Corona, Mal di Jakarta Cuma Terisi 87 Persen Sepanjang 2020

Perusahaan konsultan properti Jones Lang LaSalle (JLL) Indonesia mengungkapkan tingkat hunian (okupansi) pusat perbelanjaan atau mal di DKI Jakarta selama 2020 sebesar 87 persen. Tingkat okupansi itu turun dari tahun sebelumnya di kisaran 90 persen.

"Tingkat hunian turun dari tahun sebelumnya akan tetapi berada pada posisi 87 persen," ujar Kepala Riset JLL Indonesia Yunus Karim dalam Jakarta Property Market Overview, Rabu (10/2).

Ia menuturkan kondisi tersebut dipengaruhi oleh kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) selama 2020 untuk mencegah penularan covid-19. Seperti diketahui, saat PSBB, pemerintah sempat menutup operasional mal.

Setelah pelonggaran PSBB, mal diizinkan beroperasi secara terbatas baik dari sisi kapasitas maupun jam operasional.

"Hal ini mengakibatkan tenant menutup sementara atau permanen, dan memang kita lihat 2020 memang menantang bagi tenant," katanya.

Kondisi tersebut juga menyebabkan penurunan sewa tenant di mal sebesar 1,2 persen. Sepanjang 2020, JLL Indonesia mencatat permintaan pasar terhadap bangunan mal turun sebesar 34 ribu meter persegi. Namun, masih terdapat tambahan luasan mal sebesar 25.400 meter persegi sepanjang tahun lalu.

Tahun ini, Yunus mengatakan pelaku pasar telah mengantisipasi perpanjang pembatasan sosial, yang diubah menjadi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Dampak PPKM, lanjutnya, membuat sejumlah tenant makanan dan minuman masih harus beroperasi secara terbatas.

Sedangkan, pusat hiburan seperti bioskop hingga wahana permainan anak masih harus menunggu kondisi stabil untuk menarik pengunjung. Namun, JLL Indonesia memprediksi masih terdapat 3.000 meter persegi tambahan mal baru tahun ini.

"Untuk tingkat hunian dengan mal baru tahun ini, kami perkirakan tingkat hunian sedikit tertekan di angka 81 persen," katanya.

Kawasan Perkantoran

Tidak jauh berbeda dengan mal, Yunus menuturkan okupansi kawasan perkantoran di wilayah central business district (CBD) turun 2 persen dibandingkan tahun lalu, menjadi 74 persen.

Kondisi tersebut, lanjut dia, berdampak pada berkurangnya harga sewa sebesar 1,7 persen untuk gedung perkantoran Grade A di kawasan CBD.

Permintaan mayoritas datang dari perusahaan berbasis teknologi, seperti e-commerce. Selain itu, terdapat fenomena perusahaan yang mencari gedung baru yang lebih baik sebagai kantor lantaran harga sewanya turun.

"Ini adalah upaya pemilik untuk menarik tenant," tuturnya.

Tercatat, permintaan terhadap perkantoran baru pada kawasan CBD sebesar 33 ribu meter persegi sepanjang 2020. Sedangkan, pasokan gedung baru untuk kawasan perkantoran CBD seluas 220 ribu meter persegi sepanjang 2020.

Serupa, okupansi kantor di kawasan non CBD juga turun 2 persen menjadi 76 persen. Sepanjang 2020, tercatat permintaan gedung perkantoran baru sebesar 22 ribu meter persegi, sedangkan suplai gedung kantor baru seluas 99 ribu meter persegi.

[Gambas:Video CNN]

"Tingkat hunian di kawasan non CBD turun 2 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu," tuturnya.

Harga sewa perkantoran di kawasan non CBD masih cenderung stabil di 2020. Namun, ia memperkirakan pengelola gedung menawarkan harga sewa yang lebih kompetitif tahun ini untuk menarik minat pasar.