Ide Sebar Vaksin dengan Pendingin versi Pengusaha Logistik

Pemerintah resmi memulai program vaksinasi usai suntikan perdana vaksin corona ke tubuh Presiden Joko Widodo (Jokowi), kemarin, Rabu (13/1). Vaksinasi ini dalam rangka menekan penyebaran penyakit covid-19 (virus corona).

Pemerintah menyiapkan 70 persen dari penduduk Indonesia atau sekitar 181 juta orang disuntik vaksin demi mencapai tujuan herd immunity atau kekebalan komunitas. Itu pun, satu orang akan menerima dua kali vaksinasi.

Artinya, ada sedikitnya 362 juta vaksin yang disiapkan pemerintah, dengan asumsi cadangan 15 persen dari kebutuhan, total pengadaan vaksin mencapai 416,3 juta dosis.

Melihat besarnya jumlah vaksin corona yang harus didistribusikan, Ketua Umum DPP Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Yukki Nugrahawan Hanafi menilai sudah seharusnya logistik menjadi pekerjaan bersama. Tidak hanya pemerintah saja.

Sebab, berdasarkan pengalaman vaksin-vaksin yang digelar (vaksin non-corona), per tahunnya pemerintah hanya mendistribusikan 43,9 juta dosis.

Karenanya, ia menilai pemerintah harus memiliki pola distribusi yang matang dan rinci. Apalagi, distribusi tidak bisa dilakukan dengan skema logistik biasa, perlu fasilitas pendingin untuk menjaga kualitas vaksin yang diangkut.

Yuki mengusulkan sejumlah ide, infrastruktur, dan fasilitas pengiriman. Pertama, ia menyarankan menentukan terlebih dahulu sejumlah titik atau pusat penyebaran vaksin (hub) di kota-kota besar di Indonesia. Hub-hub ini yang bertanggung jawab menyalurkan vaksin ke kabupaten/kota tujuan.

Setelah itu, hub vaksin akan ditransportasikan ke rumah sakit (RS) tempat calon penerima. Ia tidak menyarankan menyimpan stok vaksin di Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi masing-masing karena fasilitas dan infrastruktur tiap dinkes tidak merata.

Menurut dia, salah kalkulasi dalam pengiriman dapat berakibat fatal, termasuk jika menyimpan vaksin di tempat yang tidak memiliki fasilitas pendingin.

Vaksin juga harus disimpan di box atau container khusus yang mendapat sertifikasi cara pembuatan obat yang baik (CPOB) dan izin Badan POM. Vaksin corona tidak bisa disimpan di container dingin penyimpan biasa.

Perlu diingat, Indonesia berencana menggunakan vaksin dari berbagai merek dan negara. Ketentuan penyimpanan suhunya pun bervariasi dari minus 5 derajat hingga minus 70 derajat celcius.

[Gambas:Video CNN]

"Kami kalau diminta mendatangkan kontainer minus 60 derajat siap kok. Kontainer itu tidak ada di Indonesia, tapi pemerintah tidak perlu beli, bisa disewa lewat kesepakatan. Nanti prosesnya bisa secara terbuka," ujar Yukki kepada CNNIndonesia.com, Rabu (13/1).

Kedua, lanjut dia, pola pengiriman berbasis teknologi. Monitoring, ia menilai, sama pentingnya dengan pengadaan vaksin. Percuma bila pemerintah berhasil mendatangkan ratusan juta vaksin, namun eksekusinya di lapangan tak maksimal.

Satu-satunya cara agar monitoring dapat dilakukan secara real time adalah dengan mengandalkan digitalisasi. Dengan pola ini, ia menyebut setiap vaksin yang akan disuntikkan telah memiliki barcode yang ditujukan oleh individu tertentu.

Sehingga, jatah setiap vaksin ini jelas berdasarkan nama dan tempat tinggal (by name, by address) dan bisa dilakukan pelacakan (tracking) siapa saja yang sudah menerima vaksinasi sekali, dua kali, atau belum sama sekali.

Sistem monitoring ini bisa digunakan untuk mengevaluasi. Misalnya, jika terjadi efek samping atau Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI), pemerintah dapat mengetahui vaksin apa yang disuntikkan kepada invididu yang mengalami KIPI.

Yukki optimistis sistem digitalisasi bisa diimplementasikan, ia mengaku sistem tidak rumit dan dapat disiapkan dalam waktu satu bulan. Lagi-lagi, ia mensyaratkan pemerintah untuk terbuka soal kendala-kendala yang dihadapi jika ingin sistem distribusi vaksinasi dikejar bersama.

"Tidak ada yang terlambat, ini baru tahap awal. Ibaratnya sudah dilakukan banyak dunia usaha, nggak hanya vaksin tapi juga barang branded dimonitor. Kalau vaksin, (bisa dimonitor) sampai disuntikkan," imbuhnya.

Ketiga, apabila fasilitas di daerah tertentu tidak memadai, dia menyarankan pemerintah untuk menyimpan vaksin di tempat-tempat yang memiliki tingkat pengamanan maksimal, contohnya bandara atau pelabuhan yang merupakan restricted area.

Saran ini bisa dilakukan, karena setiap provinsi memiliki bandara atau pelabuhan masing-masing. Dari pandangannya, makin sedikit tempat transit vaksin, makin mudah pula monitoring pemerintah.

