Kementerian PUPR memberikan subsidi kredit pemilikan rumah (KPR) subsidi kepada pekerja dengan syarat gaji sebesar atau di bawah Rp8 juta per bulan.
Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) menyebut pendaftar aplikasi Sistem Informasi KPR Bersubsidi atau SiKasep didominasi oleh pekerja dengan gaji di bawah Rp4 juta.
Berdasarkan dashboard management control PPDPP, Direktur Utama PPDPP Arief Sabaruddin mengatakan pendaftar SiKasep periode 23 September 2020 didominasi oleh pendaftar dengan penghasilan antara Rp2,5 juta-Rp4 juta sebanyak 198.739 calon debitur.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Jumlah itu mencapai 73,02 persen dari total pendaftar yang ada. "Sudah saatnya masyarakat berpenghasilan rendah dimanjakan dengan berbagai aplikasi yang membantu," ujar Arief, dikutip pada Jumat (19/3).
Selanjutnya, pendaftar SiKasep berpenghasilan Rp4 juta-Rp8 juta tercatat sebanyak 50.163 calon debitur atau 18,43 persen dari total pendaftar.
Terakhir, masyarakat dengan penghasilan kurang dari Rp2,5 juta atau sebanyak 21.411 calon debitur, sekitar 7,87 dari jumlah pendaftar, ikut mengajukan diri.
Secara total, jumlah masyarakat yang mengakses aplikasi SiKasep mencapai 228 ribu calon debitur. Di antaranya 40.930 pendaftar belum mengajukan subsidi checking, 94.355 calon debitur lainnya dinyatakan lolos subsidi checking.
Kemudian, 10.843 calon debitur dalam proses verifikasi bank pelaksana dan 398 calon debitur sudah diajukan oleh bank pelaksana untuk dicairkan dananya. Sementara, 90.934 debitur telah menikmati dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
Menurut Arief, pandemi covid-19 yang melanda tidak menunjukkan penurunan permintaan subsidi KPR. Jumlah masyarakat yang mengakses SiKasep tembus 31.082 calon debitur per 23 September.
Tingginya minat masyarakat ini, sambung dia, tidak terlepas dari layanan aplikasi yang bisa diakses masyarakat dimana pun. Cukup mengunduh aplikasi, masyarakat sudah bisa mencari rumah subsidi yang dibutuhkan dan mengikuti proses yang ada.
"Ke depan, diharapkan PPDPP akan terus mengembangkan aplikasi dan teknologi untuk peningkatan layanan pembiayaan perumahan di Indonesia," imbuh Arief.
Sementara, untuk tahun ini pemerintah menganggarkan Rp19,1 triliun (terdiri dari Rp16,1 triliun dan sisanya dari pengembalian pokok).
Di penghujung pekan pertama Maret 2021, Jumat (5/3), PPDPP telah menyalurkan dana FLPP senilai Rp201,098 miliar untuk 1.840 unit atau 1,17 persen dari target unit yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
Oleh karena itu, Arief meminta bank pelaksana penyalur dana FLPP untuk mulai memproses permohonan calon debitur KPR FLPP tahun ini serta mendahulukan calon debitur 2020.
Penyaluran dana FLPP telah disalurkan oleh 16 Bank pelaksana dari 38 bank pelaksana yang bekerja sama dengan PPDPP. Bank BRI menyalurkan terbanyak periode ini dengan nilai 816 unit.
Disusul oleh Bank BJB sebanyak 405 unit, Bank Jambi sebanyak 178 unit, Bank Artha Graha sebanyak 119 unit, bank Sulselbar sebanyak 99 unit, Bank Jatim Syariah sebanyak 63 unit, Bank Nagari sebanyak 38 unit.
Kemudian Bank BNI sebanyak 33 unit, Bank Jambi Syariah sebanyak 30 unit, Bank BRI Agro, sebanyak 20 unit, Bank Riau Kepri Syariah sebanyak 15 unit, Bank DIY sebanyak 9 unit, Bank Kalsel Syariah sebanyak 5 unit, Bank Riau Kepri sebanyak 5 unit, Bank Kalsel sebanyak 3 unit, dan Bank NTT sebanyak 2 unit.
"Jika kerja sama ini segera terwujud, maka akan semakin mempermudah pengawasan keterhunian rumah subsidi bagi pemerintah," kata Arief.
(wel/bir)