ANALISIS

Modal dan Tantangan Menteri Baru Bantu Jokowi Angkat Ekonomi

Ulfa Arieza, CNN Indonesia | Rabu, 23/12/2020 08:13 WIB
Jokowi baru mengganti beberapa menteri ekonomi untuk membantunya mempercepat pemulihan ekonomi yang tertekan corona. lalu bagaimana kemampuannya? Jokowi mengganti beberapa menteri ekonomi demi membantunya mempercepat proses pemulihan ekonomi yang tertekan corona. (Muchlis - Biro Setpres).
Jakarta, CNN Indonesia --

Presiden Jokowi merombak susunan kabinetnya dengan menetapkan 6 anggota pasukan baru dalam Kabinet Indonesia Maju.

Pada perombakan itu Jokowi menunjuk Tri Rismaharini menjadi Menteri Sosial, menggantikan Juliari Batubara; Budi Gunadi Sadikin menjadi Menteri Kesehatan menggantikan Terawan Agus Putranto; dan Sandiaga Uno sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menggeser Wishnutama.

Lalu, kepala negara juga mengangkat Muhammad Lutfi sebagai Menteri Perdagangan menggantikan Agus Suparmanto; Yaqut Cholil Qoumas sebagai Menteri Agama menggantikan Fachrul Razi; dan Sakti Wahyu Trenggono sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan mengantikan Edhy Prabowo.


Keenam menteri baru tersebut patut berbangga lantaran mendapatkan kepercayaan langsung dari Jokowi. Namun mereka tak boleh terlena.

Ada setumpuk pekerjaan rumah (PR) menanti di pundak mereka, khususnya bagi deretan menteri bidang perekonomian. Pasalnya, Risma, Sandiaga, Lutfi, dan Sakti harus segera bergerak cepat membantu Jokowi memulihkan perekonomian yang terjatuh akibat pandemi covid-19.

Lantas bagaimana kemampuan dan kapabilitas mereka menuntaskan tanggung jawab besar tersebut?

Menteri Sosial Tri Rismaharini

Dari 6 menteri baru, Jokowi pertama kali memperkenalkan Risma. Mungkin, tidak ada maksud khusus mengenai urutan pemanggilan tersebut. Namun, seperti diketahui, Kementerian Sosial menjadi salah satu kementerian yang memiliki peran vital dalam pemulihan penanganan ekonomi di tengah krisis akibat pandemi.

Risma menggantikan mantan Menteri Sosial Juliari Batubara yang terjerat kasus korupsi dana bantuan sosial (bansos) penanganan covid-19 di Jabodetabek. Juliari diduga meminta jatah Rp10 ribu dari setiap paket bansos sembako Jabodetabek, sehingga secara total ia mengantongi uang Rp17 miliar.

Diketahui, dana jumbo bansos penanganan covid-19 yang diparkir pada Kementerian Sosial (Kemensos) mencapai Rp128,92 triliun. Dari jumlah tersebut, realisasinya mencapai 87,44 persen atau Rp112,72 triliun per 3 November 2020.

Mayoritas dana itu disalurkan lewat program bansos sembako sebesar Rp37,31 triliun. Jumlahnya setara dengan 86 persen dari target yang sebesar Rp43,12 triliun. Tak dipungkiri, angkanya cukup fantastis sehingga eksekusinya butuh lebih dari sekadar profesionalitas, tapi juga integritas, kejujuran, dan transparansi.

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai Risma memenuhi kriteria tersebut. Ini berdasarkan rekam jejaknya sebagai Walikota Surabaya.

"Saya melihatnya beliau sudah menjalankan tugas yang baik sebagai walikota, sempat menjadi pemrakarsa kurikulum anti korupsi di Surabaya," ujarnya kepada CNNIndonesia.com.

[Gambas:Video CNN]

Risma pernah meraih penghargaan Bung Hatta Anti-Corruption Award pada 2015 berkat kerja kerasnya melawan korupsi. Lalu, penghargaan lain yang membuat Risma menjadi sorotan adalah wali kota terbaik ketiga di dunia versi World Mayor Project pada 2015.

