Bahlil Minta Harga Tanah Murah di KEK Palu Agar Dilirik
Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia meminta harga tanah di Kawasan Ekonomi Khusus/KEK Palu, Sulawesi Tengah, dibuat lebih murah. Tujuannya, untuk menarik minat investor berinvestasi.
Selain itu, ia meminta formulasi kebijakan pengembangan kawasan diubah agar permasalahan infrastruktur dan sepinya tenant (penyewa) yang terjadi dapat diselesaikan.
Terlebih KEK Palu masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) dan strategi pengembangan kawasan timur yang menjadi perhatian khusus pemerintah pusat.
"KEK jangan menjadi kawasan industri tanah. Perlu ada formulasi kebijakan untuk menarik tenant ke KEK Palu. Ini harus kita selesaikan. Bila perlu kita akan membuat kebijakan investasi yang memberikan insentif lebih dibandingkan KEK lain," ujarnya dalam keterangan resmi Rabu (19/5).
KEK Palu merupakan kawasan pertama yang didesain pemerintah sebagai pusat logistik terpadu dan industri pengolahan pertambangan di koridor ekonomi Sulawesi. Rencana pembangunan kawasan tersebut memakan biaya mencapai Rp8,7 triliun, dengan rencana investasi yang masuk sebesar Rp92,4 triliun.
Ke depan, KEK Palu ini diproyeksikan dapat menyerap sebanyak 97.500 Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Sementara saat ini, telah ada 6 tenant yang menempati 400 hektare, dari total 1.500 hektare lahan yang tersedia. 6 tenant tersebut bergerak di sektor industri aspal, keramik, furnitur, pertanian dan pengolahannya.
Bahlil menegaskan tujuan dari pembangunan KEK dan Kawasan Industri lainnya ialah mempermudah investor dari sisi perizinan dan implementasi sehingga belanja modal (capital expenditure/Capex) tidak mahal, dan pada akhirnya menarik minat investor untuk melakukan hilirisasi industri.
Bahlil optimistis pengembangan KEK Palu ini dapat berjalan baik, seperti Kawasan Industri Terpadu (KIT) Batang di Jawa Tengah. Salah satu yang digunakan, yaitu dengan tidak meninggikan harga lahan dan memberikan insentif kepada investor.
"Jangan sampai kita berpikir menjadi kontraktor properti. Kalau buat kesepakatan, maka proses promosinya ditarik oleh negara, jadi tidak lagi KEK jalan sendiri. Caranya, tanahnya jangan dibuat mahal, izinnya diurus oleh negara, insentifnya kita kasih. Jadi jangan investor datang merasa takut duluan," ucap Bahlil.
Dalam kesempatan yang sama,Andi Mulhanan Tombolotutu Direktur Utama PT Bangun Palu Sulawesi Tengah, yang merupakan Badan Usaha Pengelola (BUP) KEK Palu, mengungkapkan salah satu kendala yang dihadapi dalam pembangunan KEK Palu, yaitu infrastruktur dalam kawasan.
Hal tersebut dikarenakan kesulitan pendanaan akibat pengalihan pendanaan untuk pemulihan bencana yang terjadi 2018 lalu dan pandemi covid-19 yang berlangsung sejak 2019 akhir.
Sehingga, saat ini pihak pengelola bekerja keras mencari mitra untuk membangun infrastruktur di dalam kawasan, seperti jalan, drainase, air, gas, listrik, dan sarana penunjang lainnya.
"Mudah-mudahan dengan kehadiran Pak Menteri, kita bisa didukung dalam pembangunan infrastruktur dalam kawasan dan menghadirkan 'anchor tenant' untuk membantu kami membangun dan mengelola KEK Palu. Seperti yang di Batang dan Kendal, Jawa Tengah. Dua poin itu saja. Kalau dari sisi geostrategis dan geoekonomis, KEK Palu ini sangat unggul dari yang lain-lain," pungkas Mulhanan.