BPH Migas Akan Optimalisasi Jargas di Sumsel

BPH Migas, CNN Indonesia | Selasa, 01/06/2021 21:38 WIB
Kepala BPH Migas mengatakan, Sumsel memiliki ketersediaan suplai gas yang besar, infrastruktur migas memadai, dan ketersediaan pasar yang potensial. Kepala BPH Migas Fashurullah Asa. (Foto: Dok. BPH Migas)
Jakarta, CNN Indonesia --

BPH Migas berencana untuk melakukan optimalisasi penyaluran gas bumi pada jaringan gas (jargas) rumah tangga dan pelanggan di Sumatera Selatan (Sumsel).

Kepala BPH Migas Fashurullah Asa atau Ifan mengatakan, Sumsel memiliki ketersediaan suplai gas yang besar, infrastruktur migas yang memadai, dan ketersediaan pasar yang potensial. Ia mengingatkan bahwa Kota Prabumulih memiliki jargas tertinggi di Indonesia dengan sekitar 44 ribu sambungan rumah (SR).

"Saat ini di Sumatera Selatan terdapat jaringan gas untuk rumah tangga dan pelanggan kecil sebanyak 127.078 SR (Sambungan Rumah), dengan jumlah yang sudah terutilisasi sebanyak 98.738 SR. Kedepan, masih banyak potensi besar untuk Jargas di Provinsi Sumatera Selatan yang bisa digarap," ujar Ifan dalam rapat koordinasi (rakor) di Palembang pada Senin (31/5).


Dia menegaskan, BPH Migas akan terus berupaya menyejahterakan rakyat lewat pemanfaatan jargas, sejalan dengan tugas mengatur dan menetapkan harga jual gas bumi untuk rumah tangga dan pelanggan kecil dengan mempertimbangkan daya beli masyarakat. Penetapan harga ini bersumber dari mekanisme APBN dan nonAPBN.

Hingga saat ini, BPH Migas selalu menetapkan harga jargas lebih rendah dari LPG 3 kg. Pengembangan jargas disebut Ifan sebagai upaya mengurangi subsidi energi, khususnya LPG 3 kg yang bernilai subsidi sampai Rp35 triliun di mana 70 persen di antaranya merupakan impor.

"Dalam RPJMN 2020-2024 pemerintah menargetkan pembangunan jargas sejumlah 4 juta sambungan rumah, hari ini baru 530 ribu-an. Berarti masih kisaran 3,5 juta sambungan masih diperlukan, artinya jika pola APBN berarti masih diperlukan kisaran Rp35 triliun untuk menggarap 3,5 juta sambungan jargas tersebut, maka dengan pola investasi akan meringankan anggaran pemerintah sekaligus menumbuhkan iklim usaha," ungkap Ifan.

Ditambahkan, berdasarkan Peraturan Presiden No.6 Tahun 2019, penyediaan dan distribusi gas bumi kini bukan hanya dilakukan BUMN Migas. BUMD, swasta, dan koperasi pun memiliki kesempatan itu. BPH Migas juga tidak menarik iuran dari badan usaha yang mengadakan kegiatan penyaluran gas jargas untuk RT-2 dan PK-2 sebagaimana lazimnya.

"Jadi bisa bentuk investasi, sehingga tidak tergantung APBN yang terbatas," kata Ifan.

Pada kesempatan yang sama, anggota Komisi VII Yulian Gunhar menyayangkan sebagian jargas yang terbengkalai, serta mendorong kabupaten dan kota di Sumsel untuk segera memanfaatkan jargas. Sedangkan anggota Komite BPH Migas Ahmad Rizal mengajak fokus melihat berbagai kendala di daerah.

Rizal juga meminta agar komunikasi dengan Ditjen Migas KESDM diperkuat, dilakukan inventarisasi jenis pelanggan, serta pendataan konsumen yang sesuai kelas untuk meningkatkan pendapatan daerah. Menurutnya, aset bisa dipindahkan ke badan usaha seperti di Pertamina Jawa Tengah yang menerima pelimpahan aset pipa 8 inch sepanjang belasan kilometer.

Ifan mengungkapkan, Sumsel perlu strategi khusus untuk menambah 3,5 juta SR dalam waktu 2,5 tahun. Dia meminta PT PGN hadir membantu.

"Saat ini yang tepat, Sumsel mesti berjuang maksimal untuk dapatkan APBN, tentu untuk RT1, sementara untuk RT-2 dan PK-2 dengan pola investasi badan usaha," ujar Ifan.

(rea)
TOPIK TERKAIT
REKOMENDASI
LAINNYA DI DETIKNETWORK