Meraba-raba Proyek 'Tak Jelas' yang Disentil Jokowi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyentil program, proyek, hingga data pemerintah pusat dan daerah. Untuk proyek misalnya, ia melihat ada yang dilaksanakan di sejumlah wilayah yang menurutnya tak memiliki ukuran keberhasilan dan sasaran yang jelas.

Hal tersebut menggambarkan masih adanya kesenjangan arah pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah.

Imbasnya, infrastruktur yang terbangun tak terkoneksi dengan program lain yang sedang dijalankan serta tak mendukung tujuan yang hendak dicapai.

Jokowi mencontohkan kasus itu bisa dilihat dari pembangunan waduk yang tak tersambung dengan jaringan irigasi baik primer, sekunder maupun tersier. Di tempat lain, ada pula pembangunan pelabuhan yang tak memiliki akses atau jalan masuk.

"Ini menyebabkan tidak optimalnya daya ungkit program yang dilaksanakan, dan masyarakat juga yang dirugikan karena tidak mendapatkan manfaat dari program itu," jelas kepala negara dalam Peresmian Pembukaan Rakornas Pengawasan Intern Pemerintah 2021, Kamis (27/5).

Meski demikian, minimnya daya ungkit infrastruktur terhadap perekonomian sebenarnya bukan masalah baru. Jauh sebelumnya, banyak kalangan sebenarnya sudah berkali-kali mengkritisi proyek infrastruktur pemerintah.

Mereka menyebut banyak proyek yang mubazir, tak sesuai kebutuhan dan tak sinkron dengan pembangunan di daerah. Salah satunya adalah pembangunan Bandara Internasional Kualanamu di Medan, Sumatera Utara. Pada 2017 lalu Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres, Pos, dan Logistik Indonesia (Asperindo) menilai pembangunan proyek itu tak memberikan dampak apa pun bagi aktivitas bisnis mereka.

Pasalnya, bandara tersebut tidak dilengkapi dengan fasilitas penunjang yang mampu membuat kegiatan bongkar muat kargo lebih cepat. Padahal, kecepatan pelayanan kargo menjadi salah satu indikator penting bagi keseluruhan pelayanan bandara.

Wakil Ketua DPP Asperindo Budi Paryanto mengatakan waktu bongkar muat dari pesawat hingga masuk gudang barang di bandara tersebut bisa memakan waktu sekitar dua jam.

Selanjutnya, dari gudang barang ke agen pengiriman bisa sekitar satu jam. Artinya, total waktu bongkar muat barang hingga ke pengiriman membutuhkan waktu tiga jam

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira menuturkan tidak optimalnya daya ungkit pembangunan infrastruktur terhadap perkonomian tak hanya terlihat dari infrastruktur irigasi dan pelabuhan yang disebut Jokowi. Menurutnya, ada proyek lain yang juga memiliki masalah sama.

Contohnya, pembangunan bandara internasional yang jumlahnya terlalu banyak sementara utilitasnya di Indonesia cenderung rendah bahkan sebelum pandemi corona melanda Indonesia.

"Lalu ada proyek rail link Bandara Soekarno-Hatta yang penumpangnya hanya mencapai kurang dari 30 persen dari total kapasitas. Kalau didaftar banyak proyek yang tidak sesuai tapi dipaksakan," ungkapnya kepada CNNIndonesia.com, Kamis (27/5).

Menurutnya, proyek-proyek 'tak jelas' yang dibangun pemerintah menggambarkan belanja modal infrastruktur ratusan triliun yang sudah digelontorkan pemerintah selama ini tidak sesuai dengan tujuan efisiensi dalam mengatasi ekonomi biaya tinggi yang selama ini membebani Indonesia.

Ini terlihat dari biaya logistik yang hanya mengalami penurunan tipis ke 23,5 persen PDB meski pembangunan infrastruktur marak dilakukan.

Padahal, syarat paling penting dalam pembangunan infrastruktur adalah integrasi konektivitas dan efisiensi dalam rangka menurunkan ekonomi berbiaya tinggi.

"Artinya kalau ada pemerintah membangun infrastruktur misalnya jalan tol ratusan kilometer tapi biaya logistik tidak turun patut jadi tanda tanya," jelasnya.

Bhima juga mengkritik sikap Jokowi yang terus-menerus meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan untuk melakukan pengawalan terhadap proyek-proyek infrastruktur pemerintah.

Sebab, tanpa didorong pun, Pasal 2 dan 3 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2014 sudah jelas menyebutkan bahwa BPKP bertugas melakukan pengawasan intern terhadap perencanaan dan pelaksanaan pemanfaatan aset negara/daerah.

