BPKP Temukan 30 Persen Belanja Daerah Tak Bermanfaat

CNN Indonesia | Selasa, 22/06/2021 13:53 WIB
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menilai pemanfaatan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) masih kurang maksimal. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menilai pemanfaatan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) masih kurang maksimal.(CNN Indonesia/Safir Makki).
Jakarta, CNN Indonesia --

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menilai pemanfaatan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) masih kurang maksimal. Hal ini tercermin dari temuan BPKP di mana sekitar 30 persen sampai 40 persen anggaran belanja daerah tidak menghasilkan manfaat apa pun bagi masyarakat.

Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh mengatakan temuan ini didapat saat sejumlah pegawainya turun ke lapangan untuk melakukan pengawasan penggunaan anggaran, meski di tengah pandemi covid-19. Skema pemantauan menggunakan remote audit.

"Kami lakukan semacam remote audit dan hasilnya ada hampir 30 persen sampai 40 persen anggaran di daerah itu memang tidak menghasilkan manfaat apa-apa," ungkap Yusuf di acara diskusi yang diadakan oleh Badan Pengawas Keuangan (BPK), Selasa (22/6).


Menurut Yusuf, kondisi ini harus segera diatasi, khususnya di masa pandemi ketika anggaran pemerintah memegang peranan penting dalam menopang perekonomian daerah maupun nasional. Sebab, anggaran itu seharusnya bisa menyasar tepat ke masyarakat yang membutuhkan dan mengejar target-target pembangunan.

"Sehingga yang tadinya harapan untuk mengurangi kemiskinan, pengangguran, tingkat kesehatan dan pendidikan membaik, ini perlu kita perbaiki agar benar-benar menghasilkan manfaat," ucapnya.

Kendati begitu, Yusuf tidak mengungkap lebih jauh daerah mana yang dimaksud. Begitu juga dengan anggaran pada program apa.

Selain menemukan penggunaan anggaran yang justru tidak menghasilkan, Yusuf juga menuturkan lembaganya juga masih sering menemukan data-data ganda dalam penyaluran program pemerintah. Data ini misalnya soal data kemiskinan, data kesehatan, dan lainnya.

"Kemarin juga sempat ada isu ribuan ASN yang katanya fiktif, jadi ini perlu dilihat lagi data-data seperti ini," imbuhnya.

Untuk itu, Yusuf mengatakan BPKP masih terus melakukan pengawasan laporan keuangan pemerintah melalui skema remote audit. Sebab, meski pandemi covid-19 membuat proses audit tidak 100 persen bisa dilihat ke lapangan, namun pemeriksaan secara riil tetap diperlukan untuk menjamin keakuratan pengawasan atas penggunaan anggaran pemerintah.

"Kayak kemarin kita remote audit juga soal APD, PCR, itu kita ke gudang, ke lapangan, meski kita ditakut-takuti kalau masuk gudang bisa kena covid, tapi kita tetap ke lapangan, meski selektif memilih karena tidak semua bisa dilakukan," tuturnya.

Remote audit, sambung Yusuf, dilakukan tidak hanya memanfaatkan kunjungan ke lapangan sesekali waktu, tapi juga saluran lain. Mulai dari riset, pertemuan virtual, aplikasi audit SIERA, data forensik, hingga telepon dan e-mail.

Yusuf memaparkan remote audit ini memberi beberapa manfaat, yaitu jangkauan audit jadi lebih luas, sampel lebih banyak, auditor bisa berkonsentrasi pada analisisnya, sehingga kualitas pengawasan meningkat, mengurangi risiko kesehatan di masa pandemi, tetap ada jejak audit yang jelas, hingga efisiensi waktu dan biaya audit.

Kendati begitu, remote audit bukan tanpa tantangan. Sebab, aplikasi IT kadang kala tidak langsung mempermudah tapi membuat pembelajaran dan adaptasinya butuh waktu. Begitu juga ketika jaringan rusak hingga masalah kerahasiaan data.

Sementara mantan wakil menteri keuangan Mardiasmo mengatakan saat dirinya masih berada di pemerintah, ia juga kerap menemukan anggaran kementerian/lembaga yang kurang sesuai. Salah satunya, anggaran program pendukung (supporting program) lebih besar ketimbang program inti (core program).

"Meski kita ingin lihat manfaat uang publik benar-benar untuk kepentingan publik, tapi ketika lihat banyak k/l supporting budget kok lebih besar daripada core-nya, tentu kita jadi bertanya, apa ini tepat? Apa ini boros atau tidak, ini efisien atau tidak, efektivitas bagaimana?" kata Mardiasmo pada kesempatan yang sama.

Selain itu, contoh kasus lain yang suka ditemukan adalah soal pemantauan anggaran setelah digunakan. Menurutnya, sering kali kementerian/lembaga hanya memikirkan sampai bagaimana anggaran itu habis digunakan atau programnya selesai.

Misalnya, saat membangun Puskesmas. Begitu Puskemas berdiri, maka pemantauan anggarannya sudah selesai.

"Padahal fungsi APBN bukan cuma itu, bukan cuma terbangun, tapi audit juga dilihat, manfaatnya juga dilihat, bukan dari output saja. Perlu dilihat performance (program) seperti apa, selesaikan ketimpangan tidak, dan lainnya, jadi subject meters-nya banyak," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]



(uli/age)
TOPIK TERKAIT
REKOMENDASI
LAINNYA DI DETIKNETWORK