Survei: Pemuda RI Saleh-Dermawan, Bisa Angkat Ekonomi Syariah
Anggota Dewan Pakar Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Imam Teguh Saptono mengatakan meningkatnya kesalehan anak muda Indonesia bisa menjadi momentum untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah.
Berdasarkan survei yang dilakukan Varkey Foundation pada 2018, kata dia, 93 persen anak muda Indonesia percaya bahwa keyakinan agama penting untuk kebahagiaan, jauh di atas rata-rata dunia yang sebesar 45,3 persen.
Di sisi lain, karakteristik masyarakat Indonesia lebih dermawan dibandingkan negara-negara lain saat jumlah segmen kelas menengah diprediksi terus tumbuh.
"Sampai 2036 kita masih posisi kedua, negara dengan angkatan produktif tertinggi. Artinya kita dermawan, memiliki uang dan sebagian besar masyarakat bekerja, dan terakhir kesalehannya tinggi. Apabila ini tidak mampu dikapitalisasi kita akan kehilangan momen besar," ujarnya dalam webinar bertajuk 'Potensi Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia', Senin (5/4).
Tak hanya itu, Indonesia juga memiliki keunggulan sebagai salah satu pasar syariah terbesar di dunia. Sehingga pekerjaan rumah pemerintah saat ini tinggal menata dan membangun sinergi antar pelaku usaha syariah.
"Yang prioritas itu future market yaitu pasar milenial yang momentumnya tiga tadi," jelas Imam.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Presiden (Wapres) Maruf Amin mengatakan pemerintah telah menyiapkan sejumlah strategi untuk mendongkrak ekonomi syariah di Indonesia. Salah satunya melalui industri produk halal.
Nantinya, industri produk halal akan dikembangkan melalui kawasan industri halal maupun zona-zona halal di dalam kawasan industri. Dengan demikian, nantinya, seluruh layanan yang berhubungan dengan kehalalan produk berada dalam satu atap atau one stop service.
"Kita bersyukur bahwa sudah ada tiga kawasan industri halal, yang pertama adalah Modern Cikande Industrial Estate di Serang, Provinsi Banten, kedua adalah Safe and Lock Halal Industrial Park di Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, dan ketiga, yang baru saja ditetapkan adalah Bintan Inti Halal Hub, di Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau," ucapnya.
Kemudian, pemerintah juga mendorong pembenahan pencatatan perdagangan produk halal Indonesia yang diikuti dengan pengembangan kodifikasi data industri halal. "Dengan upaya ini diharapkan statistik perdagangan produk halal Indonesia akan tercatat dengan lebih baik," jelasnya.
Terakhir, menggenjot sertifikasi produk halal dan produk ekspor halal dengan mengembangkan sistem dan proses sertifikasi yang lebih optimal. Selain itu, pemerintah juga fokus mengembangkan substitusi impor dan material non halal.
"Upaya lainnya adalah pengembangan substitusi produk impor dan material non halal termasuk mendorong keterlibatan lembaga-lembaga riset untuk melakukan penelitian dan pengembangan yang mendukung pengembangan industri produk halal," pungkasnya.