Sri Mulyani Ingatkan Ancaman Perubahan Iklim Serupa Covid-19

Dalam kesempatan itu, Ani menuturkan Indonesia memiliki komitmen untuk menurunkan emisi karbon sebesar 29 persen hingga 2030 dengan kemampuan pendanaan mandiri. Namun, melalui bantuan internasional, target penurunan emisi karbon menjadi 41 persen di 2030.

Ia mengatakan kebutuhan pendanaan untuk mengurangi perubahan iklim sangat besar. Estimasi kebutuhan pendanaan untuk mencapai target NDCs mengacu pada Second Biennial Update Reports (BUR 2), yakni sebesar US$247,2 miliar, atau setara Rp3.461 triliun hingga 2030.

"Ini artinya setiap tahun, harus paling tidak ada resources sebesar Rp266,2 triliun. Angka yang luar biasa besar bahkan lebih besar dari program pemulihan ekonomi nasional kita yang untuk kesehatan saja Rp172 triliun," katanya.

Untuk itu, lanjutnya, pemerintah mengalokasikan dana dari APBN untuk kebutuhan program antisipasi perubahan iklim sebesar Rp86,7 triliun per tahun atau sekitar 4,1 persen dari APBN.

"Ini tidak selalu harus menggunakan APBN. Climate change harus dilakukan secara gotong royong bersama semua pihak pemerintah, swasta, bahkan para filantropis, dan masyarakat," jelasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu menuturkan kebutuhan pendanaan tersebut meningkat setelah ditetapkan peta jalan NDCs.

Angkanya bertambah mencapai setara Rp3.779 triliun hingga 2030. Itu berarti, dibutuhkan rata-rata pendanaan setiap tahun sebesar Rp343,7 triliun.

"Dengan peta jalan NDC, kebutuhan pendanaan menjadi relatif lebih tinggi yakni Rp3.997 triliun," tandasnya.