Ramai-ramai Tolak Rencana PPN Sembako hingga Sekolah

Jakarta, CNN Indonesia --

Pemerintah berencana mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap sejumlah kebutuhan masyarakat banyak, termasuk di antaranya sembako dan sekolah.

Kebijakan ini bakal tertuang dalam perluasan objek PPN yang diatur dalam revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Dalam draf revisi UU Nomor 6 yang didapat CNNIndonesia.com, pengenaan pajak itu diatur dalam Pasal 4A.

Dalam draf tersebut, barang kebutuhan pokok serta barang hasil pertambangan atau pengeboran dihapus dalam kelompok jenis barang yang tidak dikenai PPN. Dengan penghapusan itu, artinya barang akan dikenakan PPN.

Pilihan Redaksi Sri Mulyani Bingung Dokumen PPN Sembako Bocor ke Publik PKS Anggap Penarikan PPN dari Sembako Tak Pancasilais Stafsus Menkeu Pastikan PPN Sembako Tak Berlaku Tahun Ini

Kebijakan ini pun menuai kritik dari berbagai pihak. Salah satunya, anggota komisi XI DPR RI Fraksi PKS Anis Byarwati yang menyebut kebijakan ini berpotensi makin memberatkan kehidupan masyarakat bawah.

"Kalau itu dihilangkan [dari kelompok jenis barang yang tidak dikenakan PPN], jelas merugikan, karena barang kebutuhan pokok, kan, untuk masyarakat banyak. Kalau jadi objek pajak harganya akan jadi tinggi," ujarnya.

Kritikan juga datang dari Ketua Umum Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI), Abdullah Mansuri yang menilai rencana kebijakan pemerintah ini sangat tidak tepat. Apalagi, isu PPN sembako ini bergulir pada saat pandemi Covid-19.

"Harusnya pada saat pandemi ini, pemerintah memberi subsidi, bukan justru menarik PPN dari beberapa komoditas sembako," kata Abdullah.

Kalangan pengusaha pun turut menyampaikan kritiknya. Ketua Pengembangan Restoran Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Susanty Widjaya, menolak rencana ini karena dianggap tidak wajar.

Susan menyebut saat pemerintah negara lain tengah gencar memberi subsidi bagi masyarakat di tengah pandemi, Indonesia malah justru ingin menambah beban masyarakat dengan pungutan PPN.

"Mereka mau stay [tinggal] di dalam [negara masing-masing] karena makanan dan uang kebutuhannya di-provide [disediakan] pemerintahnya. Nah, ini malah mikirin penambahan pajak buat pasar lagi, tidak wajar lah," ucap Susan.

Ilustrasi. Rencana pemerintah untuk mengenakan PPN terhadap sembako dinilai tidak wajar. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)

Di sisi lain, kata Susan, kebijakan ini juga akan berdampak pada pengusaha. Termasuk para pengusaha restoran yang menggunakan bahan pokok untuk diolah menjadi menu yang disajikan ke konsumen.

Susan khawatir rencana kebijakan ini justru akan membuat semakin banyak restoran yang 'gulung tikar' karena harus menambah biaya atas makanan yang dijualnya.

Tak ketinggalan, Majelis Ulama Indonesia (MUI) pun menyampaikan kritiknya atas rencana kebijakan ini. Wakil Ketua Umum MUI, Anwas Abbas menilai akan banyak masyarakat lapisan bawah yang sangat terpukul imbas PPN sembako tersebut.

Saat ini saja, ucap Anwar, jumlah masyarakat lapisan bawah selama pandemi mungkin sudah mencapai angka sekitar 30 juta orang. Jika kebijakan ini diambil, bukan tak mungkin jumlah tersebut akan semakin bertambah.

"Jadi mungkin tidak kurang 40 juta sampai 50 juta orang akan menjerit dibuatnya akibat dari kebijakan ini, karena akan membuat mereka menjadi tidak lagi mampu untuk memenuhi kebutuhan pokoknya," tuturnya.