Telkom Jamin Tak Ada Nama Dobel dalam Program Vaksinasi Covid

PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk selaku penyedia Sistem Infrastruktur Informasi dan Satu Data Covid-19 memastikan tidak ada perbedaan database atau sistem data yang digunakan program vaksinasi covid-19 pemerintah dan program gotong royong.

Direktur Digital Business PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk Fajrin Rasyid menyebut Satu Data Covid-19 digunakan kedua program itu. Dengan menggunakan teknologi IoT (internet of things), sistem ini ia yakini dapat memperbarui data secara real time.

Dengan teknologi itu, mereka yang sudah divaksin melalui program gotong royong bakal terdeteksi sehingga tidak lagi menjadi sasaran program vaksin gratis pemerintah.

Dia mencontohkan bila perusahaan tempat A bekerja mendaftar dalam program vaksinasi mandiri. Kemudian A mendapat vaksin dari perusahaan, maka namanya otomatis tidak terdaftar lagi sebagai sasaran vaksin pemerintah.

"Vaksinasi pemerintah dan gotong royong akan berpusat di satu data sama, misal seseorang sudah divaksin gotong royong tidak perlu lagi menjadi sasaran vaksin pemerintah," jelasnya pada webinar Bappenas/PPN, Senin (1/3).

Lebih lanjut, Fajrin menyebut sistem ini memetakan supply (pasokan) dan distribusi vaksin hingga ke lokasi vaksin calon penerima suntikan.

Misal di daerah B permintaan atau calon penerima vaksin dinyatakan 1 juta orang. Maka, vaksin yang dikirimkan akan disesuaikan dengan kebutuhan.

[Gambas:Video CNN]

"Jadi antara supply dan demand dicocokkan," imbuhnya.

Setelah vaksinasi, ia menyebut sertifikat bukti telah mengikuti program dapat diakses secara daring. Tautan (link) akan dikirimkan ke nomor ponsel yang didaftarkan dalam proses screening awal.

Dalam mewujudkan sistem ini, ia menyebut Telkom bekerja sama dengan berbagai kementerian dan lembaga guna mendapatkan data yang akurat sesuai dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan profesi.

"Kami bekerja sama dengan banyak pihak, KPCPEN sebagai inisiator, Kementerian Kesehatan sebagai pemilik dari sistem ini dengan Kemenkominfo, Kemendagri, dari Dukcapil untuk memadupadankan NIK," kata dia.