BPH Migas Gandeng Unsyiah Kembangkan Hilir Migas di Aceh

BPH Migas bekerja sama dengan Universitas Syiah Kuala dan PT. Perta Arun Gas (PT. PAG) untuk melakukan sinergi pengembangan dan pengelolaan Migas Aceh dari Hulu hingga Hilir.

Kerja sama ini dilakukan dalam pertemuan yang diinisasi BPH Migas bersama berbagai stakeholder. Mulai dari Badan Pengelola Migas Aceh, Pemprov Aceh, Kalangan Akademisi dari Universitas Syiah Kuala dan PT. Pertamina (Persero), PT. Perta Arun Gas (PT. PAG) serta PT. Pupuk Iskandar Muda.

Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dilakukan oleh Kepala BPH Migas M. Fanshurullah Asa dan Rektor Universitas Syiah Kuala, Syamsul Rizal. MoU yang diteken di Hotel Hermes Palace, Banda Aceh, Senin (10/5) ini mengenai Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan di Bidang Hilir Minyak dan Gas Bumi.

MoU yang berlaku selama 3 tahun ini meliputi 9 ruang lingkup. Yakni pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat, perencanaan dan pelaksanaan penelitian, pengembangan dan pengkajian bersama di bidang hilir minyak dan gas bumi, pengembangan sumber daya manusia di bidang minyak dan gas bumi.

Kemudian program magang mahasiswa, pengembangan perguruan tinggi khususnya di bidang hilir minyak dan gas bumi, penempatan tenaga ahli sebagai tenaga konsultan atau 'part-time', pertukaran informasi dan data ilmiah, penggunaan sarana dan prasarana penelitian dan fasilitas lain yang dimiliki oleh para pihak, serta kegiatan lain yang disepakati para pihak.

Syamsul Rizal mengatakan, MoU ini merupakan kesempatan yang besar bagi civitas akademika Universitas Syiah Kuala untuk turut berkiprah memberikan yang terbaik bagi Aceh. Selain itu kerja sama ini juga kesempatan bagi mahasiswa untuk mengembangkan diri secara profesional termasuk dalam hal peluang magang di BPH Migas.

"Kami siap menjaga dan mengawal MoU dengan pemerintah ini, agar saling memberikan manfaat untuk masyarakat Aceh dan bangsa Indonesia," ujar Syamsul.

Sebelum MoU dengan Universitas Syiah Kuala, BPH Migas sudah melakukan kerja sama dengan sembilan kampus lain. (Dok. BPH Migas).

Kepala BPMA Aceh Teuku Mohamad Faisal dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada Kepala BPH Migas, yang sebelumnya juga telah menjalin MoU dengan BPMA Aceh. Baginya ini merupakan bentuk sinergitas pemerintah pusat dengan Aceh serta sebagai bentuk kepedulian yang tinggi terhadap perkembangan Aceh yang berbatasan langsung dengan Malaysia, Thailand dan India.

"Kami mengharapkan banyak masukan dari BPH Migas maupun kalangan perguruan tinggi untuk memajukan Provinsi Aceh," ujar Faisal.

Selain itu tindak lanjut MoU BPH Migas dengan BPMA pada 19 Februari lalu dan diskusi prospek pengembangan dan pemanfaatan LNG, membahas hal-hal strategis penting.

Di antaranya rencana pembangunan pipa gas open access Arun-Banda Aceh sepanjang 230 km yang akan dibangun di sisi jalan tol. Sehingga pelaksanaannya, perkembangan tiap tahun dan optimalisasinya sebagai terminal Migas. Jika pembangunan pipa gas ini sukses akan dapat mempercepat pembangunan kawasan industri di Aceh.

Karena itu, MoU ini penting untuk bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin, terutama untuk memajukan sektor Migas Aceh.

"Semoga diskusi pertemuan ini, dimana dihadiri para pakar, bisa menelurkan langkah-langkah terbaik untuk memajukan Aceh," ujarnya.

Rangkaian Goes to Sumatera

Fanshurullah Asa menyebut bahwa dalam kunjungan ke Aceh ini merupakan rangkaian dari BPH Migas Goes to Sumatera. Sampai hari ke-7, tim BPH Migas sudah menempuh perjalanan darat sekitar 3.000 km atau 72 jam.

"Jadi perjalanan kami, untuk menguji mentalitas, untuk memahami Indonesia secara utuh, melewati berbagai suku, agama, untuk meningkatkan penghayatan, internalisasi diri," ujar Fanshurullah.

Ifan, sapaan Fanshurullah, menyampaikan selama perjalanan, dirinya melihat banyak hal yang bisa disinergikan semua potensi yang ada.

Lebih lanjut Ifan menyebut BPH Migas direncanakan akan menjalin hubungan kerja sama dengan 34 universitas lain. Sejauh ini kerja sama sudah dilakukan dengan sembilan kampus, yang terbaru Universitas Syiah Kuala ini.

Ifan menambahkan BPH Migas mempunyai PNBP sekitar Rp1 trilliun, dimana baru terpakai Rp270 miliar. Pemanfaatan dana PNBP ini harus untuk kepentingan lingkup Hilir Migas.

"Ini potensi. Nanti kita siapkan, susun, inventarisasi yang bisa kita lakukan untuk mengoptimalkan ini. Kalau bisa ada yang spesifik untuk kepentingan Aceh. LNG bisa diregassifikasi untuk banyak hal," ujarnya.

Kepala BPH Migas, Fanshurullah Asa menyebut pihaknya merencanakan kerja sama dengan 34 universitas lain, sembilan di antaranya sudah dilakukan. (Dok. BPH Migas).

Ifan melanjutkan, khusus wilayah Aceh Selatan terdapat 5 SPBUN. Saat bertemu Bupati kemarin, Ifan mendapat informasi bahwa sudah ada cold storage di Aceh Selatan yang dibangun pada 2019 namun sampai saat ini belum bisa dioptimalkan.

Salah satu penyebabnya karena biaya listrik yang mencapai Rp90 juta per bulan, sementara alokasi yang disediakan hanya Rp370 juta setahun.

"Ini mahal dikarenakan masih menggunakan BBM solar non subsidi. Ini peluang untuk konversi energi menggunakan LNG, dengan isotank yang lebih murah 20 persen," ujarnya.

"Tentu Perta Arun Gas bisa atasi ini, sebab untuk di luar Aceh saja bisa, jalan bagus, sama-sama Aceh," ucapnya lagi.