Faisal Basri Temukan Asa Penanganan Corona dari Menkes Budi

Ekonom senior Faisal Basri mengaku ada asa dari keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk Budi Gunadi Sadikin menjadi Menteri Kesehatan menggantikan Terawan Agus Putranto. Sebab, Budi dianggap cukup mampu menjadi panglima perang Indonesia melawan pandemi virus corona, meski tidak memiliki pengalaman di bidang kesehatan.

"Ada secercah harapan penanganan lebih baik karena Budi Gunadi jadi Menteri Kesehatan. Saya kok optimistis ya, ada asa untuk Menkes baru dan saya tahu sekali Pak Budi adalah orang yang berpikir dan selama ini mau bicara dengan ahli-ahli epidemiolog," kata Faisal di acara Catatan Akhir Tahun INDEF secara virtual, Rabu (23/12).

Faisal menyadari Budi bukanlah seorang dokter. Ia juga bukan ahli di bidang kesehatan, sehingga tentu akan menghadapi tantangan besar dalam memimpin kementerian ini.

Terlebih Indonesia masih berperang melawan pandemi covid-19, sehingga ujian untuk Budi semakin besar. Sementara Budi justru 'mengoleksi' pengalaman di bidang ekonomi dan keuangan.

"Ini memang tidak ada precedent-nya, tapi dia tahu apa yang harus dilakukan berdasarkan data. Dia sigap dan mau belajar, dengan dibantu ahli yang mumpuni, kita jadi punya harapan untuk hadapi virus ini," ucapnya.

Selain itu, keyakinan Faisal juga berasal dari komunikasi yang pernah dilakukan dengan Budi. Menurutnya, meski Budi memiliki latar belakang ekonomi yang kental, namun Budi sadar bahwa pembenahan ekonomi bukan berasal pada dorongan terhadap aktivitas bisnis, namun bagaimana bisa mengendalikan pandemi itu lebih dulu.

Kendati begitu, Faisal menilai penunjukan Budi bisa jadi sia-sia bila tidak mendapat dukungan penuh dari Jokowi. Menurutnya, mulai saat ini Jokowi perlu mempertimbangkan betul masukan dan pandangan dari Budi serta memberi dukungan penuh agar Budi menjadi satu-satunya panglima perang melawan covid-19.

Artinya, tidak ada menteri-menteri lain yang mengganggu dan punya peranan sama dengan Budi agar fokus tidak terbelah apalagi menjadi buyar.

"Asal menteri lain jangan 'ngerecokin', kan ada menteri yang 'recokin' dengan kasih diskon pariwisata, penghapusan airport tax, itu kan kacau. Jadi jadikan saja Budi Gunadi ini komandan. Go to hell Airlangga Hartarto (Menko Perekonomian) yang terlalu bicara ekonomi melulu. Masa bikin rapat kerja di Bintan? Airlangga tuh," ungkapnya.

Begitu juga dengan menteri lain, termasuk Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan yang menjadi Wakil Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Menurutnya, komando saat ini tetap harus terpusat di Budi.

"Jadi ini panglima perangnya Pak Budi. Kalau sekarang siapa? Luhut? Luhut yang memerintahkan Anies Baswedan untuk mempercepat penutupan mal pukul 19.00? Apa urusannya dengan Luhut? Mbok ya sadar ini orang, dia bukan problem solver, dia creator masalah baru yang menunjukkan rakyat kalau presiden jadi memble, lebih percaya Luhut. Itu harus dihindari untuk kasus pandemi ini. Pak Budi harus firm dan di-back up presiden. Kalau tidak 4L, Luhut lagi, Luhut lagi," tuturnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan agar membatasi jam buka atau operasional restoran dan mal di ibu kota pada libur akhir tahun. Pembatasan dimulai pada 18 Desember 2020 hingga 8 Januari 2021.

"Saya juga minta Pak Gubernur untuk meneruskan kebijakan membatasi jam operasional hingga pukul 19.00 dan membatasi jumlah orang berkumpul di tempat makan, mal, dan tempat hiburan," ujar Luhut dalam keterangan resmi, dikutip Selasa (15/12).

Selain itu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebelumnya juga menyatakan pemulihan ekonomi dalam negeri kian terlihat nyata. Itu tercermin dari perbaikan yang terjadi pada dua sisi, produksi dan permintaan.

Untuk sisi permintaan, perbaikan bisa dilihat dari rilis data inflasi November. Sebagai catatan, BPS beberapa waktu lalu mengumumkan terjadi inflasi 0,28 persen pada November kemarin.

Sementara dari sisi produksi, perbaikan bisa dilihat dari laporan IHS Markit periode November 2020 yang berada di level 50,6 atau naik hampir 3 poin dari Oktober yang hanya 47,8.

"Indikator PMI yang telah melampaui batas 50 ini menunjukkan korporasi dan industri Indonesia beranjak pada tren ekspansif meskipun kenaikannya masih terbatas," ujar Airlangga seperti dikutip dari Antara, Kamis (3/12).

Sistem Kesehatan RI Kolaps Sebelum Vaksin Datang 

Di sisi lain, Faisal mengingatkan pemerintah agar tidak terlalu mementingkan vaksin covid-19 yang belum jelas efikasi atau tingkat keampuhannya. Sebab, menurutnya, ada hal yang lebih penting untuk dibenahi, yaitu sistem kesehatan.

Pasalnya, menurut pengamatan Faisal, sistem kesehatan Indonesia berpotensi kolaps sebelum vaksin datang dan didistribusikan ke masyarakat. Hal ini tercermin dari fasilitas di rumah sakit (RS) yang semakin terbatas, bahkan mulai kehabisan stok tempat tidur hingga alat pelindung diri (APD).

Padahal, jumlah kasus aktif di Indonesia masih sekitar 100 ribu kasus. Sementara kasus harian terus meningkat dari hari ke hari.

Faisal mencatat dulu kasus aktif bertambah sekitar 50 ribu dalam 16 hari, sekarang bisa bertambah 100 ribu hanya dalam beberapa hari saja. Belum lagi, penyebaran virus sudah mencapai 510 kabupaten/kota.

"Health care system kita berpotensi collabs sebelum vaksin datang. Gubernur Banten saja bilang jangan sakit karena RS sudah penuh, jadi bisa collabs sebelum vaksin datang. Apalagi kita belum sampai puncak gelombang pertama," ujarnya.

Lebih lanjut, Faisal meminta pemerintah tidak terlalu menggantungkan harapan ke vaksin karena belum ada efikasinya.

"Sinovac sendiri tegas bilang belum ada efikasinya, jadi kita masih beli kucing dalam karung," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]