Pengusaha Minta Uji Coba Lockdown Parsial Tak Diterapkan

Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) berharap tidak ada kebijakan-kebijakan uji coba lockdown parsial oleh pemerintah daerah. Sebab, hal itu tak efektif menekan penularan covid-19 dan malah menekan sektor ritel.

Ketua Umum Aprindo Roy N Mandey mengatakan pemberlakuan pembatasan jam operasional dalam penerapan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) saja tak berhasil menekan penularan covid-19. Untuk itu, ia meyakini lockdown parsial juga tak efektif mengurangi penyebaran wabah tersebut.

Roy mengaku mendukung keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang tak menerapkan lockdown. Jokowi hanya akan menerapkan langkah-langkah pengetatan mobilitas masyarakat berbasis mikro dari tingkat desa dan RT/RW.

"Saya berharap pemerintah di tingkat provinsi, kabupaten atau kotamadya tidak over dan multitafsir, tetapi mampu secara cermat dan tepat menerjemahkan arahan Pak Presiden ini," kata Roy dalam keterangan resmi, dikutip Kamis (4/2).

Terlebih, situasi pandemi yang berkepanjangan ini sudah menekan sektor usaha termasuk ritel di Indonesia. Hal itu terlihat dari data Bank Indonesia (BI) yang menunjukkan Indeks Penjualan Riil (IPR) minus 13,4 persen secara tahunan per Desember 2020.

Menurutnya, efisiensi pengelolaan biaya dan pemakaian dana cadangan perusahaan ritel sudah digunakan hingga akhir 2020. Padahal, biasanya dana cadangan itu untuk mendukung operasional bisnis selama enam bulan.

"Saat ini uang modal kerja untuk ekspansi gerai juga sudah digunakan," kata Roy.

Maka itu, biaya yang dimiliki perusahaan ritel terbilang sudah menipis. Namun, sejumlah perusahaan ritel masih mencoba bertahan di masa pandemi covid-19.

Sebelumnya, Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) Airlangga Hartarto mengatakan Jokowi meminta perbaikan penerapan PPKM, dan menginginkan agar pembatasan dilakukan di tingkat mikro, seperti RT dan RW.

Jokowi, kata Airlangga, meminta penerapan PPKM dibuat lebih mikro, sebab data menunjukkan mobilitas warga masih tinggi di lingkungan pemukiman. Nantinya, pemerintah akan memperketat pengawasan hingga tingkat RT dan RW.

[Gambas:Video CNN]