Nasabah Teriak Bunga KPR Merekah di Tengah Pandemi

CNN Indonesia | Kamis, 15/04/2021 15:00 WIB
Bunga KPR kian melambung di tengah suku bunga acuan BI yang rendah dan pandemi corona yang tak kunjung usai. Bunga KPR kian melambung di tengah suku bunga acuan BI yang rendah dan pandemi corona yang tak kunjung usai.(ANTARA FOTO/MUHAMMAD ADIMAJA).
Jakarta, CNN Indonesia --

"Mahal".

Singkat dan padat jawaban Fadhly F Rachman ketika ditanya soal bunga kredit pemilikan rumah (KPR) yang ia dapat tahun ini. Kebetulan, tahun ini Fadhly masuk pada bunga floating alias mengembang.

Fadhly merupakan salah satu nasabah di PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN. Ia mengeluh bunga KPR yang ditetapkan BTN terlalu tinggi di masa pandemi covid-19.


Ayah satu anak ini bercerita bahwa sudah dua tahun tiga bulan mencicil KPR-nya ke BTN. Tadinya, ia mendapatkan bunga flat (tetap) sebesar 8,88 persen selama dua tahun.

Lalu, saat masa bunga flat-nya habis, ia dikenakan bunga mencapai 9,88 persen. Artinya, ada kenaikan 1 persen dari sebelumnya.

"Bunga flat dua tahun dari BTN dapat 8,88 persen, sekarang masuk masa floating naik 1 persen jadi 9,88 persen. Mahal," cerita Fadhly lewat pesan singkat kepada CNNIndonesia.com, Kamis (15/4).

Cicilan yang ia bayar selama masa bunga flat sebesar Rp4,7 juta per bulan. Namun, kini Fadhly harus merogoh kocek lebih banyak untuk membayar cicilan KPR nya menjadi Rp5 juta setiap bulan.

"Kelewat mahal di tengah pandemi," imbuhnya.

Terlebih, Bank Indonesia (BI) sudah menurunkan suku bunga acuan menjadi 3,5 persen. Selain itu, suku bunga dasar kredit (SBDK) BTN untuk KPR tercatat sebesar 7,25 persen, jauh di bawah dari bunga floating yang didapat Fadhly sebesar 9,88 persen.

SBDK adalah indikator yang digunakan sebagai dasar penetapan suku bunga kredit yang akan dikenakan bank kepada nasabah.

Dalam laman resmi BTN, SBDK belum memperhitungkan komponen estimasi premi risiko yang besarnya bergantung dari penilaian bank terhadap risiko masing-masing debitur. Dengan begitu, besaran suku bunga kredit yang dikenakan bank kepada nasabah belum tentu sesuai dengan SBDK.

Melihat kenyataan ini, Fadhly berencana pindah bank agar mendapatkan bunga KPR lebih rendah. Ia masih mencari bank swasta yang dapat menawarkan bunga lebih kompetitif dari BTN.

"Lagi dicoba (pindah ke bank swasta). Tapi susah karena bank baru memberikan penilaiannya di bawah harga pasar. Jadi saya harus siapin dana sampai Rp80 juta untuk pindah bank," katanya.

Hitungan Rp80 juta itu sudah termasuk denda yang harus dibayar Fadhly jika ia ingin pindah bank dalam membayar cicilan KPR nya. Maklum, hampir setiap perusahaan memberikan denda kepada nasabah yang pindah-pindah bank ketika membayar cicilan KPR.

Cerita lebih nahas lagi diungkapkan oleh Dessy Rosalina. Karyawan swasta ini baru saja diberitahu oleh BTN bahwa ada kenaikan bunga KPR dari 11,75 persen menjadi 12,75 persen.

Cicilan Dessy yang sebelumnya sebesar Rp2,96 juta per bulan naik menjadi Rp3,09 juta per bulan. Sedihnya lagi, ini adalah kenaikan kedua selama pandemi covid-19.

"Yang jadi masalah pada awal pandemi kemarin atau sekitar Mei atau Juni 2020, bunga KPR saya sudah naik 25 basis poin (bps). Jadi, selama pandemi sudah naik dua kali," keluh Dessy.

Ia pun kecewa dengan kebijakan BTN ini. Terlebih, BTN adalah bank pelat merah yang seharusnya bisa mengikuti tren penurunan suku bunga acuan yang dilakukan BI sejak tahun lalu.

"BTN kan bank pemerintah, kok malah menaikkan terus bunga, padahal suku bunga BI turun terus. Apa memang bank pemerintah mau bikin status kredit lancar jadi macet?" tanyanya heran.

Di sisi lain, ia penasaran dengan implementasi subsidi potongan bunga KPR pemerintah di BTN. Berdasarkan informasi yang ia terima, subsidi ini berlaku untuk debitur KPR yang membeli rumah sampai dengan tipe 70.

"Mekanismenya seperti apa tuh? Tidak transparan sekali," imbuh dia.

Pada pekan lalu, Dessy sempat bertanya lewat surat elektronik (e-mail) ke BTN tentang cara mendapatkan subsidi bunga. Sayang, ia tak mendapatkan informasi tersebut.

"Tapi ya BTN kan jadul, harus telepon atau datang ke kantor cabang. Itu pun hanya untuk data KPR, bukan diberitahu tentang kelayakan dapat subsidi atau tidak," ucap Dessy.

CNNIndonesia.com sudah mencoba untuk meminta tanggapan perihal informasi tersebut kepada Direktur Utama BTN Haru Koesmahargyo. Namun, ia belum merespons hingga berita ini diturunkan.

Sementara, redaksi juga menghubungi Deputi Komisioner Hubungan Masyarakat dan Logistik Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Anto Prabowo untuk meminta pendapatnya terkait hal ini. Namun, ia tak memberikan jawaban konkret.

"Sudah tanya bank-nya belum?" ucap Anto.

Ketika CNNIndonesia.com bertanya lebih lanjut, ia pun belum merespons hingga berita ini diturunkan.

[Gambas:Video CNN]

(aud/age)
TOPIK TERKAIT
REKOMENDASI
LAINNYA DI DETIKNETWORK