Serapan Hibah Pariwisata Cuma 78,3 Persen pada 2020

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi dana hibah pariwisata mencapai Rp2,02 triliun pada 2020 atau 78,3 persen dari total pagu, Rp3,3 triliun.

"Dari Rp3,3 triliun untuk 101 daerah ternyata yang bersedia cuma 97 daerah, sehingga akhirnya yang ditransfer itu sekitar Rp2,02 triliun," ujar Direktur Dana Transfer Khusus DJPK Kemenkeu Putut Hari Satyaka dalam webinar bertajuk Dana Hibah Perspektif Kebijakan Publik, Selasa (23/3).

Sementara itu, kata dia, ada empat daerah yang menolak dana hibah pariwisata, meliputi Kabupaten Malang, Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Bulungan. Menurutnya, penolakan tersebut karena ketidaksiapan daerah tersebut untuk eksekusi dana hibah.

Ia merinci total dana hibah pariwisata itu disalurkan pada tahap I sebesar Rp1,6 triliun kepada 97 daerah. Sedangkan, penyaluran tahap II sebesar Rp659,4 miliar kepada 47 daerah.

Sementara itu, total industri yang menerima dana hibah pariwisata itu sebanyak 3.960 hotel dan 3.795 restoran.

"Ini paling tidak membantu mereka untuk sedikit bernafas karena sudah tidak ada lagi wisatawan, tidak ada pemasukan, maka secercah uang yang mungkin tidak terlalu banyak ini sedikit banyak bantu mereka untuk bisa survive," ujarnya.

Kedua industri tersebut mengalokasikan dana hibah mayoritas untuk belanja operasional personalia seperti gaji dan tunjangan dengan porsi mencapai lebih dari 50 persen. Kemudian, dana juga digunakan untuk belanja operasional pemeliharaan gedung.

[Gambas:Video CNN]

"Ada laporan dari hotel dan restoran kepada daerah dan daerah sampaikan kepada kami atas apa yang sudah dilakukan terhadap dana-dana ini, sehingga tidak bisa sembarangan saja," ucapnya.

Sebelumnya, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno mengatakan dana hibah untuk sektor pariwisata tahun ini bertambah dibandingkan tahun lalu. Ia mengatakan kenaikan tersebut telah diusulkan kepada Presiden Joko Widodo serta Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

"Jadi naik estimasinya Rp2,7 triliun sampai Rp3,7 triliun. Itu yang kami ajukan makanya Pak Menko ini penting dilobi oleh teman-teman PHRI (Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia) karena bolanya ujungnya di menko perekonomian dan tentunya di presiden," ujar Sandi dalam Rakernas PHRI beberapa waktu lalu.