Wakil Erick Thohir Bantah SWF Dibentuk Untuk 'Tambal' BUMN

Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo menegaskan Lembaga Pengelola Investasi (LPI) atau Sovereign Wealth Fund (SWF) tidak dibentuk untuk menambal sulam atau memperbaiki neraca BUMN.

Dia menyebut LPI merupakan proyek jangka panjang antar generasi yang bertujuan meningkatkan nilai saham aset-aset Indonesia, termasuk yang ada di BUMN.

"Saya menjawab dengan pasti bahwa ini bukan sekedar tambal sulam memperbaiki neraca BUMN, tidak, ini adalah proyek jangka panjang," ucap Tiko, akrab sapaannya pada acara Business Talk Kompas TV, Selasa (26/1) malam.

Dia kemudian mencontohkan perusahaan pelat merah yang nilainya melonjak setelah diprivatisasi atau sebagian asetnya dijual kepada masyarakat.

Meski BUMN terbuka kepemilikannya tidak lagi 100 persen milik pemerintah, namun pemerintah tetap diuntungkan karena kapitalisasi pasar perseroan naik pesat.

"Dulu fase privatisasi ini kita berhasil menciptakan nilai yang luar biasa, menjadi ribuan triliun dari privatisasi dan pemerintah masih memegang 51 persen atau lebih kepemilikan," imbuhnya.

Konsep sama juga akan diterapkan pada SWF. Dia menuturkan melalui perbaikan efisiensi dan transparansi kerja sama dengan asing, nilai aset proyek pun berpotensi melejit.

[Gambas:Video CNN]

Untuk tahap menengah, Tiko optimis pihaknya dapat meyakinkan investor untuk menanamkan modal sebesar US$20 miliar. Pasalnya, kalkulasi dari aset yang ingin ditawarkan pemerintah untuk proyek tol saja mencapai US$24 miliar.

Untuk tahap awal, pemerintah akan memfokuskan investasi di bidang konstruksi seperti jalan tol, pelabuhan, dan bandara.

"Nanti kami akan mix and match aset ini, optimis meski time frame tergantung dari kepastian investor," pungkasnya.

Untuk diketahui, BUMN memang dikenal sebagai deretan perusahaan yang tidak profitable, selain karena mengemban tugas melayani masyarakat, BUMN juga kerap tidak transparan dan memiliki efisiensi yang relatif rendah.

Pada awal masa jabatannya di akhir 2019, Menteri BUMN Erick Thohir sempat menyebut dari 142 perusahaan kala itu, hanya 15 saja yang menyumbangkan profit kepada pemerintah, senilai Rp210 triliun.