Sri Mulyani Buka Rahasia 'Resep' Cegah Korupsi APBN

Menteri Keuangan Sri Mulyani buka rahasia soal resep mencegah tindakan korupsi uang negara, seperti APBN. Tujuannya, agar korupsi tidak menghambat Indonesia untuk naik kelas dari negara berpendapatan menengah ke negara maju dan atau negara berpendapatan tinggi.

"Mencegah dan membangun sistem yang antikoruptif secara komprehensif akan sangat menentukan apakah sebuah bangsa bisa meneruskan perjalanan menjadi berpendapatan tinggi, bermartabat, memiliki kesejahteraan yang adil," imbuhnya, dalam acara peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi Stranas PK 2021-2022, Selasa (13/4).

Pasalnya, tidak cuma memunculkan hambatan untuk kenaikan kelas, Ani, sapaan akrabnya, mengatakan korupsi juga akan membuat penggunaan APBN menjadi tidak maksimal. Sementara, pemerintah mengumpulkan uang negara dari pajak yang dipungut dari masing-masing wajib pajak.

Selanjutnya, dana yang terkumpul sejatinya dialokasikan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Salah satunya, penyaluran bantuan sosial (bansos). Tetapi, ada saja kelemahan di pengawasan dan implementasi. Karena itu, tindakan pencegahan perlu dilakukan secara masif untuk menutup celah korupsi.

"Tindakan kriminal atawa fraud seperti penggunaan data fiktif, duplikasi data dari penerima bansos maupun bidang lain yang bisa disalahgunakan merupakan risiko yang harus kita awasi dan diminimalkan," katanya.

Lebih lanjut, mantan direktur pelaksana Bank Dunia itu mengungkapkan ada sejumlah jurus yang perlu dilakukan untuk memperkuat pencegahan korupsi.

Pertama, dari sisi perizinan dan tata niaga.Kedua, sistem keuangan negara, dan ketiga, mitigasi melalui penegakan hukum dan reformasi birokrasi.

"Ketiganya begitu penting. Tata kelola dan integritas adalah fondasi yang luar biasa penting bagi suatu bangsa," terang Ani.

Di sisi lain, ia menekankan agar pencegahan korupsi tidak hanya menjadi slogan yang kerap diucap ke publik, namun tidak dijalankan. Ia juga meminta kerja sama dari segala pihak, mulai dari kementerian/lembaga hingga masyarakat untuk terus memperkuat pencegahan korupsi di lapangan.

Menurutnya, salah satu sektor yang perlu diperketat pencegahan korupsinya adalah kelogistikan di pelabuhan. Atas risiko ini, Ani mengungkapkan telah meminta jajaran Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan untuk terus meningkatkan pengawasan dan pencegahannya.

Salah satunya dengan menggunakan sistem digital dalam semua proses. "Dengan teknologi digital kita berharap interaksi antara birokrasi dengan para stakeholder bisa dilakukan secara jauh lebih pasti, profesional, transparan, dan tidak koruptif," katanya.

Sebab, sektor kelogistikan yang transparan dan efisien akan bisa menurunkan biaya kelogistikan di Indonesia. Harapannya, daya saing produk lokal bisa meningkat dan tak kalah dari produk luar.

[Gambas:Video CNN]