Pencairan Dana PEN Buat Kesehatan Minim saat Covid-19 Naik

Indonesia tengah menghadapi lonjakan kasus positif virus corona (covid-19) dalam beberapa hari terakhir. Pada 21 Juni lalu, Indonesia bahkan mencetak rekor tertinggi mencapai 14.536 kasus dalam sehari sejak pandemi merebak di dalam negeri pada Maret 2020.

Saat ini, total kasus positif di Indonesia juga sudah mencapai 2.004.445 orang. Dari jumlah itu, sekitar 1,8 juta diantaranya sembuh dan 54.956 orang meninggal dunia.

Di tengah tingginya lonjakan kasus tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan pemerintah masih punya dana yang cukup untuk penanganan dampak pandemi. Khususnya di sektor kesehatan.

"Kami siapkan pagu yang cukup, apalagi kita hadapi kenaikan kasus covid-19, ini bisa digunakan untuk menangani dan mengantisipasi kenaikan covid," ungkap Ani, sapaan akrabnya, saat konferensi pers APBN KiTa edisi Juni 2021, Senin (21/6).

Pada tahun ini, pemerintah menyiapkan dana penanganan covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional (PCPEN) mencapai Rp699,43 triliun. Jumlahnya naik 20,63 persen dari realisasi tahun lalu sebesar Rp579,78 triliun.

Sayangnya, realisasi penggunaan dana PCPEN 2021 justru terbilang masih minim. Per 18 Juni 2021 atau hampir setengah tahun, dana yang terpakai baru Rp226,63 triliun atau 32,4 persen dari pagu.

Bahkan, realisasi penggunaan dana PEN untuk sektor kesehatan baru mencapai Rp39,55 triliun atau 22,9 persen dari pagu Rp172,84 triliun. Realisasinya menjadi yang terminim dibanding empat pos dana PCPEN lain.

"Dana digunakan untuk diagnostic testing dan tracing, pengadaan 37,78 juta dosis vaksin, bantuan iuran JKN 19 juta orang, insentif perpajakan," ucapnya.

Sementara realisasi penggunaan dana tertinggi berasal dari pos insentif usaha Rp36,02 triliun atau 63,5 persen dari pagu Rp56,73 triliun. Lalu, diikuti perlindungan sosial Rp64,91 triliun atau 43,8 persen dari pagu Rp148,27 triliun.

Kemudian, program prioritas Rp38,1 triliun atau 29,8 persen dari pagu Rp127,85 triliun dan dukungan UMKM dan korporasi Rp48,05 triliun atau 24,8 persen dari pagu Rp193,74 triliun.

Kondisi serapan realisasi anggaran kesehatan di PCPEN yang rendah sejatinya sudah terjadi sejak tahun lalu ketika program ini pertama dibentuk. Pada 2020, realisasi anggaran kesehatan cuma Rp63,51 triliun atau 63,8 persen dari pagu Rp99,5 triliun.

Realisasi mandek ini juga terjadi di pos insentif usaha, yaitu Rp56,12 triliun atau 46,53 persen dari pagu Rp120,61 triliun. Sedangkan realisasi anggaran pos lain mencapai 90-100 persen.

Misalnya, realisasi penggunaan anggaran pembiayaan BUMN dan korporasi 100 persen, anggaran sektoral kementerian/lembaga dan pemda 98,1 persen, dukungan UMKM 96,6 persen, dan perlindungan sosial 95,73 persen.

[Gambas:Video CNN]