Dari bandara/pelabuhan, transportasi vaksin baru akan dilakukan secara bertahap sesuai dengan jadwal dalam sistem. Sehingga, vaksin tidak lama mengendap di Dinkes atau pusat kesehatan yang mungkin sistem pengamanannya tidak terjamin.

Keempat, pengolahan dan pemusnahan limbah pasca vaksinasi. Ia mengingatkan agar pemerintah juga menyiapkan sistem pengolahan limbah alat kesehatan dari sekarang.

Kalau sistem pengolahan limbah dari alat suntik hingga botol vaksin tidak dipetakan, ia khawatir akan ada oknum nakal yang memanfaatkan keadaan.

Pun banyak yang harus disiapkan, namun Yuki percaya program vaksinasi dapat berjalan dengan baik dengan catatan perencanaan harus dilakukan dari sekarang.

Ia berharap pemerintah akan lebih terbuka dalam proses vaksinasi ke depannya agar masalah distribusi dapat dipecahkan bersama.

Ingat Kedaluwarsa Vaksin

Pengusaha logistik mengusulkan pemerintah menentukan sejumlah titik atau pusat penyebaran, sebelum mengirimkan vaksin corona ke daerah. Ilustrasi. (ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja).

Ketua Asosiasi Logistik (ALI) Zaldy Ilham Masita menyambut baik permintaan 'tolong' Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin agar logistik vaksin covid-19 dikerjakan bersama dengan pihak swasta. Dia menilai wajar jika Budi buka suara karena tingkat kerumitan logistik sangat tinggi.

Dia sebetulnya mengusulkan agar Indonesia menggunakan maksimal tiga jenis vaksin saja agar pengiriman tidak terlalu ribet. Namun, nasi susah jadi bubur, pemerintah sudah kepalang meneken pembelian ke 7 jenis perusahaan berbeda.

Kini tinggal berfokus pada keberhasilan distribusi saja. Dia menekankan bahwa kunci keberhasilan logistik ada pada manajemen dari rantai pasokan vaksin.

Dalam memetakan kebutuhan logistik, dia menyebut ada dua kepastian yang akan menjadi patokan, yaitu kapan jumlah pasokan vaksin akan didatangkan dari perusahaan asal dan jumlah permintaan sebanyak 416,3 juta dosis.

Dari kepastian itu, kemudian dihitung berapa kapasitas logistik yang dimiliki pemerintah untuk mendistribusikan sampai ke pengguna. Lalu, dari kapasitas logistik itu, dapat diketahui dibutuhkan berapa lama untuk dapat mengirim vaksin ke seluruh daerah di Indonesia.

Berbarengan dengan itu, pemerintah juga perlu mengkaji kapan masa kedaluwarsa vaksin. Misalkan, masa efektif vaksin adalah satu tahun sementara logistiknya akan membutuhkan waktu lebih dari setahun, maka kapasitas yang tidak bisa memenuhi jangka setahun itu lah yang menjadi tambahan tenaga swasta.

Dia menyebut bantuan dari swasta bisa dibagi menjadi beberapa prioritas. Pertama, pedagang besar farmasi (PBF) yang sudah biasa melakukan distribusi vaksin dan cold chain. Mereka juga sudah memiliki sertifikasi BPOM, sehingga tidak perlu menunggu persetujuan BPOM lagi dalam pengangkutan vaksin.

Kedua, perusahaan distribusi biasa melakukan proses logistik dari pergudangan (warehouse) hingga pengiriman darat (trucking) dengan sistem cold chain.

Ketiga, perusahaan logistik umum. "Ini agak berat karena mereka harus melakukan investasi di cld chain dan mendapat persetujuan dari PBF supaya bisa memenuhi persyaratan BPOM," jelasnya.

Menurut Zaldy, seharusnya pemerintah sudah selesai memikirkan masalah rantai logistik. Perhitungan kapasitas logistik harusnya dilakukan sejak kuartal III 2020 lalu, sehingga jika perlu ada penambahan kapasitas waktu persiapan pun mencukupi.

Dia mendorong keterbukaan pemerintah dan BUMN terkait urusan infrastruktur logistik jika ingin distribusi vaksin dilakukan bersama. Ia mengaku pemerintah selama ini hanya diam, sehingga swasta berasumsi vaksinasi sanggup dilakukan oleh Kemenkes dan BUMN.

"Sejauh ini mengenai distribusi vaksin kami melihat pemerintah dan BUMN terkait sangat tertutup, jadi kami asumsikan bisa di-handle (ditangani) sendiri oleh pemerintah," imbuhnya.

Ia mengingatkan pemerintah bahwa kapasitas cold chain yang dipunyai swasta pun terbatas karena dipakai untuk logistik dari produk-produk beku dari daging hingga produk perisable, seperti sayur, buah, dan lainnya.

Sehingga, perhitungan kapasitas logistik untuk distribusi vaksin harus sangat detail dan jelas dari hulu hingga ke hilir. Apalagi, tidak semua fasilitas cold chain bisa mengikuti standard BPOM dari sisi higienitas dan keamanan.

"Masukan saya ke pemerintah, perlu lebih terbuka mengenai kemampuan kapasitas logistik yang dibutuhkan dan yang dipunyai untuk distribusi vaksin ke seluruh indonesia karena yang penting adalah vaksinasi bukan vaksinnya," tutup dia.