Bendungan Napun Gete NTT Senilai Rp880 M Bakal Beroperasi
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyelesaikan konstruksi Bendungan Napun Gete, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT). Pembangunan bendungan itu memakan biaya sebesar Rp880 miliar.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan Bendungan Napun Gete akan diresmikan pengoperasiannya dalam waktu dekat. Hal ini akan dilakukan menyusul Bendungan Tukul di Pacitan Jawa Timur dan Bendungan Tapin di Kalimantan Selatan yang telah diresmikan pada 14 dan 18 Februari 2021.
Pengisian awal (impounding) Bendungan Napun Gete telah dilakukan mulai Desember 2020 lalu. Saat ini, proses konstruksinya mencapai tahap perapihan (finishing) sebelum resmi beroperasi.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono meminta pembangunan ini selesai lebih cepat untuk mendukung ketahanan air dan pangan nasional.
"Ketersediaan air menjadi kunci pembangunan di NTT yang memiliki curah hujan lebih rendah dibandingkan daerah lain. Untuk itu, perlu dibangun banyak bendungan dan embung untuk mengatasi krisis air yang dibutuhkan untuk air minum, pertanian, peternakan, dan lainnya," ucap Basuki dalam keterangan resmi, dikutip Jumat (19/2).
Menurut Basuki pengisian air baru sebesar 40 persen dari total daya tampung 11,2 juta meter kubik. Ia menargetkan Bendungan Napun Gete mampu mengairi area irigasi seluas 300 hektare.
"Diharapkan dengan selesainya bendungan ini nanti dapat mendorong pemulihan ekonomi pasca pandemi covid-19 khususnya di bidang pertanian," terang Basuki.
Selain menjadi irigasi, Basuki menyatakan bendungan ini juga berfungsi sebagai penyedia air baku di Kabupaten Sikka sebanyak 214 liter per detik, pengendali banjir sebanyak 219 meter kubik per detik, dan memiliki potensi pembangkit tenaga listrik 0,71 megawatt (MW).
"Bendungan ini juga bermanfaat untuk pengendali banjir dan sebagai lahan konservasi serta pariwisata sehingga dapat membantu kesejahteraan masyarakat sekitar," kata Basuki.
Proyek bendungan ini dikerjakan oleh PT Nindya Karya (Persero) sejak 2017 lalu. Pembangunan tetap berjalan di masa pandemi covid-19 demi menjaga kesinambungan roda perekonomian, khususnya menyediakan lapangan kerja bagi kontraktor, konsultan, dan tenaga kerja yang berkaitan dengan konstruksi lainnya.