Yang jadi persoalan saat ini, terang Bhima, justru lantaran banyaknya rekomendasi BPKP yang belum dijalankan.

"BPKP bukan sekedar audit ketika proyek infrastruktur sudah terlaksana atau dalam proses, tapi juga bisa memberikan pengawasan di awal saat perencanaan. Tapi kembali lagi soal rekomendasi, ada di presiden atau kementerian teknis juga mau dijalankan atau tetap gaspol," tegasnya.

Masalah di Studi Kelayakan

Ekonomi minta pemerintah mengevaluasi dan membenahi studi kelayakan proyek agar infrastruktur yang dibangun nantinya memberikan manfaat optimal. Ilustrasi. (ANTARA FOTO/DAVID MUHARMANSYAH).

Ekonom Center of Reform on Economics Rendy Yusuf Manilet menilai ambisi presiden dalam menggenjot pembangunan infrastruktur memang tak sepenuhnya salah. Sebab Indonesia memang tertinggal jauh dibandingkan negara lain yang bahkan "umurnya" jauh lebih muda.

Berdasarkan The Global Competitiveness Report 2019 yang dikeluarkan oleh World Economic Forum, Indonesia mengalami kenaikan skor infrastruktur walaupun peringkatnya turun dari tahun sebelumnya.

Pada 2018, Indonesia menempati urutan ke-71 dengan skor 66,8 dalam kategori infrastruktur di seluruh dunia. Sementara di 2019, Indonesia mencapai skor 67,7 tapi berada pada urutan ke-72 dari 141 negara.

Peringkat infrastruktur Indonesia di antara negara-negara ASEAN tercatat masih berada di bawah Singapura (peringkat 1), Malaysia (35), Brunei Darussalam (58), dan Thailand (71).

"Kita haris akui masih terdapat gap yang cukup lebar dalam hal infrastruktur. Ini yang jadi alasan pak Jokowi mendorong pembangunan cukup masif, dan kalau kita lihat dari beragam riset, dalam jangka panjang infrastruktur memang bisa dorong pembangunan ekonomi. Tapi juga perlu diakui beberapa hal yang harus dievaluasi," ungkapnya.

Rendy berpandangan masalah utama yang harus dibenahi pemerintah adalah feasibility study atas proyek yang akan dibangun. Sebab, terbukti beberapa proyek tidak terintegrasi dengan sektor-sektor ekonomi di wilayah tersebut.

Ia menyebut Bandara Internasional Kertajati, Majalengka, sebagai contoh paling jelas dari buruknya perencanaan dalam pembangunan infrastruktur pemerintah. Bandara yang menelan investasi hingga Rp2,6 triliun itu hingga kini sepi pengunjung dan akhirnya beralih fungsi menjadi bengkel pesawat.

[Gambas:Video CNN]

"Itu kan menjadi tanda tanya ketika sekitar bandara tersebut belum siap menampung seperti pusat bisnis dan hal-hal pendukung lainnya yang bisa menyebabkan tumbuhnya kinerja bisnis suatu bandara," tuturnya.

Kemudian, ada pula masalah biaya yang tak sesuai dengan kantong pengusaha ketika ingin mengakses infrastruktur tersebut. Ia mencontohkan, Tol Trans Jawa yang tarifnya terlampau mahal sehingga pelaku usaha logistik tetap memilih jalan arteri.

"Ada beberapa ruas jalan tol yang tidak optimal karena di saat bersamaan masih ada jalan nasional yang bisa digunakan dan tarif tol masih relatif mahal. Artinya perlu dipertanyakan apakah pembangunan tol tersebut sudah berkonsultasi dengan pelaku usaha," sambungnya.

Jika hal ini terus dibiarkan, maka proyek-proyek infrastruktur pemerintah bukan hanya tak memberikan dorongan terhadap perekonomian tapi juga merugikan perusahaan negara yang diberikan penugasan untuk membangun.

Sementara di sisi lain, pembangunan infrastruktur menggunakan skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) mengalami banyak hambatan pada tahap penyiapan proyek, mulai dari penyusunan feasibility study yang terburu-buru, kurangnya konsultasi publik, lemahnya koordinasi antar instansi, adanya kepentingan politik pimpinan daerah, dan berbagai hambatan regulasi lainnya.

"Dalam pembiayaan kita tahu banyak BUMN yang didorong menjalankan penugasan pada akhirnya harus menanggung peningkatan beban utang. Skema yang diajukan pemerintah seperti PPP (public private partnership) juga menjadi tidak optimal karena risiko proyeknya menjadi terlalu tinggi untuk swasta," pungkasnya.