Pagu Anggaran Kemenhub Ciut, Menhub Sebut Beban Makin Berat
CNN Indonesia
Rabu, 02 Jun 2021 16:16 WIB
Bagikan:
URL berhasil disalin
Menteri Perhubungan Budi Karya menyatakan pagu indikatif kementeriannya di APBN turun sekitar Rp8,41 triliun menjadi Rp32,93 triliun pada 2022.(Muchlis Jr - Biro Setpres).
Jakarta, CNN Indonesia --
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyatakan pagu indikatif kementeriannya di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) turun sekitar Rp8,41 triliun atau 20,35 persen dari pagu tahun ini menjadi Rp32,93 triliun pada 2022. Jumlahnya ciut saat beban program dan pembangunan infrastruktur justru semakin berat.
Budi Karya menyatakan beban anggaran semakin berat pada tahun depan karena ada sejumlah proyek yang seharusnya dikerjakan pada 2020-2021, namun kemudian dialihkan ke 2022. Pengalihan mau tidak mau harus dilakukan karena pemerintah mengalihkan banyak anggaran kementerian/lembaga untuk penanganan dampak pandemi virus corona.
"Penundaan penyelesaian pekerjaan sebagai akibat dari perubahan SYC (single year contract) menjadi MYC (multi years contract) dan pembayaran tunggakan akan berpotensi menjadi beban anggaran di 2022," ujar Budi Karya di rapat bersama Komisi V DPR, Rabu (2/6).
Selain itu, beban juga berasal dari penugasan pada pelaksanaan prioritas nasional yang cukup besar pada 2022. Hal ini memberi potensi tidak semua program dan proyek dapat dilaksanakan sepenuhnya pada tahun depan.
Guna mengantisipasi hal ini, Budi Karya mengatakan kementerian telah menyusun sejumlah skala prioritas pengalokasian anggaran, yakni pertama, akan lebih dulu digunakan untuk mencapai sasaran prioritas pembangunan nasional. Kedua, mendukung kawasan strategis pariwisata nasional, kawasan ekonomi khusus, kawasan industri, daerah rawan bencana, serta daerah tertinggal. terdalam, dan perbatasan negara.
"Ketiga, subsidi angkutan umum dan pelayanan keperintisan termasuk tol laut dan jembatan udara," ucapnya.
Keempat, untuk program kerakyatan yang dapat langsung bermanfaat bagi masyarakat. Kelima, penyelesaian proyek konstruksi dalam pengerjaan dan pembayaran tunggakan.
Keenam, pemenuhan kebutuhan anggaran multi years contract project. Ketujuh, penyediaan dana pendamping PHLN/SBSN. Kedelapan, pembangunan fasilitas keselamatan dan keamanan transportasi. Kesembilan, pengembangan kapasitas sumber daya manusia, termasuk pelaksanaan program vokasi. Terakhir, untuk memenuhi biaya operasional yang sifatnya mendasar, seperti gaji, honorarium, dan biaya operasional serta pemeliharaan perkantoran.
"Penyusunan prioritas ini sebagai konsekuensi anggaran 2020-2021 serta penanganan dampak covid-19 dan tertundanya program prioritas di 2021, pembayaran pengalokasian tunggakan utang, dan kegiatan pendukung PEN seperti padat karya, pencegahan serta penanggulangan covid-19," terangnya.
Rincian Pagu Anggaran Kemenhub
Pada 2022, kementerian mendapat pagu indikatif sebesar Rp32,93 triliun. Belanja terdiri dari belanja pegawai Rp4,09 triliun, belanja barang operasional Rp3,14 triliun, dan belanja barang non-operasional Rp25,69 triliun.
Berdasarkan alokasi program, dana akan digunakan untuk dukungan manajemen Rp8,7 triliun, infrastruktur konektivitas Rp21,79 triliun, riset dan inovasi IPTEK Rp97,37 juta, dan pendidikan serta pelatihan vokasi Rp2,32 triliun.
Berdasarkan unit kerja, alokasi belanja terbesar akan dialirkan ke Direktorat Jenderal Perhubungan Laut mencapai Rp8,59 triliun. Lalu, diikuti untuk belanja Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Rp7,03 triliun, Direktorat Jenderal Perkeretaapian Rp6,72 triliun, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Rp5,34 triliun, dan lainnya.
Rencananya belanja akan bersumber dari rupiah murni Rp19,59 triliun, PNBP Rp3,49 triliun, BLU Rp1,58 triliun, PLN Rp1,22 triliun, dan SBSN Rp7,03 triliun.
Budi Karya menjelaskan ada beberapa kegiatan strategis kementerian yang akan dikejar pada tahun depan. Pertama, pembangunan dan rehabilitasi pelabuhan SDP, revitalisasi dan rehabilitasi terminal penumpang tipe A dan subsidi angkutan perkotaan melalui skema buy the service, yaitu lima kota percontohan dan 11 kota lanjutan.
