Asosiasi Petani Minta Pemerintah Tinjau Rencana Impor beras

Asosiasi petani dari Kelompok Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Nasional meminta pemerintah meninjau dan mengkaji ulang rencana impor beras.

Permintaan mereka sampaikan setelah pekan lalu pemerintah melalui Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengutarakan rencana mereka untuk mengimpor 1 juta-1,5 juta ton beras.

Sekretaris Jenderal KTNA Yadi Sofyan Noor mengatakan permintaan disampaikan asosiasinya karena impor berpotensi merugikan petani.

Pasalnya, rencana impor muncul di tengah masa panen raya. Ia mengatakan awal Maret hingga Mei, petani di sejumlah daerah memasuki masa panen raya.

Mereka adalah petani di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, NTB, Papua, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Gorontalo, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, serta Kalimatan Selatan.

Ia khawatir kalau impor tetap dilakukan, pasokan beras bisa berlebih. Kalau itu terjadi, harga jual hasil panen padi petani bisa tertekan.

Tak hanya harga, tekanan bisa juga terjadi pada mental petani karena merasa kurang dihargai jerih payahnya.

Dia mengatakan para petani telah berusaha memanfaatkan waktu, tenaga, dan modal usahanya, untuk meningkatkan hasil produksi pertanian dalam rangka mengantisipasi kelangkaan pangan.

[Gambas:Video CNN]

"Maka untuk itu diharapkan pemerintah melalui Perum Bulog dapat menyerap dan menampung hasil produksi padi di daerah-daerah," katanya seperti dikutip dari Antara, Senin (8/3).

Pemerintah akan impor 1 juta-1,5 juta ton beras dalam waktu dekat ini.

Airlangga beberapa waktu lalu mengatakan itu dilakukan demi menjaga ketersediaan beras di dalam negeri supaya harganya tetap terkendali.

"Salah satu yang penting adalah penyediaan beras dengan stok 1 juta -1,5 juta ton," ujarnya dalam Rapat Kerja Kementerian Perdagangan 2021, Kamis (4/3).