Asosiasi Pemkot Buka Penyebab Dana Desa 'Nganggur' di Bank

Ketua Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) sekaligus Wali Kota Bogor Bima Arya mengungkapkan ada tiga hal yang menyebabkan pemerintah di daerah banyak menyimpan dana di perbankan. Pertama, kelemahan perencanaan.

Kedua, gagal lelang. Hal ini biasanya disebabkan lambatnya proses pemberkasan untuk tahapan lelang dan salah memetakan status lahan. Ketiga, force majeur. Hal ini terkait dengan cuaca, bencana, dan covid-19.

Namun, Bima menegaskan pemerintah di daerah tak pernah dengan sengaja mengendapkan dana begitu saja di perbankan. Semua itu melalui proses dan ada alasannya.

"Sebetulnya yang dimaksud oleh Presiden (Joko Widodo) adalah kegiatan yang tidak terserap, atau tidak dilaksanakan atau terlambat pelaksanaanya. Bukan disimpan karena sengaja. Ini biasanya terjadi karena kelemahan perencanaan, gagal lelang, dan force major," ungkap Bima kepada CNNIndonesia.com, Kamis (6/5).

Bima menyatakan pihaknya memiliki simpanan dana di perbankan sebesar Rp500 miliar. Dana tersebut merupakan kas kota Bogor hingga akhir April 2021.

Sementara, realisasi belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemkot Bogor baru 20 persen hingga akhir April 2021. Artinya, dana yang terserap baru sekitar Rp500 miliar.

"Banyak kegiatan dengan anggaran besar sedang proses akhir lelang," kata Bima.

Sebelumnya, Jokowi mengingatkan pemda untuk mempercepat realisasi anggaran belanjanya. Masalahnya, simpanan pemda di perbankan justru semakin meningkat dan mencapai Rp182 triliun per Maret 2021.

"Ada Rp182 triliun, tidak semakin turun, tapi naik 11,2 persen. Artinya, tidak segera dibelanjakan," kata Jokowi.

Menurut Jokowi, dana Rp182 triliun merupakan angka yang besar bagi daerah. Jika cepat dibelanjakan, maka ada perputaran dana di masyarakat dengan jumlah banyak, sehingga berdampak positif untuk perekonomian nasional.

Ia meminta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengingatkan seluruh pemda terkait realisasi APBD. Hal ini khususnya belanja aparatur dan belanja modal.

Dalam kesempatan yang berbeda, Tito meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk menunda Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) bagi sejumlah daerah dengan APBD masih mengendap di bank.

Ia mengaku sudah berkoordinasi dengan Ditjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan untuk mendata daerah yang belum maksimal menggunakan APBD.

"Kalau memang ada yang tidak gerak dananya, artinya belanjanya tidak turun, maka daerah-daerah itu saya minta kepada Bu Menteri Keuangan, saran kami nanti kami gunakan transfer berbasis kinerja, pungkas Tito.

Tito mengimbau seluruh kepala daerah untuk menggenjot belanja daerah pada kuartal II 2021 ini. Pasalnya, belanja daerah adalah penggerak perekonomian di daerah guna mempercepat pemulihan ekonomi akibat pandemi covid-19.