Kedua, pembangunan dan peningkatan jalur dan fasilitas operasi kereta api, penyediaan subsidi perintis kereta api untuk sembilan lintas layanan, perawatan dan pengoperasian prasarana perkeretaapian milik negara pada empat daerah operasi (daop) di wilayah Sumatera dan sembilan daop di Jawa.
Ketiga, penyelenggaraan angkutan tol laut dan kapal rede, pembangunan pelabuhan baru atau lanjutan, penyelesaian pembangunan pelabuhan dan rehabilitasi fasilitas pelabuhan, pembangunan dan rehabilitasi sarana bantu navigasi pelayaran.
Keempat, pembangunan dan rekonstruksi bandar udara, penyelenggaraan layanan jembatan udara dan keperintisan udara. Kelima, pelaksanaan penelitian terkait konektivitas transportasi, layanan dan inovasi sektor transportasi serta kajian sistem transportasi ibu kota negara, dan lainnya.
"Secara khusus, Kemenhub mendapat penugasan dari Bapak Presiden, yaitu melakukan penyelesaian dan optimalisasi Patimban, pembangunan Pelabuhan Tanjung Carat di Sumatera Selatan dan Pelabuhan New Ambon di Maluku dalam rangka meningkatkan konektivitas nasional serta peningkatan ketiga proyek menjadi andalan lainnya," tuturnya.
Targetnya, tiga proyek tersebut bisa selesai pada 2023. Untuk pendanaan, nantinya akan menggunakan campuran dari APBN dan KPBU.
"Jadi ada juga dana swasta yang masuk ke proyek tersebut," imbuhnya.
Sementara berdasarkan proyek, kementerian ditargetkan membangun pelabuhan baru di 12 lokasi, subsidi tol laut untuk 23 rute dan kapal ternak di enam rute, menambah panjang jalur kereta api baru sekitar 170 kilometer (km), membangun terminal di perbatasan di empat lokasi, membangun pelabuhan penyeberangan baru di 10 lokasi, hingga membangun jembatan udara.
"Beberapa major projectnya adalah jaringan pelabuhan utama terpadu, Kereta Api Makassar-Pare-pare, Kereta Api Cepat Jakarta-Semarang dan Jakarta-Bandung, sistem angkutan umum massal perkotaan di enam wilayah megapolitan, dan membangun jembatan udara 37 rute di Papua," terangnya.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyatakan pagu indikatif kementeriannya di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) turun sekitar Rp8,41 triliun atau 20,35 persen dari pagu tahun ini menjadi Rp32,93 triliun pada 2022. Jumlahnya ciut saat beban program dan pembangunan infrastruktur justru semakin berat.
Budi Karya menyatakan beban anggaran semakin berat pada tahun depan karena ada sejumlah proyek yang seharusnya dikerjakan pada 2020-2021, namun kemudian dialihkan ke 2022. Pengalihan mau tidak mau harus dilakukan karena pemerintah mengalihkan banyak anggaran kementerian/lembaga untuk penanganan dampak pandemi virus corona.
"Penundaan penyelesaian pekerjaan sebagai akibat dari perubahan SYC (single year contract) menjadi MYC (multi years contract) dan pembayaran tunggakan akan berpotensi menjadi beban anggaran di 2022," ujar Budi Karya di rapat bersama Komisi V DPR, Rabu (2/6).
Selain itu, beban juga berasal dari penugasan pada pelaksanaan prioritas nasional yang cukup besar pada 2022. Hal ini memberi potensi tidak semua program dan proyek dapat dilaksanakan sepenuhnya pada tahun depan.
Guna mengantisipasi hal ini, Budi Karya mengatakan kementerian telah menyusun sejumlah skala prioritas pengalokasian anggaran, yakni pertama, akan lebih dulu digunakan untuk mencapai sasaran prioritas pembangunan nasional. Kedua, mendukung kawasan strategis pariwisata nasional, kawasan ekonomi khusus, kawasan industri, daerah rawan bencana, serta daerah tertinggal. terdalam, dan perbatasan negara.
"Ketiga, subsidi angkutan umum dan pelayanan keperintisan termasuk tol laut dan jembatan udara," ucapnya.
Keempat, untuk program kerakyatan yang dapat langsung bermanfaat bagi masyarakat. Kelima, penyelesaian proyek konstruksi dalam pengerjaan dan pembayaran tunggakan.
Keenam, pemenuhan kebutuhan anggaran multi years contract project. Ketujuh, penyediaan dana pendamping PHLN/SBSN. Kedelapan, pembangunan fasilitas keselamatan dan keamanan transportasi. Kesembilan, pengembangan kapasitas sumber daya manusia, termasuk pelaksanaan program vokasi. Terakhir, untuk memenuhi biaya operasional yang sifatnya mendasar, seperti gaji, honorarium, dan biaya operasional serta pemeliharaan perkantoran.
