Mobil dan Rumah DP 0 Persen Minim Dampak ke Ekonomi

Bank Indonesia (BI) melonggarkan ketentuan uang muka (DP) kredit kendaraan bermotor (KKB) dan kredit kepemilikan rumah (KPR) menjadi nol persen. Kebijakan ini diluncurkan untuk menstimulasi pasar otomotif, serta properti dalam negeri yang lesu terinfeksi virus corona.

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan relaksasi tersebut akan berlaku mulai 1 Maret hingga akhir Desember 2021. Syaratnya, tak jauh berbeda, baik untuk mobil maupun rumah.

DP nol persen dapat diberikan jika bank atau perusahaan pembiayaan memenuhi ketentuan rasio kredit/pembiayaan bermasalah (NPL) secara bruto di bawah 5 persen.

Setelah masa berlaku kebijakan habis, akan dilakukan evaluasi untuk menentukan diperpanjang atau tidaknya kebijakan relaksasi kredit ini.

"Tapi diharapkan, evaluasi di akhir tahun nanti menunjukkan ada peningkatan tingkat penyaluran kredit yang tentu saja diharapkan mendorong pemulihan ekonomi," ujarnya lewat video conference, Kamis (18/2).

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Piter Abdullah Redjalam menilai relaksasi kebijakan tersebut menunjukkan masih seretnya pertumbuhan kredit, sekaligus makin meningkatnya risiko berusaha yang berimbas pada perlambatan ekonomi.

Karena itu lah, di saat bersamaan bank sentral juga kembali menurunkan suku bunga acuan sebesar 25basis points (bps)menjadi 3,50 persen. Ini merupakan rekor suku bunga terendah sepanjang sejarah kemerdekaan RI.

Sepanjang 2020 sendiri BI telah memangkas suku bunga acuan sebanyak lima kali atau sebesar 125 bps, dari semula 5 persen menjadi 3,75 persen.

"Sampai saat ini, sudah ada tiga kebijakan yang diambil BI guna mendorong konsumsi dan pertumbuhan ekonomi. Penurunan suku bunga acuan, pelonggaran uang muka kredit kendaraan bermotor, dan loan to value (untuk KPR DP nol persen)," jelasnya kepada CNNIndonesia.com.

Meski demikian, Piter memperkirakan dampaknya terhadap penyaluran kredit tidak akan signifikan. Sebab, biasanya penurunan suku bunga acuan tak langsung diikuti oleh pemangkasan bunga kredit di bank.

"Kebijakan moneter memang ada lag. Ada jeda dengan turunnya suku bunga, jangka panjang, baik suku bunga deposito maupun suku bunga kredit," ucapnya.

Di samping itu, hingga saat ini aktivitas bisnis tengah 'lesu darah' dan pengusaha cenderung menahan diri untuk melakukan ekspansi bisnis.

"Pandemi covid-19 yang membatasi aktivitas sosial ekonomi membuat risiko usaha meningkat. Jadi, meskipun suku bunga acuan turun, demand dan supply kredit masih akan terbatas.Penyaluran kredit tidak serta merta terjadi," imbuhnya.

Meningkatnya permintaan kredit dari kebijakan tersebut, menurut Piter, hanya akan terjadi pada kendaraan bermotor.

Itu pun khusus mobil karena pemerintah juga memberikan stimulus berupa pembebasan pajak penjualan barang mewah (PPnBM).

"PPnBM akan cukup mendorong masyarakat untuk membeli mobil, meningkatkan konsumsi dan kredit mobil. Tetapi dampaknya secara keseluruhan terhadap konsumsi masyarakat dan pertumbuhan ekonomi tidak akan sangat besar," ungkapnya.

Ia juga mewanti-wanti potensi peningkatan rasio kredit bermasalah, baik di bank maupun perusahaan pembiayaan (multifinance). Menurutnya, penting bagi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menyiapkan mitigasi mengingat kondisi perekonomian yang belum sepenuhnya pulih.

"Setiap kenaikan penyaluran kredit pasti diikuti risiko peningkatan NPL. Apalagi, di tengah pandemi saat ini. Risiko itu pasti ada, tinggal bagaimana memitigasinya," terang Piter.

[Gambas:Video CNN]