Sri Mulyani: Minim Air Bersih Jadi Beban Ibu Rumah Tangga

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan akses dan kualitas sanitasi dan air bersih yang masih minim menjadi salah satu beban bagi ibu-ibu rumah tangga. Saat ini, masih ada sekitar 15 persen masyarakat Indonesia yang belum mendapat layanan air bersih.

Hal ini diungkapkan Ani, sapaan akrabnya, saat penandatanganan perjanjian KPBU SPAM Regional Jatiluhur secara virtual pada Jumat (19/2). Bahkan, menurut Ani, kedua hal itu kian menjadi beban berat bagi ibu-ibu di kala pandemi virus corona.

"Jika bicara beban hidup dari ibu-ibu rumah tangga, itu semua dalam banyak studi sangat berhubungan dengan infrastruktur dasar, terutama air bersih dan sanitasi, maka saya ingin terus mendorong seluruh pemda agar pembangunan dan aksesibilitas air bersih dan sanitasi menjadi prioritas," kata Ani.

Studi ini, kata Ani, didukung oleh data dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat masih ada sekitar 15 persen penduduk Indonesia yang belum mendapat layanan sumber air minum yang layak dan berkelanjutan, meski akses bagi masyarakat terus meningkat.

Pada 2017 misalnya, persentase masyarakat yang mendapat akses air bersih mencapai 62,75 persen dari total populasi di tanah air. Cakupannya kemudian naik menjadi 65,28 persen pada 2018 dan 84,91 persen pada 2019.

Maka dari itu, bendahara negara meminta Kementerian PUPR selaku kementerian teknis di bidang pembangunan infrastruktur air bersih agar menjadikan bidang ini salah satu prioritas. Sebab, dampak sosial ekonomi yang dihasilkan dari terbangunnya proyek ini sangat besar.

"Manfaat sosial ekonominya jelas sangat besar, dihitung dari internal rate of return dan social rate of return, jauh lebih tinggi dari biaya proyek yang dikeluarkan," tuturnya.

Apalagi, tekannya, bila pengelolaan anggaran proyek bisa dikelola dengan baik dan tidak ada korupsi di proyek tersebut. Bahkan, sekalipun proyek harus dibangun dengan utang, manfaatnya tetap bernilai besar bila dibandingkan dengan bunga utang yang harus dikembalikan.

"Air minum sangat dekat dengan kebutuhan para perempuan, terutama para ibu-ibu rumah tangga. Jadi mohon Pak Basuki (Menteri PUPR) ini merupakan sesuatu yang personal dan diharapkan bisa bantu banyak masyarakat," ucapnya.

Di sisi lain, mantan direktur pelaksana Bank Dunia menyatakan kementeriannya akan terus memberikan dukungan bagi pembangunan proyek di bidang air minum. Tak hanya dari penyediaan dana melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), tapi juga berbagai instrumen investasi yang bisa digunakan.

Salah satunya, kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) dengan penjaminan dari pemerintah. Skema ini kebetulan diterapkan dalam pembangunan SPAM Regional Jatiluhur yang hari ini diteken kontraknya.

"Ini adalah creative financing namun tetap akuntabel. Kami berharap KPBU jadi alternatif, solusi, untuk kebutuhan prioritas dan mendesak seperti infrastruktur air bersih saat APBN hadapi kendala besar karena covid-19," ujarnya.

Sementara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menilai proyek infrastruktur di bidang air minum memang sangat penting. Bahkan, air jauh lebih penting dari bahan bakar minyak (BBM).

"Karena air bersih merupakan elemen dasar bagi kehidupan manusia, yang jauh lebih penting dari minyak bumi, BBM, kalau minyak bumi masih ada alternatif, kalau air, rasa saya tidak ada penggantinya," kata Luhut pada kesempatan yang sama.

Maka dari itu, pemerintah menjadikan proyek pembangunan akses air bersih bagi masyarakat sebagai salah satu prioritas dan proyek strategis nasional. Di sisi lain, Luhut berharap akses air bagi masyarakat yang cukup bisa membantu pemulihan ekonomi tanah air.