KKP Salurkan Pembiayaan Rp841,9 M ke Nelayan Sejak Akhir 2017

Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah menyalurkan pembiayaan Rp841,9 miliar kepada nelayan dan pembudidaya perikanan sejak didirikan pada November 2017.

Direktur LPMUKP Syarif Syahrial menuturkan pembiayaan tersebut diberikan kepada 21.215 orang dengan besaran rata-rata Rp39,6 juta per orang.

"LPMKP sudah salurkan selama berdiri dari November 2017 Rp841 miliar. Mudah-mudahan akhir tahun bisa Rp1,2 trilliun. Insya Allah sedikit lagi sampai," ujarnya dalam diskusi virtual yang digelar Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Selasa (22/6).

Syahrial merinci, 10.341 orang di antaranya berasal sektor penangkapan ikan dengan total kredit Rp248,6 miliar, sementara dari sektor perikanan budidaya ada 6.371 orang dengan total kredit Rp394,4 miliar.

Kemudian, dari sektor pengolah dan pemasaran hasil perikanan ada 3.899 orang yang mendapatkan pendanaan dengan total kredit mencapai Rp169,5 miliar.

Lalu sektor usaha garam rakyat sebanyak 613 orang dengan total kredit Rp21,7 miliar, serta sektor usaha masyarakat pesisir lainnya 62 orang dengan total kredit Rp6,8 miliar.

"Sekarang nelayan dikasih pinjaman bisa dipercaya. NPL 3,01 persen netto. Jadi nelayan kita yang tidak bermasalah 97 persen. Jadi sebagian besar tidak bermasalah," ucapnya.

Lebih lanjut, Syahrial menjelaskan bahwa layanan LPMUKP sudah menjangkau 236 lokasi di 34 provinsi. Permodalan diberikan kepada UMKM yang berbentuk Kelompok Usaha Kelautan dan Perikanan (KUKP) dengan bunga sebesar 4 persen.

Untuk mendapatkan pinjaman, KUKP harus mengajukan melalui tenaga pendamping yang berjumlah 253 orang dan tersebar di seluruh Indonesia. Setelahnya dilakukan analisis kredit hingga persetujuan pinjaman.

Untuk bunga kredit yang masih berada di angka 4 persen, Syahrial menuturkan pihaknya tengah melakukan efisiensi agar dapat ditekan ke 3 persen. Sementara, untuk wilayah seperti Aceh, pembiayaan dilakukan dengan prinsip syariah.

"Tarif kami kami berusaha efisien sehingga bisa lebih rendah lagi. Kami di Aceh mau tidak mau syariah dan sudah kami sesuaikan dengan pola keuangan LPMKP," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]