Alasan Wacana Utang Alutsista Rp1,7 Kuadriliun Mencuat

CNN Indonesia | Rabu, 09/06/2021 14:26 WIB
Pengamat menilai salah satu alasan munculnya wacana pembelian alat utama sistem senjata (alutsista) dengan utang Rp1,7 kuadriliun adalah krisis persenjataan RI. Pengamat menilai salah satu alasan munculnya wacana pembelian alat utama sistem senjata (alutsista) dengan utang Rp1,7 kuadraliun adalah krisis persenjataan RI. Ilustrasi. (ANTARA FOTO/MUHAMMAD ADIMAJA).
Jakarta, CNN Indonesia --

Ketua Centra Initiative dan Anggota Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan Al A'raf menilai rencana pembelian alat utama sistem senjata (alutsista) menggunakan utang Rp1,7 kuadriliun muncul karena Indonesia sangat kritis persenjataan.

"Kondisi alutsista negara memang dalam kondisi kritis sejak 2007, sebenarnya hanya 50 persen yang layak pakai dan 50 persennya tidak. Yang tidak layak pakai ini karena usianya sudah di atas 25 tahun dan sejak 2007," ungkap A'raf dalam diskusi virtual yang diselenggarakan Indef pada Rabu (9/6).

Kendati sudah kritis, A'raf mengatakan bukan berarti kondisi ini tidak disadari pemerintah. Pemerintah, sambungnya, justru sudah mengetahui hal ini dan mengantisipasinya.


Sayangnya, antisipasi yang dipilih bukan dengan membeli alutsista baru dan memiliki usia panjang, tapi justru rajin menggelontorkan uang untuk perawatan alutsista yang sudah ada saja. Padahal, biaya perawatan itu tidak sedikit, berkisar Rp1 triliun untuk beberapa alat saja.

"Padahal, kalau pemerintah beli baru, waktu itu Jerman dan Rusia menawarkan (alutsista) yang masa usianya sampai 20-25 tahun. Kalau pada saat itu Indonesia lebih pilih kapal selam baru, sesungguhnya lebih beruntung daripada merawat dengan harga Rp1 triliun dan waktunya tidak lama," ujarnya.

Masalah lain, A'raf menilai ada kesalahan kebijakan perawatan alutsista. Misalnya, seperti yang terjadi pada KRI Nanggala yang beberapa waktu lalu dinyatakan tenggelam.

Menurut A'raf, KRI Nanggala sebenarnya sudah masuk kategori alutsista tidak layak pakai, tapi tetap dipaksakan dirawat untuk digunakan lagi.

Masalah selanjutnya adalah pemerintah kurang cakap dalam membelanjakan anggaran dan mengatur skala prioritas. Terbukti, anggaran Kementerian Pertahanan terus meningkat dari tahun ke tahun.

Pada 2007 misalnya, anggaran cuma Rp30,6 triliun. Kemudian, naik jadi Rp31,3 triliun pada 2008, naik lagi menjadi Rp32,8 triliun pada 2009, hingga tembus Rp101,4 triliun pada 2015 dan terakhir berkisar Rp137,3 triliun pada 2021.

Sayangnya, anggaran yang terus meningkat, tak dibarengi dengan kecakapan belanja. Menurut catatannya, serapan anggaran kementerian hanya berkisar 70-80 persen, tak mencapai 100 persen.

"Jadi dari sisi anggaran sebenarnya naik terus per tahun. Tapi yang saya bingung, anggaran besar saja tidak pernah terserap 100 persen, tapi tetap meminta anggaran besar dan sekarang berencana mengutang," ucapnya.

Catatan lain dari kecakapan menggunakan anggaran. A'raf menyoroti penggunaan anggaran yang masih cenderung mengutamakan pertahanan darat, tercermin dari alokasi anggaran untuk TNI Angkatan Darat mencapai Rp64,5 triliun, sementara TNI Angkatan Laut cuma Rp24,4 triliun dan TNI Angkatan Udara Rp18,7 triliun.

"Anggaran menunjukkan orientasi pertahanan ke darat, belum pada membangun anggaran berbasis pada kekuatan maritim. Beban anggaran juga masih banyak pada belanja pegawai," tuturnya.

Akumulasi kondisi ini yang kemudian membuat kritis alutsista di dalam negeri semakin memburuk dan berujung perlu pengadaan alutsista besar-besaran dalam waktu sesegera mungkin. Begitu pula dengan kebutuhan anggaran yang membengkak sampai perlu ditutup utang hingga Rp1.700 triliun.

"Pembelian dari (utang) luar negeri ini memang instan (menyelesaikan masalah), tapi membuat bergantung pada luar negeri yang tinggi dan rawan ke anggaran. Sementara pemberdayaan industri dalam negeri yang bisa menjadi solusi rupanya cuma enak didengar tapi sulit direalisasikan," terangnya.

HALAMAN :
1 2
TOPIK TERKAIT
REKOMENDASI
LAINNYA DI DETIKNETWORK