Jokowi Minta PPATK Mitigasi Kejahatan Ekonomi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) memitigasi peningkatan kejahatan ekonomi yang timbul akibat penyalahgunaan teknologi.

Permintaan ia sampaikan dalam Pertemuan Koordinasi Tahunan Pencegahan dan Pemberantasan TPPU dan TPPT pada Kamis (14/1) ini. Ia mengatakan mitigasi penting dilakukan karena kalau dibiarkan gangguan itu bisa mengganggu integritas dan stabilitas sistem keuangan di dalam ngeri.

"Yang harus dimitigasi seperti shadow economy, peningkatan kejahatan ekonomi, cyber crime, dan kejahatan lain yang memanfaatkan teknologi yang paling baru," ujar Jokowi.

Selain peran itu, Jokowi juga meminta PPATK ikut serta dalam menelusuri rekam jejak calon pejabat publik dan memastikan kebersihan rekam transaksi keuangan mereka.

Hal ini penting untuk mencegah pencucian uang, pendanaan terorisme, dan korupsi yang dilakukan oleh pejabat negara.

"PPATK juga perlu mengawal pengisian jabatan-jabatan strategis dengan aktif melakukan penelusuran rekam jejak calon pejabat publik dan pastikan rekam transaksi keuangan yang bersih," ucapnya.

Selain ke PPATK, kepala negara juga meminta agar jajarannya melakukan sinergi dengan pihak swasta dalam menjaga stabilitas sistem keuangan di dalam negeri. Hal ini khususnya dalam hal penyelamatan aset-aset negara dengan membentuk anti pencucian uang dan pencegahan terorisme di Indonesia.

[Gambas:Video CNN]

"Ini seperti melalui Indonesia Transaction Report and Analysis Center," terang Jokowi.

Ia berharap aparat hukum terus berkomitmen dan konsisten dalam mencegah tindak pidana pencucian uang agar memberikan efek jera kepada pelaku. Selain itu, Jokowi juga meminta peran satuan tugas (satgas) lebih dioptimalkan.

"Optimalkan satgas dan organisasi teroris untuk mencegah pendanaan terorisme dari dana masyarakat seperti sumbangan dan upaya lain yang bertujuan untuk menarik simpati masyarakat," jelas Jokowi.