Susah Gapai Mimpi Jokowi Ekonomi Tumbuh 7 Persen Kuartal II
CNN Indonesia
Kamis, 06 Mei 2021 07:00 WIB
Bagikan:
URL berhasil disalin
Ekonom menilai target Presiden Joko Widodo untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 7 persen pada kuartal II akan terganjal daya beli masyarakat yang belum pulih. (Lukas - Biro Pers).
Jakarta, CNN Indonesia --
Presiden Joko Widodo (Jokowi) 'bermimpi' ekonomi Indonesia tumbuh 7 persen pada kuartal II 2021. Pembayaran tunjangan hari raya (THR) untuk PNS dan karyawan swasta diyakini bisa mendorong konsumsi masyarakat dan mendongkrak ekonomi domestik.
Namun, impian itu masih bertolak belakang dengan realisasi pertumbuhan ekonomi kuartal I 2021 yang masih terjebak resesi. Tercatat, laju ekonomi Indonesia masih minus 0,74 persen dalam tiga bulan pertama tahun ini.
Bahkan, konsumsi rumah tangga turun 2,23 persen pada kuartal I 2021. Hal ini karena hampir seluruh komponen konsumsi tercatat negatif.
Makanan dan minuman selain restoran minus 2,31 persen, pakaian, alas kaki, dan jasa perawatan minus 2,71 persen, transportasi dan komunikasi minus 4,24 persen, serta restoran dan hotel minus 4,16 persen.
Selain itu, konsumsi lembaga non profit yang melayani rumah tangga (LNPRT) minus 4,53 persen dan investasi minus 0,23 persen. Sementara, konsumsi pemerintah tumbuh positif 2,96 persen, ekspor tumbuh 6,74 persen, dan impor tumbuh 5,27 persen.
Dari sisi lapangan usaha, 11 dari 17 sektor utama terkontraksi. Transportasi dan pergudangan menjadi sektor paling parah karena minus hingga 13,12 persen.
Lalu, akomodasi dan makan minum minus 7,26 persen, jasa perusahaan minus 6,1 persen, jasa lainnya minus 5,15 persen, jasa keuangan minus 2,99 persen, administrasi pemerintahan minus 2,94 persen, pertambangan minus 2,02 persen, jasa pendidikan minus 1,61 persen, industri minus 1,38 persen, perdagangan minus 1,23 persen, dan konstruksi minus 0,79 persen.
Enam sektor yang tercatat positif, antara lain infokom yang tumbuh 8,72 persen, pengadaan air tumbuh 5,49 persen, jasa kesehatan tumbuh 3,64 persen, pertanian tumbuh 2,95 persen, pengadaan listrik dan gas tumbuh 1,68 persen, serta real estate tumbuh 0,94 persen.
Dengan kondisi perekonomian yang seperti ini pada kuartal I 2021, apakah impian Jokowi bisa menjadi nyata?
Direktur Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Tauhid Ahmad mengatakan ekonomi sebenarnya punya modal untuk tumbuh positif pada kuartal II 2021. Hal ini bisa dihitung secara teknis berdasarkan produk domestik bruto (PDB) atas dasar harga konstan (ADHK).
Tauhid menjelaskan PDB ADHK kuartal I 2021 sudah lebih tinggi dari posisi PDB ADHK kuartal II 2020. Tercatat, PDB ADHK kuartal II 2020 sebesar Rp2.589 triliun, sedangkan PDB ADHK kuartal I 2021 sebesar Rp2.683,1 triliun.
"Kalau dibandingkan antara kuartal II 2020 dengan kuartal I 2021 itu 3,6 persen. Jadi ekonomi punya modal 3,6 persen, itu logikanya seperti itu," ucap Tauhid kepada CNNIndonesia.com, Rabu (5/5).
Dengan modal 3,6 persen, maka masih harus ada dorongan 3,4 persen lagi agar ekonomi Indonesia bisa tembus 7 persen sesuai dengan mimpi Jokowi pada kuartal II 2021 nanti. Namun, dorongan tersebut masih sulit dilakukan.
PDB ADHK kuartal II 2021 harus naik signifikan dari posisi kuartal I 2021. Namun, situasi ini akan bergantung dengan dinamika kasus covid-19.
Menurut Tauhid Perkembangan penularan covid-19 akan memengaruhi pola masyarakat dalam berbelanja. Semakin turun jumlah penularannya, maka masyarakat khususnya kelas menengah atas tak ragu lagi untuk membelanjakan uangnya.
