DEN Usul Kemenkeu Beri Subsidi Kompor Listrik

Dewan Energi Nasional (DEN) mengusulkan agar Kementerian Keuangan mengalokasikan subsidi untuk pengadaan kompor listrik bagi masyarakat. Tujuannya, agar konversi penggunaan kompor yang lebih ramah lingkungan dan hemat energi bisa dipercepat sebelum batas target penghentian impor LPG pada 2030.

Sekretaris Jenderal DEN Djoko Siswanto mengatakan saat ini wacana kebijakan ini sudah dibicarakan tetapi mungkin akan menyasar golongan pengguna listrik tertentu dulu. Misalnya, masyarakat yang berdaya listrik 450-900 VA pada 2022.

"Akan kami usulkan kepada pemerintah, Kementerian Keuangan, bahwa agar dapat juga kompor listrik dan peralatannya itu diberikan ke masyarakat golongan tertentu," ujar Djoko saat konferensi pers virtual, Senin (3/5).

Kendati begitu, ia belum merinci kira-kira berapa kuota pemberian subsidi yang disasar. Begitu juga dengan besaran dana subsidi untuk masing-masing penerima.

"Saat ini programnya untuk pelanggan PLN yang daya listrik 1.300 VA ke atas, untuk nanti mudah-mudahan disetujui, sudah kami tuangkan ke grand strategi nasional, itu pada 2022 dimungkinkan untuk golongan masyarakat yang 'daya listrik 450-900 VA', itu seperti yang kami sampaikan," tuturnya.

Sejauh ini, sambungnya, subsidi kompor listrik baru bersifat sumbangan. Misalnya, PLN memberi 500 kompor listrik kepada BTN agar bisa membangun perumahan baru yang sudah langsung sesuai kriterianya untuk penggunaan kompor listrik.

Kerja sama lain misalnya seperti yang terjalin pada hari ini, di mana DEN menerapkan penggunaan kompor listrik kepada seluruh pegawainya. Langkah ini untuk memperkenalkan sekaligus mendukung tercapainya target PLN, yaitu penggunaan 1 juta kompor listrik.

Sementara itu, Direktur Niaga dan Manajemen Pelanggan PLN Bob Saril mengatakan perusahaan sejatinya mendukung keinginan DEN tersebut. Namun, PLN sebagai pelaksana tetap mengikuti kebijakan dari pemerintah selaku regulator. Begitu juga jika pemerintah ingin memberi subsidi hingga kebijakan tarif listrik khusus misalnya untuk pengguna kompor listrik.

"Reformasi tarif, satu tarif misalnya harganya sama untuk 450 VA dan 900 VA dijadikan saja sama untuk 2.200 VA. Di Venezuela sudah pernah dilakukan, mungkin tahun depan sudah bisa diproses dan tahun ini kami mencanangkan bersama pemerintah, tapi tentu saja karena PLN sebagai operator, maka reformasi tarif itu di pemerintah," jelas Bob pada kesempatan yang sama.

Saat ini Bob mencatat penggunaan kompor listrik baru mencapai 100 ribu pengguna. Artinya, jumlahnya baru 10 persen dari target 1 juta kompor listrik.

Energi Bersih

Di sisi lain, Djoko mengharapkan penggunaan kompor listrik bisa menggunakan sumber listrik yang berhasil dari sumber energi bersih. Salah satu program yang sudah dicanangkan adalah pembangunan PLTS atap di masing-masing rumah masyarakat.

"Harapannya kalau sudah pasang solar cell, nanti energi dari matahari. Sekarang kompor listrik mungkin sudah banyak seperti Maspion, Modena, dan lainnya, itu kita berharap energinya dari EBT," tutur Djoko.

Bob mengatakan saat ini memang penggunaan kompor listrik masih menggunakan sumber listrik pada umumnya, yaitu pembangkit listrik tenaga batu bara. Tapi, setidaknya bauran energi sudah mulai dilakukan, sehingga beberapa pembangkit sudah mulai menggunakan sumber energi lain dan merupakan energi bersih.

"Peralatan pembangkit air dan lainnya sudah ada, jadi secara totalitas penggunaan kompor listrik tetap untuk penurunan gas emisi daripada di hulu meski masih ada pembangkit coal dan gas," tandasnya.