RI Bisa 'Curi' Peluang Relokasi di Tengah Kudeta Myanmar

Sejumlah ekonom menilai Indonesia memiliki peluang menangkap relokasi investor dari Myanmar akibat dampak kudeta di negara tersebut. Namun, hal tersebut tidak mudah lantaran Indonesia harus bersaing dengan negara tetangga lain.

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengatakan berdasarkan catatannya sekitar 26 persen perusahaan dari China yang melakukan relokasi ke Myanmar bergerak di sektor manufaktur. Ini sesuai dengan kebutuhan serta peluang investasi di Indonesia sendiri yakni pengembangan sektor manufaktur.

"Kudeta ini menjadi blessing in disguise bagi Indonesia untuk menangkap potensi peluang relokasi investasi dari sana, apalagi kalau kita lihat investasi asing yang masuk ke sana ada sekitar 26 persen berada di sektor manufaktur," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Selasa (2/2).

Namun, Indonesia tidak boleh berpuas hati atas peluang tersebut. Pasalnya, bukan hanya Indonesia yang melirik potensi relokasi dari Myanmar tersebut, tetapi juga negara tetangga di Asia Tenggara lainnya.

Terlebih, semua negara tengah berlomba mendatangkan banyak investasi asing langsung (Foreign Direct Investment/FDI) untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang tertekan akibat pandemi covid-19.

Karenanya, ia menilai Indonesia membutuhkan sejumlah persiapan untuk menarik investasi tersebut. Ia berharap, kejadian relokasi pabrik dari China pada tahun lalu kembali terulang.

Saat itu, Indonesia tidak mendapatkan jatah relokasi pabrik dari China, hingga membuat Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat mengungkapkan kekecewaannya.

Pasalnya, ada 33 perusahaan yang keluar dari China. Namun, mayoritas atau sebanyak 23 perusahaan memilih pindah ke Vietnam dan mendirikan bisnis di sana. Sisanya, 10 perusahaan pindah ke Malaysia, Kamboja, dan Thailand. Sayangnya, tak ada satupun yang mau bergeser ke Indonesia.

"Betul, ada potensi relokasi, tapi relokasi ini bukan hanya Indonesia yang mengejar, tapi negara lain juga," jelasnya.

Menurutnya, langkah yang bisa dipersiapkan pemerintah untuk mengejar peluang tersebut salah satunya memastikan stabilitas politik dalam negeri terjaga, lantaran hal tersebut menjadi pertimbangan utama perusahaan hengkang dari Myanmar.

Selain itu, pemerintah harus memastikan kebijakan dan aturan yang sedang disusun, termasuk RPP UU Nomor 11 Tahun tentang Cipta Kerja diterima oleh masyarakat serta tidak menimbulkan konflik.

"Selain kebijakan, masalah klasik misalnya infrastruktur, ongkos logistik, harga gas industri, juga menjadi penting untuk diperhatikan," tuturnya.

Senada, Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto mengatakan ada peluang bagi Indonesia. Namun, hal yang lebih penting adalah seberapa besar daya tarik Indonesia bagi investor yang akan hengkang tersebut.

"Salah satu yang menjadi daya tarik, ini kan pindahnya karena gonjang ganjing pasca kudeta, sehingga variabel yang kuat adalah seberapa aman negara itu dalam konteks stabilitas politik dan keamanan negara itu menjadi poin penting bagi investor," katanya.

Selain itu, ia menilai investor akan mempertimbangkan fundamental perekonomian sebuah negara sebelum memutuskan untuk mendirikan bisnisnya di negara tersebut. Termasuk sejumlah insentif yang ditawarkan oleh negara tujuan relokasi bagi investor.

Namun, menurut Eko Indonesia juga harus berhati-hati dalam menawarkan diri sebagai negara tujuan relokasi. Ia menilai pemerintah harus memastikan investasi tersebut dilakukan dalam jangka panjang bukan hanya relokasi sementara karena masalah stabilitas politik di Myanmar.

"Yang harus dilihat sebetulnya konteks pindah karena situasi keamanan atau memang ada prospek lain yang dikejar ke Indonesia. Kalau hanya relokasi karena gonjang ganjing ya bisa saja sementara nanti misalnya situasi Myanmar sudah balik dia akan balik ke Myanmar," jelasnya.

[Gambas:Video CNN]