"Seberapa jauh untuk mendorong pertumbuhan ini? Ini tergantung perkembangan covid-19, tapi apakah sampai 7 persen. Saya tidak yakin begitu ya," ujar Tauhid.
Yang jadi masalah, sambung Tauhid, rata-rata kenaikan PDB ADHK per kuartal hanya 2 persen. Sementara, kalau dilihat secara fundamental, daya beli masyarakat belum pulih sepenuhnya.
Pemerintah juga kembali melarang mudik pada Lebaran tahun ini. Alhasil, perputaran dana akan lebih terbatas di kota-kota besar saja.
"Kalau tidak mudik juga orang kan mengurangi belanja. Tidak bisa dongkrak daya beli tinggi karena tidak ada salurannya. Orang mungkin akan belanja, tapi tidak sebanyak kalau mereka mudik," terang Tauhid.
Oleh karena itu, ia heran dengan target Jokowi yang begitu optimistis. Tauhid beranggapan mimpi Jokowi sulit tercapai.
"7 persen tidak realistis, sumbernya dari mana," imbuh Tauhid.
Tauhid menjelaskan daya beli yang belum pulih ini terlihat dari tingkat inflasi yang masih di bawah 2 persen pada bulan lalu. Tercatat, inflasi hanya sebesar 1,43 persen pada April 2021 secara year on year (yoy).
"April ini daya beli rendah, inflasi 1,43 persen. Harusnya kalau sudah normal itu di atas 2 persen. Tapi April saja masih 1 persenan, ini artinya belum gerak," jelas Tauhid.
Ia berpendapat bantuan sosial (bansos) yang diberikan pemerintah juga kurang 'nendang' bagi masyarakat yang terdampak pandemi covid-19. Jumlah yang diberikan tak setara dengan yang dibutuhkan masyarakat.
"Jadi dampak covid-19 lebih tinggi daripada bantuan sosial yang diberikan pemerintah, makanya konsumsi makanan tetap minus. Seharusnya bentuk dan nilai bantuan berbeda-beda," ucap Tauhid.
Pemerintah sebaiknya lebih realistis. Ekonomi memang sudah mulai masuk fase pemulihan.
Tapi harus ada proses yang harus dilalui. Pemerintah juga masih harus mengantisipasi lonjakan kasus covid-19 seperti yang terjadi di India dan Malaysia.
"Sepanjang covid-19 belum tertangani, trennya (ekonomi) tetap rendah. Ini ancaman kalau ada serangan dari varian covid-19 baru," katanya.
Selain itu, pemerintah juga harus melihat lagi postur APBN 2021. Menurut Tauhid, pola belanja pemerintah belum menunjukkan bahwa negara sedang menghadapi covid-19.
"Belanja modal masih paling kecil, harusnya belanja modal naik untuk membuka lapangan pekerjaan. Sekarang yang banyak justru belanja pegawai, itu efek bergandanya kecil," kata Tauhid.
Di sisi lain, Ekonom Universitas Indonesia (UI) Fithra Faisal berpendapat target ekonomi 7 persen bukanlah hanya angan-angan semata. Senada dengan Tauhid, secara matematika, Fithra menilai hal itu bisa tercapai karena PDB ADHK kuartal II 2020 terbilang sangat rendah.
"Kemungkinan tercapai 7 persen cukup besar karena kuartal II 2020 ini kan berangkat dari low based. Jadi kalau dibandingkan dengan kuartal II 2021 maka ada kemungkinan target tercapai," ucap Fithra.
Lagipula, realisasi pertumbuhan ekonomi kuartal I 2021 masih sesuai dengan penilaian pasar. Jadi, tak ada yang perlu dikhawatirkan dengan realisasi pertumbuhan ekonomi periode Januari-Maret 2021.
Kemudian, PMI manufaktur RI juga terus naik ke level 54,6 per April 2021. Dampak kenaikan PMI akan terasa pada kuartal II 2021.
"Performa PMI tidak terlihat pada kuartal I, tapi bisa terlihat pada kuartal II," kata Fithra.
Meski potensi ekonomi tembus 7 persen terbuka lebar, tapi Fithra menilai pemerintah tetap harus mendorong konsumsi, khususnya untuk kelas menengah atas. Pasalnya, konsumsi rumah tangga akan bergantung pada pola konsumsi kelas menengah atas.
