Ganjar Ungkap Stok Vaksin Corona Jateng Terganggu

CNN Indonesia | Senin, 05/04/2021 21:05 WIB
Gubernur Jateng Ganjar Pranowo mengungkapkan stok vaksin corona terganggu sehingga Pemprov Jateng terpaksa menggunakan stok vaksin cadangan (buffer). Gubernur Jateng Ganjar Pranowo mengungkapkan stok vaksin corona terganggu sehingga Pemprov Jateng terpaksa menggunakan stok vaksin cadangan (buffer). (CNN Indonesia/Feri Agus Setyawan).
Jakarta, CNN Indonesia --

Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo mengungkapkan stok vaksin corona atau covid-19 di provinsinya tengah terganggu. Hal ini terjadi karena distribusi yang tersendat.

"Stok lagi agak terganggu, mudah-mudahan hari ini kami dapat kiriman, informasinya tadi akan dikirim ke beberapa kabupaten/kota tapi belum semuanya, maka saya masih tunggu kondisi terakhir yang akan dikirim," ujar Ganjar di acara Sinergi Memulihkan Ekonomi, Senin (5/4).

Kendati begitu, ia tidak mengungkap berapa jumlah stok vaksin covid-19 di Jawa Tengah saat ini. Begitu juga dengan jumlah stok yang masih terganggu distribusinya dan seharusnya sudah dikantongi Jawa Tengah.


Namun, ia mengaku akibat gangguan stok ini, Pemprov Jawa Tengah terpaksa harus menggelontorkan stok vaksin cadangan (buffer). Padahal, menurut rencana awal, buffer stock ini hanya akan digelontorkan saat kondisi mendesak.

Tapi, karena sudah terlanjur diperlukan saat ini karena gangguan stok, maka cadangan itu langsung dikeluarkan. Sayangnya, ia juga tidak mengungkapkan berapa jumlah stok cadangan.

"Sekarang sudah 1 juta dosis, itu di luar buffer," ucapnya singkat.

Ganjar sendiri menargetkan vaksin di Jawa Tengah mencapai 24,35 juta dosis. Target itu mencakup pemberian vaksin ke tenaga kesehatan, pelayan publik, kelompok lanjut usia (lansia), hingga masyarakat rentan.

[Gambas:Video CNN]

"Untuk tahap pertama sampai hari ini untuk SDM (tenaga kesehatan) sudah 205,4 ribu. Untuk masyarakat keseluruhan tahap pertama 1,18 juta dan tahap kedua separuhnya 549,7 ribu dosis. Untuk lansia tahap pertama baru 13,75 persen, kedua 1,4 persen, petugas publik tahap pertama 26,43 persen, kedua 15,66 persen. Untuk masyarakat rentan dan umum terpaksa kami masih tunggu," jelasnya.

Sementara ekonom sekaligus mantan menteri keuangan era Presiden ke-6 Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono, Chatib Basri, tentu ada konsekuensi dan dampak yang harus ditanggung bila program vaksinasi terkendala. Apalagi sampai molor.

"Pemulihan ekonomi akan lebih lambat, dan beban fiskal pemerintah akan semakin berat," kata Chatib.

(uli/sfr)
TOPIK TERKAIT
REKOMENDASI
LAINNYA DI DETIKNETWORK