Jokowi Tekankan Transformasi Digital Jangan Cuma Tambah Impor

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan semua pihak agar transformasi digital di Indonesia tidak menambah impor. Kepala negara menegaskan transformasi digital harus disertai dengan prinsip kedaulatan dan kemandirian digital bangsa.

"Kita harus memastikan transformasi digital jangan hanya menguntungkan pihak luar, jangan hanya menambah impor. Ini yang selalu saya tekankan," ujarnya dalam acara Peluncuran Program Konektivitas Digital 2021 dan Prangko Seri Gerakan Vaksinasi Nasional Covid-19, Jumat (26/2).

Selain itu, Jokowi meminta agar transformasi digital harus mendorong Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan pemakaian produk-produk dalam negeri. Mantan Wali Kota Solo itu juga berharap agar transformasi digital mendorong penguasaan teknologi digital mutakhir oleh semua anak bangsa.

"Kita bukan bangsa yang menyukai proteksionisme, bukan, karena sejarah membuktikan proteksionisme justru merugikan. Tetapi, kita juga tidak boleh menjadi korban unfair (ketidakadilan) dari raksasa digital dunia," tuturnya.

Dalam kesempatan itu, ia juga meminta secara khusus kepada Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate untuk meningkatkan utilisasi dari Palapa Ring yang saat ini baru mencapai 50 persen. Khususnya, utilisasi Palapa Ring di wilayah Indonesia timur yang masih di angka 20 persen.

"Saya minta kepada Menkominfo untuk memastikan agar Palapa Ring tidak hanya berhenti sebagai backbone saja, tidak hanya berhenti di situ. Tetapi, harus tersambung ke rumah tangga agar investasi besar di Palapa Ring segera bisa dimanfaatkan seluruh rakyat kita dan sangat dibutuhkan dalam masa pandemi seperti sekarang ini," katanya.

Seperti diketahui, salah satu hal yang mengindikasikan pesatnya transformasi digital adalah maraknya e-commerce di Indonesia. Sayangnya, transaksi di e-commerce tersebut membuka pintu lebih lebar bagi barang impor sehingga mengancam produk UMKM.

Ketua Umum Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo) Ikhsan Ingratubun meminta pemerintah memutar otak agar pelaku usaha kecil di e-commerce mampu bersaing dengan pedagang asal China. Hal tersebut merespons fenomena 'Mr Hu' yang diduga menjual barang-barang impor dari negeri panda dengan harga murah dan berpotensi mematikan UMKM dalam negeri.

"Kalau dibilang mematikan ya pasti akan mematikan. Tapi itu kan konsekuensi, enggak bisa dilarang karena Indonesia menyepakati perjanjian perdagangan bebas seperti ACFTA (ASEAN China Free Trade Agreement)," ucapnya kepada CNNIndonesia.com.

Langkah lainnya adalah menerapkan pajak atas produk-produk impor yang dijual di e-commerce untuk membentuk harga yang wajar. Langkah ini dapat dilakukan seperti penurunan ambang batas pembebasan bea masuk untuk transaksi via e-commerce dari US$75 menjadi US$3 yang diterapkan mulai awal 2020 lalu.