Kemenkeu Prioritaskan Pajak Karbon Daripada PPN Sembako

CNN Indonesia | Jumat, 18/06/2021 19:37 WIB
Stafsus Menkeu Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo mengungkap pemerintah akan mengutamakan rencana pungutan pajak karbon ketimbang PPN sembako. Stafsus Menkeu Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo mengungkap pemerintah akan mengutamakan rencana pungutan pajak karbon ketimbang PPN sembako.(ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari).
Jakarta, CNN Indonesia --

Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo mengungkap pemerintah akan mengutamakan implementasi rencana pungutan pajak karbon, penguatan anti penghindaran pajak, dan perluasan objek cukai untuk menambah pundi-pundi penerimaan negara ketimbang pajak pertambahan nilai (PPN) bahan pokok alias sembako.

"Itu bisa segera diterapkan untuk menambah penerimaan negara," ucap Yustinus dalam diskusi bertajuk Pajak Sembako: Dekrit atau Intrik? secara virtual, Jumat (18/6).

Sementara untuk PPN sembako, Yustinus memastikan penerapannya tidak akan dalam waktu dekat apalagi pada masa pandemi virus corona seperti saat ini. Penerapan pungutan PPN sembako akan dilakukan saat ekonomi sudah pulih.


Apalagi, sambungnya, rencana kebijakan perluasan tarif PPN sejatinya baru akan disampaikan secara formal oleh pemerintah kepada DPR melalui Rapat Paripurna yang digelar pada Selasa (22/6) mendatang.

"Saya rasa pemerintah dan DPR sepakat, tidak harus sekarang, terutama untuk hal-hal yang sifatnya sensitif dan sangat terkait dengan masyarakat banyak," katanya.

Kendati begitu, ia mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) memang sudah memberikan surat presiden (Surpres) terkait rencana pembahasan rancangan undang-undang (ruu) terkait revisi UU KUP dan dukungan keuangan pusat dan daerah. Surpres diberikan pada 5 Mei lalu.

"Surpres ini belum dibacakan di Paripurna, sehingga belum dibahas sama sekali dengan DPR, perjalanannya masih sangat jauh," tuturnya.

Di sisi lain, ia mengatakan rencana perluasan berbagai jenis pajak ini sengaja dicetuskan pada tahun ini agar bisa mengejar implementasi pada tahun-tahun berikutnya. Namun, hal ini tidak membuat fokus pemerintah berubah pada tahun ini, yaitu pemulihan ekonomi dari dampak pandemi.

"Ini saat yang baik untuk menyiapkan, rancangan kebijakan ke depan. Kita sadar betul tidak mungkin menerapkan atau mengubah kebijakan yang membebani rakyat saat ini, maka kami ingin dengan DPR dan seluruh stakeholder untuk melihat tantangan kita dan apa yang bisa kita lakukan," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]



(uli/age)
TOPIK TERKAIT
REKOMENDASI
LAINNYA DI DETIKNETWORK