Menteri PUPR: Kata Orang, RI Kayak Shopping Center Bencana

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan Indonesia seringkali dicap sebagai pusat belanja (shopping center) bencana alam. Pasalnya, bencana alam kerap terjadi secara berentetan.

"Kita (Indonesia) berada di kawasan rawan bencana, apapun bencananya, mau banjir, gempa, tsunami, angin, badai, orang bilang kita ini kayak shopping center bencana," ungkap Basuki dalam Penandatanganan Perjanjian Proyek KPBU Preservasi Jalan Lintas Timur Sumatra Provinsi Riau, Senin (12/4).

Basuki menyatakan Indonesia baru saja mengalami musibah gempa bumi di Sulawesi Barat pada Januari 2021 lalu. Lalu, tanah longsor di Nusa Tenggara Timur (NTT) bulan ini dan gempa di Malang.

Berdasarkan laporan yang ia terima, pemerintah butuh dana sekitar Rp1,4 triliun untuk memperbaiki beberapa infrastruktur dan rumah warga di wilayah bencana. Dana itu sebagian untuk memperbaiki 12 jembatan yang putus di Kupang, lalu renovasi 500 rumah warga di Alor dan Adonara.

"Kami tidak boleh lelah dengan itu, APBN terbatas, makanya inovasi pembiayaan harus tetap dilakukan, untuk itu kami programming fokus pada optimalisasi, manfaatkan infrastruktur yang dibangun lima sampai enam tahun terakhir," papar Basuki.

Basuki menyatakan pihaknya akan fokus pada optimalisasi infrastruktur yang sudah ada untuk mengantisipasi bencana alam. Ia menyebut pihaknya tak akan membangun bendungan baru kecuali memang diperintah langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) atau proyek KPBU.

"Bendungan akan kami lengkapi dengan irigasi, dengan air baku. Tidak bangun, tidak bangun bendungan. Bendungan baru sangat selektif. Kalau pure APBN sangat selektif karena APBN untuk pemeliharaan," ucap Basuki.

[Gambas:Video CNN]

Sementara, Basuki juga meminta kepada Kementerian Keuangan dan Bappenas untuk mempercepat proses KPBU untuk penggantian penggantian jembatan Callender Hamilton (CH) di Jawa. Hal ini karena jembatan tersebut sudah rusak dan butuh diperkuat.

"Mumpung ada pemrakarsa yang ingin mengganti itu kami usulkan pada Kemenkeu dan Bappenas kalau ada yang hadir, kami bisa diproses," kata Basuki.