Buku 'Jargas untuk Rakyat' Jadi Kado Ultah ke-18 BPH Migas

Bertepatan dengan hari jadi ke-18, BPH Migas menerbitkan buku bertajuk Jargas untuk Rakyat lebih murah aman dan bersih, yang juga menjadi wujud Kinerja BPH Migas untuk Energi Berkeadilan.

Peluncuran buku ini sekaligus merupakan tradisi intelektual BPH Migas, khususnya pada periode 2017-2021. Pada 2019, mereka meluncurkan Bunga Rampai Tata Kelola Hilir Migas, disusul BBM 1 Harga, Keadilan Energi untuk Masyarakat 3T di NKRI (2020).

Sedangkan pada tahun ini, judul yang terpilih juga sebagai edukasi terhadap masyarakat tentang peran dan tugas BPH Migas, utamanya yang terkait dengan Jaringan Gas (Jargas) Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil.

"Syukur alhamdulillah telah terbit buku terkait tentang apa dan bagaimana mengenai Jargas Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil dengan peran BPH Migas di dalamnya, khususnya penetapan harga jargas. Buku ini adalah kado ulang tahun BPH Migas ke-18, sekaligus sebagai bentuk tradisi intelektual di lembaga ini," kata Kepala BPH Migas M. Fanshurullah Asa atau Ifan.

Dalam buku, dipaparkan secara gamblang dan lugas tentang sejarah gas bumi, penerapan dan pembangunan jargas, hingga eksistensi serta kinerja BPH Migas dalam pengembangan jargas dengan mengusung konsep energi berkeadilan.

Menurut Ifan, BPH Migas mempunyai wewenang untuk menetapkan toll fee jaringan transmisi, serta menetapkan harga gas bumi untuk Rumah tangga dan Pelanggan Kecil. BPH Migas juga berupaya membuka ruang akselerasi jargas tak hanya di daerah penghasil gas, menyusun strategi menyiasati lewat peluang membangun storage dan menyiapkan isotank, serta membangun jaringan distribusi dengan fasilitas penggunaan isotank LNG untuk memenuhi kebutuhan gas.

Bertepatan dengan hari jadi ke-18, BPH Migas menerbitkan buku bertajuk Jargas untuk Rakyat lebih murah aman dan bersih. (Foto: BPH Migas)

"Termasuk harga jargas yang bersumber dari mekanisme APBN, dan juga nonAPBN di mana BPH Migas telah menetapkan harga gas yang sampai saat ini selalu lebih rendah dari harga LPG 3 kg," kata Ifan.

Pembangunan jargas itu dinilai sebagai langkah maju BPH Migas, di mana sampai tahun 2020 telah ditetapkan 65 toll fee jaringan transmisi, serta harga-harga gas yang terbangun di 57 kabupaten dan kota dengan 502.585 Sambungan Rumah (SR). Jumlah akan melengkapi rencana pemerintah membangun 120.776 jargas di 21 kabupaten dan kota pada 2021. Sesuai RPJMN 2020-2024, target pembangunan Jargas yang bersumber dari APBN atau nonAPBN sampai tahun 2024 adalah sebanyak 4 juta SR.

Ifan mengungkapkan, dari 502.585 SR yang dipasang dengan sumber dana APBN, sebanyak 108.000 SR tidak terpakai. Artinya, dana APBN yang dianggarkan tidak bermanfaat dengan baik, dan masyarakat masih menggunakan subsidi pemerintah dengan LPG 3 kg.

"Dengan adanya 108.000 SR yang tidak terutilisasi itu, maka ada potensi Rp.2 triliun dari APBN yang tidak terpakai (lost opportunity)," kata Ifan.

Hal lain yang juga termuat dalam buku adalah program pembangunan panjang pipa transmisi dan distribusi dengan total 15.725,06 km, mulai dari Aceh, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Papua Barat, juga Sulawesi Selatan. Dengan jumlah itu, potensi pemasangan jargas yang dilalui pipa transmisi dan distribusi disebut bisa mencapai 30 juta SR, membuka potensi pengurangan LPG 3 kg yang dalam satu tahun membutuhkan biaya Rp35 triliun, serta pengurangan impor dengan memanfaatkan gas bumi prioritas.