PUPR Siapkan Pembiayaan Perumahan Rp21,6 T untuk 2021

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengungkapkan pemerintah menyediakan bantuan pembiayaan perumahan mencapai Rp21,6 triliun pada 2021. Dana akan digunakan untuk mengejar pembangunan program satu juta rumah pada tahun depan.

Basuki merinci pertama, pembiayaan akan bersumber dari program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Dana dari pos ini mencapai Rp16,6 triliun.

"Ini untuk membangun 157.500 unit rumah," kata Basuki di acara diskusi DPD bertajuk Mendorong Pemulihan Ekonomi Nasional melalui Sektor Perumahan secara virtual, Senin (28/12).

Kedua, dari program Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) mencapai Rp600 miliar. Targetnya, dana itu bisa untuk membangun 157.500 unit rumah juga.

Ketiga, Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT) senilai Rp1,6 triliun untuk membangun 54.566 unit rumah. Keempat, berasal dari Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) Rp2,8 triliun untuk membangun 25.380 unit rumah.

Dari sumber pembiayaan itu, Basuki mengatakan hasilnya tidak hanya akan digunakan untuk membangun rumah bagi MBR, namun beberapa rumah jenis lain. Rinciannya, rumah umum dan komersial mencapai 40 ribu unit setara Rp410 miliar.

Selanjutnya, rumah susun 8.283 unit mencapai Rp4,16 trilun, rumah swadaya 114.900 unit mencapai Rp2,51 triliun, rumah khusus 2.423 unit mencapai Rp610 triliun, dan dalam bentuk dukungan lain Rp410 triliun.

Sementara secara total, pemerintah menargetkan pembangunan rumah mencapai 5 juta unit rumah dalam kurun waktu 2020-2024.

Rinciannya, terdiri dari kolaborasi pemerintah pusat, daerah, swasta, dan masyarakat 3,45 juta unit, PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) 50 ribu unit, Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) 500 ribu unit, subsidi perumahan FLPP, SSB, SBUM 900 ribu unit, dan subsidi BP2BT 100 ribu unit.

Basuki turut membagikan beberapa kebijakan pemerintah terkait pembangunan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) ke depan. Pertama, harus berbasis padat modal, di mana pembangunan memanfaatkan sumber dana dari banyak pihak, tidak hanya bank pelat merah tapi juga bank swasta dan Bank Pembangunan Daerah (BPD).

Kedua, padat karya dengan mempekerjakan masyarakat lokal. Estimasinya akan dibutuhkan 500 ribu pekerja untuk pembangunan 100 ribu unit rumah.

Ketiga, produk lokal. Basuki mengatakan sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) maka bahan bangunannya harus berasal dari industri lokal.

"Sesuai arahan Pak Presiden, kalau tahun sebelumnya kita taglinenya prioritaskan produk dalam negeri, tapi di 2021 ini tagline-nya tidak boleh impor, belanja barang tidak boleh impor karena ingin buka lapangan kerja. Kalau tidak bisa, pabriknya minimal harus di dalam negeri," terangnya.

Keempat, penerimaan negara. Ia ingin pembangunan perumahan tetap memberi kontribusi ke penerimaan negara dalam bentuk pajak dan lainnya. Kelima, pengembang mencakup hingga 7.000 pengembang lokal yang terlibat dalam pembangunan MBR.

Sementara untuk realisasi 2020, Basuki menjabarkan capaian pembangunan rumah dari FLPP mencapai Rp10,9 triliun atau setara 106.230 unit rumah per 21 Desember 2020.

Lalu dari Subsidi Selisih Bunga (SSB) mencapai Rp73,3 miliar atau 83.422 unit rumah. Kemudian, SBUM Rp507,8 miliar atau 125.647 unit rumah dan BP2BT Rp53 miliar setara 1.357 unit rumah.

Secara total, realisasi pembiayaan yang terpakai mencapai Rp11,54 triliun atau setara 316.656 unit rumah. Realisasinya mencapai 87,22 persen dari pagu yang disiapkan Rp13,23 triliun setara 550 ribu unit rumah.

[Gambas:Video CNN]