"Proporsi konsumsi yang dominan adalah kelas menengah atas, ini yang harus didorong. Kelas ini menguasai 50 persen dari total konsumsi," jelas Fithra.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) 'bermimpi' ekonomi Indonesia tumbuh 7 persen pada kuartal II 2021. Pembayaran tunjangan hari raya (THR) untuk PNS dan karyawan swasta diyakini bisa mendorong konsumsi masyarakat dan mendongkrak ekonomi domestik.
Namun, impian itu masih bertolak belakang dengan realisasi pertumbuhan ekonomi kuartal I 2021 yang masih terjebak resesi. Tercatat, laju ekonomi Indonesia masih minus 0,74 persen dalam tiga bulan pertama tahun ini.
Bahkan, konsumsi rumah tangga turun 2,23 persen pada kuartal I 2021. Hal ini karena hampir seluruh komponen konsumsi tercatat negatif.
Makanan dan minuman selain restoran minus 2,31 persen, pakaian, alas kaki, dan jasa perawatan minus 2,71 persen, transportasi dan komunikasi minus 4,24 persen, serta restoran dan hotel minus 4,16 persen.
Selain itu, konsumsi lembaga non profit yang melayani rumah tangga (LNPRT) minus 4,53 persen dan investasi minus 0,23 persen. Sementara, konsumsi pemerintah tumbuh positif 2,96 persen, ekspor tumbuh 6,74 persen, dan impor tumbuh 5,27 persen.
Dari sisi lapangan usaha, 11 dari 17 sektor utama terkontraksi. Transportasi dan pergudangan menjadi sektor paling parah karena minus hingga 13,12 persen.
Lalu, akomodasi dan makan minum minus 7,26 persen, jasa perusahaan minus 6,1 persen, jasa lainnya minus 5,15 persen, jasa keuangan minus 2,99 persen, administrasi pemerintahan minus 2,94 persen, pertambangan minus 2,02 persen, jasa pendidikan minus 1,61 persen, industri minus 1,38 persen, perdagangan minus 1,23 persen, dan konstruksi minus 0,79 persen.
Enam sektor yang tercatat positif, antara lain infokom yang tumbuh 8,72 persen, pengadaan air tumbuh 5,49 persen, jasa kesehatan tumbuh 3,64 persen, pertanian tumbuh 2,95 persen, pengadaan listrik dan gas tumbuh 1,68 persen, serta real estate tumbuh 0,94 persen.
Dengan kondisi perekonomian yang seperti ini pada kuartal I 2021, apakah impian Jokowi bisa menjadi nyata?
Direktur Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Tauhid Ahmad mengatakan ekonomi sebenarnya punya modal untuk tumbuh positif pada kuartal II 2021. Hal ini bisa dihitung secara teknis berdasarkan produk domestik bruto (PDB) atas dasar harga konstan (ADHK).
Tauhid menjelaskan PDB ADHK kuartal I 2021 sudah lebih tinggi dari posisi PDB ADHK kuartal II 2020. Tercatat, PDB ADHK kuartal II 2020 sebesar Rp2.589 triliun, sedangkan PDB ADHK kuartal I 2021 sebesar Rp2.683,1 triliun.
"Kalau dibandingkan antara kuartal II 2020 dengan kuartal I 2021 itu 3,6 persen. Jadi ekonomi punya modal 3,6 persen, itu logikanya seperti itu," ucap Tauhid kepada CNNIndonesia.com, Rabu (5/5).
Dengan modal 3,6 persen, maka masih harus ada dorongan 3,4 persen lagi agar ekonomi Indonesia bisa tembus 7 persen sesuai dengan mimpi Jokowi pada kuartal II 2021 nanti. Namun, dorongan tersebut masih sulit dilakukan.
PDB ADHK kuartal II 2021 harus naik signifikan dari posisi kuartal I 2021. Namun, situasi ini akan bergantung dengan dinamika kasus covid-19.
Menurut Tauhid Perkembangan penularan covid-19 akan memengaruhi pola masyarakat dalam berbelanja. Semakin turun jumlah penularannya, maka masyarakat khususnya kelas menengah atas tak ragu lagi untuk membelanjakan uangnya.
"Seberapa jauh untuk mendorong pertumbuhan ini? Ini tergantung perkembangan covid-19, tapi apakah sampai 7 persen. Saya tidak yakin begitu ya," ujar Tauhid.
