Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa memastikan pemerintah masih tetap melanjutkan megaproyek ibu kota baru atau Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur.
Namun ia mengatakan pembangunannya tak akan menggunakan dana APBN, melainkan investasi swasta melalui skema kontrak bangun, guna, serah alias Build Operate Transfer (BOT).
Dengan skema ini, proyek didanai swasta. Mereka akan menerima konsesi dalam waktu tertentu supaya mereka mendapatkan kembali investasi serta keuntungan dari proyek yang mereka lakukan .
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Secara tradisional, proyek yang didanai dengan skema ini akan diserahkan kepada pemerintah pada akhir masa konsesi.
"Kalau ibu kota negara bisa menjadi pilihan dalam menggenjot investasi, kenapa tidak," ujarnya dalam konferensi pers di kantor Bappenas, Jakarta Pusat, Selasa (9/2).
Suharso menjelaskan rencananya pembangunan baru akan dimulai setelah pemerintah berhasil mengendalikan penularan virus covid-19. Caranya dengan menekan angka reproduksi efektif (Rt) dari saat ini 1,2 persen menjadi 0,9 persen.
"Bagaimana pandemi bisa kita kendalikan? Ya tadi, artinya kita bisa mencapai 0,9 persen. Ini bisa kita capai dengan disiplin yang tinggi, vaksinasi, 5 M, agar tercapai pada September," terangnya.
Meski demikian, lanjut Suharso, di tahap awal pemerintah hanya akan membuka keran investasi IKN ke swasta untuk proyek perumahan dan perkantoran yang ditargetkan bisa kelar pada 2024.
Anggarannya ia perkirakan hanya Rp600 triliun atau 25 persen dari total kebutuhan pembangunan IKN.
"Ini pemerintah tidak perlu mengeluarkan anggaran yang besar langsung ratusan triliun. Tapi cukup pemerintah sewa saja rumah dan kantor kepada investor swasta," ucapnya.
Pembangunan infrastruktur ibu kota baru menurutnya juga akan memberikan efek pengganda yang besar untuk perekonomian. Bahkan pembangunan tahap awal IKN dapat menciptakan lapangan kerja sebanyak 1,2-1,3 juta.
"Dengan demikian perumahan dan perkantoran bisa dibangun oleh swasta. Industri akan berkembang, semen, paku besi, interior, kunci, anak kunci semua akan bergerak dan ini akan menarik 1,2 sampai 1,3 juta pekerja," tuturnya.
Di sisi lain pembangunan IKN juga akan memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur sebesar 2,1 persen.
Deputi Bidang Ekonomi Kementerian PPN/Bappenas Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan pembangunan infrastruktur di ibu kota baru akan menjadi satu terobosan untuk menggeser pembangunan ekonomi dari Jawa dan sekitarnya.
"Kalau hanya membangun perumahan dan kantor saja bisa memberikan tambahan pertumbuhan di Kalimantan Timur 2,1 persen. Misalnya pertumbuhan ekonomi 4 persen itu bisa meningkat jadi 6 persen," terangnya.
(hrf/agt)