"Penyusunan prioritas ini sebagai konsekuensi anggaran 2020-2021 serta penanganan dampak covid-19 dan tertundanya program prioritas di 2021, pembayaran pengalokasian tunggakan utang, dan kegiatan pendukung PEN seperti padat karya, pencegahan serta penanggulangan covid-19," terangnya.
Rincian Pagu Anggaran Kemenhub
Pada 2022, kementerian mendapat pagu indikatif sebesar Rp32,93 triliun. Belanja terdiri dari belanja pegawai Rp4,09 triliun, belanja barang operasional Rp3,14 triliun, dan belanja barang non-operasional Rp25,69 triliun.
Berdasarkan alokasi program, dana akan digunakan untuk dukungan manajemen Rp8,7 triliun, infrastruktur konektivitas Rp21,79 triliun, riset dan inovasi IPTEK Rp97,37 juta, dan pendidikan serta pelatihan vokasi Rp2,32 triliun.
Berdasarkan unit kerja, alokasi belanja terbesar akan dialirkan ke Direktorat Jenderal Perhubungan Laut mencapai Rp8,59 triliun. Lalu, diikuti untuk belanja Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Rp7,03 triliun, Direktorat Jenderal Perkeretaapian Rp6,72 triliun, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Rp5,34 triliun, dan lainnya.
Rencananya belanja akan bersumber dari rupiah murni Rp19,59 triliun, PNBP Rp3,49 triliun, BLU Rp1,58 triliun, PLN Rp1,22 triliun, dan SBSN Rp7,03 triliun.
Menteri Perhubungan Budi Karya menyatakan pagu indikatif kementeriannya di APBN turun sekitar Rp8,41 triliun menjadi Rp32,93 triliun pada 2022.(CNN Indonesia/Feri Agus Setyawan).
Budi Karya menjelaskan ada beberapa kegiatan strategis kementerian yang akan dikejar pada tahun depan. Pertama, pembangunan dan rehabilitasi pelabuhan SDP, revitalisasi dan rehabilitasi terminal penumpang tipe A dan subsidi angkutan perkotaan melalui skema buy the service, yaitu lima kota percontohan dan 11 kota lanjutan.
Kedua, pembangunan dan peningkatan jalur dan fasilitas operasi kereta api, penyediaan subsidi perintis kereta api untuk sembilan lintas layanan, perawatan dan pengoperasian prasarana perkeretaapian milik negara pada empat daerah operasi (daop) di wilayah Sumatera dan sembilan daop di Jawa.
Ketiga, penyelenggaraan angkutan tol laut dan kapal rede, pembangunan pelabuhan baru atau lanjutan, penyelesaian pembangunan pelabuhan dan rehabilitasi fasilitas pelabuhan, pembangunan dan rehabilitasi sarana bantu navigasi pelayaran.
Keempat, pembangunan dan rekonstruksi bandar udara, penyelenggaraan layanan jembatan udara dan keperintisan udara. Kelima, pelaksanaan penelitian terkait konektivitas transportasi, layanan dan inovasi sektor transportasi serta kajian sistem transportasi ibu kota negara, dan lainnya.
"Secara khusus, Kemenhub mendapat penugasan dari Bapak Presiden, yaitu melakukan penyelesaian dan optimalisasi Patimban, pembangunan Pelabuhan Tanjung Carat di Sumatera Selatan dan Pelabuhan New Ambon di Maluku dalam rangka meningkatkan konektivitas nasional serta peningkatan ketiga proyek menjadi andalan lainnya," tuturnya.
Targetnya, tiga proyek tersebut bisa selesai pada 2023. Untuk pendanaan, nantinya akan menggunakan campuran dari APBN dan KPBU.
"Jadi ada juga dana swasta yang masuk ke proyek tersebut," imbuhnya.
Sementara berdasarkan proyek, kementerian ditargetkan membangun pelabuhan baru di 12 lokasi, subsidi tol laut untuk 23 rute dan kapal ternak di enam rute, menambah panjang jalur kereta api baru sekitar 170 kilometer (km), membangun terminal di perbatasan di empat lokasi, membangun pelabuhan penyeberangan baru di 10 lokasi, hingga membangun jembatan udara.
"Beberapa major projectnya adalah jaringan pelabuhan utama terpadu, Kereta Api Makassar-Pare-pare, Kereta Api Cepat Jakarta-Semarang dan Jakarta-Bandung, sistem angkutan umum massal perkotaan di enam wilayah megapolitan, dan membangun jembatan udara 37 rute di Papua," terangnya.