Yang jadi masalah, sambung Tauhid, rata-rata kenaikan PDB ADHK per kuartal hanya 2 persen. Sementara, kalau dilihat secara fundamental, daya beli masyarakat belum pulih sepenuhnya.
Pemerintah dinilai harus lebih realistis karena pemulihan ekonomi memerlukan waktu. Salah satu kuncinya adalah mendorong konsumsi masyarakat. Ilustrasi. (CNN Indonesia/Bisma Septalisma).
Pemerintah juga kembali melarang mudik pada Lebaran tahun ini. Alhasil, perputaran dana akan lebih terbatas di kota-kota besar saja.
"Kalau tidak mudik juga orang kan mengurangi belanja. Tidak bisa dongkrak daya beli tinggi karena tidak ada salurannya. Orang mungkin akan belanja, tapi tidak sebanyak kalau mereka mudik," terang Tauhid.
Oleh karena itu, ia heran dengan target Jokowi yang begitu optimistis. Tauhid beranggapan mimpi Jokowi sulit tercapai.
"7 persen tidak realistis, sumbernya dari mana," imbuh Tauhid.
Tauhid menjelaskan daya beli yang belum pulih ini terlihat dari tingkat inflasi yang masih di bawah 2 persen pada bulan lalu. Tercatat, inflasi hanya sebesar 1,43 persen pada April 2021 secara year on year (yoy).
"April ini daya beli rendah, inflasi 1,43 persen. Harusnya kalau sudah normal itu di atas 2 persen. Tapi April saja masih 1 persenan, ini artinya belum gerak," jelas Tauhid.
Ia berpendapat bantuan sosial (bansos) yang diberikan pemerintah juga kurang 'nendang' bagi masyarakat yang terdampak pandemi covid-19. Jumlah yang diberikan tak setara dengan yang dibutuhkan masyarakat.
"Jadi dampak covid-19 lebih tinggi daripada bantuan sosial yang diberikan pemerintah, makanya konsumsi makanan tetap minus. Seharusnya bentuk dan nilai bantuan berbeda-beda," ucap Tauhid.
Pemerintah sebaiknya lebih realistis. Ekonomi memang sudah mulai masuk fase pemulihan.
Tapi harus ada proses yang harus dilalui. Pemerintah juga masih harus mengantisipasi lonjakan kasus covid-19 seperti yang terjadi di India dan Malaysia.
"Sepanjang covid-19 belum tertangani, trennya (ekonomi) tetap rendah. Ini ancaman kalau ada serangan dari varian covid-19 baru," katanya.
Selain itu, pemerintah juga harus melihat lagi postur APBN 2021. Menurut Tauhid, pola belanja pemerintah belum menunjukkan bahwa negara sedang menghadapi covid-19.
"Belanja modal masih paling kecil, harusnya belanja modal naik untuk membuka lapangan pekerjaan. Sekarang yang banyak justru belanja pegawai, itu efek bergandanya kecil," kata Tauhid.
Di sisi lain, Ekonom Universitas Indonesia (UI) Fithra Faisal berpendapat target ekonomi 7 persen bukanlah hanya angan-angan semata. Senada dengan Tauhid, secara matematika, Fithra menilai hal itu bisa tercapai karena PDB ADHK kuartal II 2020 terbilang sangat rendah.
"Kemungkinan tercapai 7 persen cukup besar karena kuartal II 2020 ini kan berangkat dari low based. Jadi kalau dibandingkan dengan kuartal II 2021 maka ada kemungkinan target tercapai," ucap Fithra.
Lagipula, realisasi pertumbuhan ekonomi kuartal I 2021 masih sesuai dengan penilaian pasar. Jadi, tak ada yang perlu dikhawatirkan dengan realisasi pertumbuhan ekonomi periode Januari-Maret 2021.
Kemudian, PMI manufaktur RI juga terus naik ke level 54,6 per April 2021. Dampak kenaikan PMI akan terasa pada kuartal II 2021.
"Performa PMI tidak terlihat pada kuartal I, tapi bisa terlihat pada kuartal II," kata Fithra.
Meski potensi ekonomi tembus 7 persen terbuka lebar, tapi Fithra menilai pemerintah tetap harus mendorong konsumsi, khususnya untuk kelas menengah atas. Pasalnya, konsumsi rumah tangga akan bergantung pada pola konsumsi kelas menengah atas.
"Proporsi konsumsi yang dominan adalah kelas menengah atas, ini yang harus didorong. Kelas ini menguasai 50 persen dari total konsumsi," jelas Fithra.