Terlebih, kata Yusuf, pemerintah masih akan melanjutkan program bansos tahun depan untuk membantu pemulihan ekonomi. Meskipun, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy sempat mengungkapkan jika bansos tahun depan disalurkan dalam bentuk Bantuan Sosial Tunai (BST).

"Jadi, untuk komitmen beliau menanggulangi korupsi, baik dan ini penting bagi Kemensos karena program seperti bansos yang rawan korupsi akan dilanjutkan tahun depan," imbuhnya.

Namun, ia menilai Risma memiliki tantangan dari sisi teknis di tataran nasional yang tentunya berbeda dari lingkup kerjanya selama ini di daerah. Salah satunya, kata dia, pembaharuan data (cleansing) Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

"Bu Risma ini butuh pembuktian bagaimana mereka menjalankan tugas teknis. Kalau birokrasi sudah pengalaman, tapi bagaimana beliau melakukan adaptasi tugas teknis di Kemensos, harus kita tunggu," tuturnya.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno

Pencopotan Wishnutama dari posisinya sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tidak diperkirakan sebelumnya. Pasalnya, pendiri media NET Mediatama itu dinilai sudah merilis beberapa kebijakan sebagai mitigasi risiko sektor pariwisata selama pandemi ini.

"Beberapa kebijakan sektor pariwisata sudah dikeluarkan, tapi tidak sinkron dengan upaya penanggulangan pandemi, misalnya diskon tarif pesawat, diskon hotel, hingga rencana menyewa influencer," jelas Yusuf.

Diketahui, sektor pariwisata Indonesia menjadi yang terdampak parah pandemi covid-19. Data BPS menunjukkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman), merosot tajam selama pandemi. Namun, Yusuf menilai kondisi tersebut tidak hanya dialami oleh Indonesia, tetapi sektor pariwisata di seluruh negara mengalami kondisi serupa karena covid-19.

Pada Oktober 2020 lalu, jumlah kunjungan wisman mencapai 158,19 ribu kunjungan pada Oktober 2020. Jumlah tersebut sedikit meningkat 4,57 persen (mtm) dibandingkan September 2020, yakni 151,27 ribu kunjungan. Namun, angkanya masih merosot tajam 88,25 persen (yoy) dibandingkan Oktober 2019 yaitu 1,34 juta.

Kondisi sektor pariwisata yang mati suri itu menjadi PR besar bagi Sandiaga. Namun, Yusuf menilai pengalaman Sandiaga sebagai pengusaha menjadi modal utama dalam menjalankan tugasnya nanti, meskipun dia tidak memiliki pengalaman profesional di bidang ini.

"Saya melihatnya ini bisa menjadi modal dasar untuk merancang strategi bisnis pariwisata khususnya setelah pandemi. Dengan latar belakang beliau yang pelaku usaha akan sedikit memudahkan ketika akan melakukan promosi wisata, karena networking beliau luas, ini modal dasar Pak Sandiaga," paparnya.

Ekonom Universitas Indonesia Ninasapti Triaswati mengamini jika Sandiaga memiliki kapabilitas untuk menjalankan tanggung jawab barunya. Namun, ia mengatakan jika pemulihan sektor pariwisata tidak hanya bergantung pada kualitas seorang Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif saja, tetapi pada perkembangan pandemi sendiri.

Selama pandemi belum bisa ditekan, maka sektor ini diperkirakan belum pulih seutuhnya. Meskipun, pemerintah telah meluncurkan berbagai program untuk menarik wisatawan.

"PR besarnya memang pariwisata sedang mati suri karena covid-19, ini tantangannya ada pada sektor kesehatan. Untuk gerakkan pariwisata bukan hanya pariwisata yang jadi problem tapi kesehatan harus dijamin beres, baru kemudian wisata berkembang," katanya.

Perlu Segera Perjelas Kebijakan Ekspor Benih Lobster

BACA HALAMAN BERIKUTNYA
HALAMAN :
1 2
TOPIK TERKAIT
REKOMENDASI
LAINNYA DI DETIKNETWORK