Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi akan membentuk dewan penunjang ekspor. Ini merupakan amanat langsung dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Ia menuturkan dewan penunjang ekspor nantinya akan dikembangkan dari Direktorat Jenderal (Dirjen) Pengembangan Ekspor Nasional di Kementerian Perdagangan.
"Kami sudah mempunyai Dirjen Pengembangan Ekspor Nasional, yang kami bisa kembangkan untuk menjadi dewan penunjang ekspor tersebut, sebagai badan yang bisa mempelajari dan eksekusi pasar tertentu," ujarnya dalam Rapat Kerja Kementerian Perdagangan 2021, Kamis (4/3).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Lutfi mengaku telah memiliki gambaran mengenai produk utama yang akan dikembangkan oleh dewan tersebut, yakni fesyen muslim dan industri halal. Pasalnya, dua produk tersebut sangat berpotensi dikembangkan di Indonesia lantaran penduduknya mayoritas muslim.
"Kalau kita bisa jadi tuan rumah di negeri kita sendiri bukan mustahil, Indonesia akan bisa kuasai pasar regional dan bahkan mendunia," ucapnya.
Ia menuturkan Kementerian Perdagangan akan merekrut sejumlah pemangku kepentingan (stakeholder) untuk menggarap dua produk tersebut, khususnya fesyen muslim. Salah satunya, ia menuturkan akan merekrut para desainer lokal untuk mengembangkan produk fesyen muslim.
"Kementerian Perdagangan kan tidak punya desainer untuk Islamic fashion, tapi Kementerian Perdagangan bisa mengambil desainer-desainer terbaik Indonesia untuk bisa dikumpulkan. Nah, mereka itu mesti ada payungnya dan punya board-nya (badan), jadi bayangan kami satu pertama ini dewan penunjang ekspor," ucapnya.
Ia berharap rencana tersebut mampu mendorong pengembangan produk fesyen muslim dan industri halal yang berkualitas dan memiliki nilai tambah. Ujungnya, kata dia, hal tersebut bisa melahirkan para konsumen loyal.
"Jadi, beli barang Indonesia itu adalah cinta Indonesia. Beli dan pakai barang Indonesia itu adalah loyalitas terhadap bangsa, idenya begitu," ucapnya.
Sebelumnya, kepala negara memerintahkan agar Dewan Penunjang Ekspor dihidupkan kembali. Badan itu dibutuhkan untuk membantu pelaku UMKM memperbaiki kapasitas produksinya. Menurut dia, pengembangan UMKM harus berkolaborasi dengan kementerian/lembaga (k/l) lain, agar daya saing UMKM meningkat di pasar global.
"Bantu UMKM memperbaiki desainnya, bantu UMKM perbaiki pengemasannya, sehingga kualitas lebih baik," ujar Jokowi.