Tak Cuma Negara Miskin, IMF Juga Khawatir Kelas Menengah

Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional (IMF) Kristalina Georgieva mengatakan akan berdiskusi dengan anggota IMF mengenai penawaran pembiayaan rendah dan tanpa bunga kepada negara-negara berpenghasilan menengah yang terkena pandemi corona. Diskusi ini tidak hanya terbatas pada negara-negara termiskin.

Dikutip dari Antara, Kamis (8/4), Georgieva menjelaskan keprihatinannya dengan negara-negara yang bergantung pada pariwisata dan negara-negara berpenghasilan menengah lainnya yang memiliki fundamental lebih lemah dan tingkat utang yang tinggi.

Bahkan, kondisi tersebut terjadi sebelum pandemi dan membuat suatu negara rentan.

Dana untuk pengurangan kemiskinan dan pertumbuhan IMF atau Poverty Reduction and Growth Trust (PRGT) saat ini hanya dapat memberikan pinjaman kepada negara-negara termiskin. Sehingga, membatasi kemampuan negara-negara berkembang dengan tingkat pendapatan yang lebih tinggi untuk mendapatkan pinjaman berbunga rendah atau nol dari IMF.

Perserikatan Bangsa-Bangsa dan lembaga lainnya telah mendesak G20 untuk memperluas pembekuan pembayaran utang bilateral resmi dan kerangka kerja umum baru untuk penanganan utang. Mereka mendesak agar G20 dapat memasukkan negara-negara kelas menengah.

Pasalnya, banyak di antaranya telah terpukul parah oleh pandemi dan ekonominya rontok.

Para pejabat keuangan G20 mendukung ekspansi US$650 miliar dari cadangan darurat IMF, atau hak penarikan khusus (Special Drawing Rights) yang dapat dipinjamkan oleh anggota IMF yang lebih kaya kepada PRGT IMF untuk membantu negara-negara termiskin.

Georgieva mengatakan IMF berharap untuk menyelesaikan pengerjaan proposal formal untuk alokasi SDR US$650 miliar pada pertengahan Juni. Dia pun mencari cara agar anggota IMF dapat meminjamkan cadangan mereka untuk membantu negara-negara miskin.

Dia mengatakan realistis bahwa anggota dapat mengakses cadangan yang diperluas pada pertengahan Agustus, tetapi menolak untuk memperkirakan berapa banyak SDR yang kemungkinan akan dibagikan oleh negara-negara kaya.

Meskipun anggota IMF sudah dapat meminjamkan kelebihan SDR ke fasilitas PRGT IMF, tidak ada mekanisme formal IMF untuk memfasilitasi pinjaman buat membantu negara-negara berpenghasilan menengah.

Georgieva mengatakan masalah itu diangkat selama pertemuan G20. Dia mengungkap permintaan mencatat Meksiko dan Argentina untuk keringanan utang yang lebih besar bagi negara-negara berpenghasilan menengah.

Wakil Presiden Komisi Eropa Valdis Dombrovskis menjelaskan Uni Eropa percaya negara-negara berpenghasilan menengah harus dicakup oleh Kerangka Umum G20.

Dia mengatakan kerangka tersebut harus menjadi proses standar untuk semua kasus restrukturisasi utang, termasuk di negara-negara berpenghasilan menengah dan mendesak IMF untuk terus mencari alat tambahan guna melayani kebutuhan anggotanya.

Georgieva mengatakan ada cara lain untuk mendukung negara-negara berpenghasilan menengah, tetapi tidak memberikan rincian spesifik. Dia mengatakan akan membahasnya dengan anggota dan membuka persyaratan pembiayaan lunak untuk negara-negara tersebut.

Georgieva mengatakan pandangan pribadinya bahwa komunitas internasional harus memperluas pandangannya tentang kerentanan lebih luas dari sekadar tingkat pendapatan untuk memasukkan guncangan-guncangan iklim.

"Komunitas internasional harus melihat faktor-faktor lain untuk kerentanan, ketika kami memikirkan cara yang tepat untuk mendukung negara-negara berkembang, dan diskusi itu akan berlangsung cukup intensif selama beberapa bulan ke depan," katanya.

Sementara Argentina dan Meksiko memperingatkan kemungkinan krisis utang yang membayangi. Georgieva mengatakan dia tidak memperkirakan krisis utang yang sistemik pada saat ini, tetapi IMF akan tetap waspada.

Indonesia sendiri saat ini berstatus negara berpenghasilan menengah ke atas per 1 Juli 2020.

Bank Dunia menaikkan peringkat Indonesia dari negara pendapatan menengah (middle income country) menjadi negara berpenghasilan menengah ke atas (upper middle income country).

Status sebagai negara berpenghasilan menengah ke atas itu diberikan di tengah ancaman resesi akibat pandemi corona. Kenaikan status diberikan berdasarkan penilaian Bank Dunia terkini. GNI per capita Indonesia 2019 naik menjadi US$4.050 dari posisi sebelumnya, yaitu US$3.840.

[Gambas:Video CNN]