Serikat Pekerja KAI Tolak Rencana MRT Caplok Saham KCI

Serikat Pekerja Kereta Api (SPKA) se-Jawa dan Sumatera menolak rencana akuisisi 51 persen saham PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) oleh PT MRT Jakarta (Perseroda).

Hal tersebut tertuang dalam surat pernyataan sikap Dewan Pengurus Pusat SPKA yang diterima CNNIndonesia.com, Selasa (12/1).

"Integrasi antarmoda bisa dilakukan tanpa perlu akuisisi," bunyi salah satu poin pernyataan tersebut.

SPKA berpendapat akuisisi tersebut justru berpotensi merusak sistem transportasi perkeretaapian yang sudah mapan, baik, dan terintegrasi dalam satu kesatuan sistem menjadikan terpecah hanya karena urusan kewenangan.

Lebih baik, menurut SPKA, kewenangan tetap berada di pemerintah pusat sebab dalam Pasal 6 Undang-Undang nomor 23 tahun 2007 tentang Perkeretaapian, PT KCI (KAI Commuter) merupakan perkeretaapian nasional karena melayani angkutan orang lebih dari satu provinsi.

Lagi pula, pemerintah juga telah membentuk Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) melalui Peraturan Presiden No103 Tahun 2015.

Dalam Perpres tersebut, tugas BPTJ adalah mengembangkan, mengelola dan meningkatkan pelayanan transportasi secara terintegrasi di Jabodetabek dengan menerapkan tata kelola organisasi yang baik.

"PT KAI Group harus mempertahankan legacy terkait jumlah penumpang yang dapat diangkut setiap tahunnya serta potensi big data ticketing penumpang KRL Jabodetabek," sambung SPKA.

Tak hanya itu, SPKA juga menilai akan sangat ironis jika MRT Jakarta selaku BUMD mendapat porsi saham yang lebih besar ketimbang KCI yang notabene BUMN. "Idealnya BUMN mendapat porsi saham mayoritas daripada BUMD karena BUMN lebih elastis dalam pengembangannya bisnis secara nasional," tegas SPKA.

Hal-hal lain yang perlu dipertimbangakan oleh manajemen KAI dalam rencana akuisisi saham tersebut adalah pengalaman perusahaan yang lebih panjang dalam pengelolaan moda transportasi berbasis rel serta memiliki lintas operasional yang lebih panjang dan komplek dibandingkan MRT Jakarta.

[Gambas:Video CNN]

Belum lagi, ada biaya dan pengorbanan besar KAI yang telah dikeluarkan untuk pembebasan dan penertiban di wilayah operasional KCI serta dalam pembangunan dan penataan kawasan tersebut.

"SPKA mendukung integrasi antarmoda secara terpadu juga meminta kepada pemerintah pusat untuk tidak memilih aksi korporasi PT MRT Jakarta yang akan mengakuisisi 51 persen saham PT KCI dari PT KAI sehingga kepemilikan PT KAI menjadi 49 persen," jelas pernyataan sikap tersebut.