BPK Segera Audit Keuangan Kementerian Pertahanan

CNN Indonesia | Rabu, 17/02/2021 18:37 WIB
Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I BPK Hendra Susanto menyerahkan Surat Tugas Tim Pemeriksa kepada Menhan Prabowo Subianto pada hari ini, Rabu (17/2). Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I BPK Hendra Susanto menyerahkan Surat Tugas Tim Pemeriksa kepada Menhan Prabowo Subianto pada hari ini, Rabu (17/2). Ilustrasi. (Detikcom/Muhammad Fida Ul Haq).
Jakarta, CNN Indonesia --

Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK) segera melakukan audit terhadap laporan keuangan Kementerian Pertahanan (Kemenhan) dan TNI Tahun 2020. Hal itu ditandai dengan taklimat awal (entry meeting) pemeriksaan laporan di kantor Kementerian Pertahanan pada hari ini, Rabu (17/2).

Kegiatan ini dipimpin oleh Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I BPK Hendra Susanto, dan didampingi oleh Auditor Utama KN I BPK Novy Gregory Antonius Pelenkahu.

Dalam pertemuan tersebut, Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I BPK Hendra Susanto menyerahkan Surat Tugas Tim Pemeriksa kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.


Kegiatan ini juga dihadiri oleh Panglima TNI yang diwakili Irjen TNI Letjen TNI (mar) Bambang Siswantono, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Andika Perkasa, Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal TNI Fadjar Prasetyo, dan Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono. Selaim itu, acara ini juga dihadiri oleh Wakil Menteri Pertahanan, M. Herindra.

"Dalam melaksanakan pemeriksaan, taklimat awal atau entry meeting adalah salah satu tahap yang sangat penting sebagai bentuk komunikasi antara pemeriksa dan entitas agar tercipta kesamaan persepsi untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pemeriksaan," papar Hendra dalam keterangan resmi.

Hendra menerangkan komunikasi dalam setiap tahapan pemeriksaan merupakan bagian yang diatur dalam Standar Pemeriksaan Keuangan Negara.

BPK berharap ada dukungan data dan informasi yang dibutuhkan tim pemeriksa. Untuk itu, komunikasi yang aktif dan efektif antara Tim Pemeriksa dan entitas dalam berbagai pilihan media komunikasi sangatlah penting agar pelaksanaan pemeriksaan berjalan dengan lancar.

Pemeriksaan atas laporan keuangan Kementerian Pertahanan akan dilaksanakan oleh lima Tim Pemeriksa BPK pada Unit Organisasi (UO) Kemhan, UO Mabes TNI, UO TNI AD, UO TNI AL, dan UO TNI AU. Pemeriksaan ini bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan Kementerian Pertahanan tahun 2020.

Sebelumnya, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan Kementerian Pertahanan Tahun 2019.

"Diharapkan, Kemhan dan TNI semakin meningkatkan kinerjanya dalam pengelolaan keuangan negara," ujar Hendra.

Selain menyampaikan taklimat awal, Hendra juga menyerahkan laporan hasil pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang telah dilaksanakan di lingkungan Kementerian Pertahanan dan TNI.

[Gambas:Video CNN]

Kemenhan, menurut Hendra, telah berperan aktif dalam mendukung upaya penanganan pandemi covid-19. Dukungan tersebut diberikan dengan mengalokasikan sumber daya yang dimiliki di antaranya 110 rumah sakit di lingkungan TNI, penggunaan KRI, pesawat, dan kendaraan darat yang dimiliki TNI.

Selain itu, Kemenhan juga merealisasikan anggaran untuk penyiapan dan perekrutan, bimbingan teknis dan penugasan 300 relawan Komponen Pendukung Pertahanan Negara (Komduk Hanneg) Bidang Kesehatan.

(sfr/age)
TOPIK TERKAIT
REKOMENDASI
LAINNYA DI DETIKNETWORK