ANALISIS

Bangkrut, Blacklist dan Deret Ancaman Tumpukan Utang RI

CNN Indonesia | Jumat, 25/06/2021 07:01 WIB
Utang RI saat ini mencapai Rp8.670 triliun, termasuk utang BUMN. Ekonom menilai salah satu risiko terburuk dari utang yang menumpuk adalah negara bangkrut. Ekonom menilai salah satu risiko terburuk dari utang yang menumpuk adalah negara bangkrut. Ilustrasi. (CNN Indonesia/Andry Novelino).
Jakarta, CNN Indonesia --

Presiden Joko Widodo (Jokowi) diramal mewariskan utang lebih dari Rp10 ribu triliun atau Rp10 kuadriliun di akhir kepemimpinannya. Proyeksi itu berangkat dari posisi utang yang ditanggung negara saat ini yang mencapai Rp8.670,66 triliun, terdiri dari utang pemerintah Rp6.527 triliun per akhir April 2020 dan utang BUMN yang mencapai Rp2.24,37 triliun per kuartal IV 2020.

"Warisan utang Presiden Jokowi kepada presiden berikutnya bisa lebih dari Rp10 ribu triliun," ujar Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Didik J Rachbini dalam riset resmi.

Menanggapi proyeksi tersebut, sejumlah ekonom sepakat bahwa utang Indonesia masuk kategori gawat alias lampu kuning. Untuk itu, pemerintah perlu sangat berhati-hati dalam pengelolaan utang lantaran risiko tumpukan utang mengintai RI.


Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Dzulfian Syafrian menuturkan skema terburuk dampak tumpukan utang adalah negara bangkrut apabila pemerintah gagal membayar utang tersebut.

"Kemungkinan terburuk? Ya tentunya Indonesia bisa bangkrut karena utang ini," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Kamis (24/6).

Serupa dengan kebangkrutan perusahaan, sebuah negara dikatakan bangkrut apabila gagal membayar utangnya. Imbasnya, negara tersebut akan masuk dalam daftar hitam (blacklist) secara global. Tidak ada negara yang bersedia menjadi kreditur kepada negara yang dinyatakan bangkrut tersebut.

"Sama seperti perusahaan atau seperti manusia, kalau tidak bisa bayar cicilan nanti namanya jadi blacklist di sektor keuangan. Kalau besok dia mau cicil motor atau KPR tidak bisa karena sudah di-blacklist. Negara juga begitu, nanti dia akan di-blacklist, di-banned. Konkretnya paling jelas surat utangnya itu istilahnya akan menjadi junk bond, surat utang sampah dampaknya orang tidak ada yang mau ngasih pinjaman ke kita," terangnya.

Dalam catatan CNNIndonesia.com, ada sejumlah negara yang kolaps akibat tumpukan utang. Sebut saja, Yunani, Argentina, Zimbabwe, Venezuela, dan Ekuador.

Menurut Dzulfian, sumber ancaman utang justru berasal dari utang BUMN senilai Rp2.143,37 triliun tersebut. Pasalnya, banyak perusahaan pelat merah yang kinerja keuangannya terdampak covid-19. Pada satu sisi, perusahaan pelat merah itu mengalami kerugian, di lain pihak mereka harus membayar utang-utang jatuh tempo, sehingga mereka mengalami gagal bayar utang. Contohnya, PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk yang baru saja menunda pembayaran kupon global sukuk global.

"Kasus Garuda itu puncak gunung es, karena Garuda itu sudah gagal bayar utang, tapi BUMN-BUMN lain juga seperti itu. Bahkan BUMN karya sebelum itu sudah di-banned oleh lembaga utang lainnya karena kondisi keuangan mereka sangat parah. BUMN-BUMN lain juga seperti itu, utang bengkak sekali dan bukan hanya BUMN, perusahaan swasta nasional juga seperti itu," ujarnya.

Pada akhirnya, apabila banyak BUMN yang mengalami gagal bayar utang, maka pemerintah harus turun tangan memberikan dana talangan (bailout). Kondisi ini tentunya mengkhawatirkan di tengah APBN yang juga masih terbebani penanganan dampak pandemi covid-19.

Sebagai gambaran, penerimaan negara hanya Rp726 triliun per Mei 2021 sedangkan belanja negara mencapai Rp945 triliun. Akibatnya, terjadi defisit APBN sebesar Rp219 triliun per akhir Mei 2021.

Sementara, utang pemerintah Indonesia sebesar Rp6.418,15 triliun atau setara 40,49 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) per akhir Mei 2021.

Jumlahnya memang turun Rp109,14 triliun dalam sebulan terakhir dari Rp6.527,29 triliun atau 41,18 persen dari PDB pada akhir April 2021. Namun bila dibandingkan dengan Mei 2020, jumlah utang pemerintah melonjak Rp1.159,58 triliun dari Rp5.258,57 triliun atau 32,09 persen dari PDB.

Dzulfian menuturkan pemerintah selalu membangun narasi utang pemerintah masih dalam batas aman karena masih di bawah rasio, yakni maksimal 60 persen dari PDB. Menurutnya, pernyataan tersebut benar, namun perlu diingat adalah utang yang lebih membahayakan adalah ancaman utang dari BUMN maupun swasta karena puncak gunung es tumpukan utang sudah mulai terlihat saat ini.

"Narasi yang coba dibangun pemerintah utang kita aman tapi mereka hanya batasi analisisnya utang pemerintah saja, padahal ancaman itu yang lebih bahayakan bukan dari utang pemerintah, tapi dari utang swasta. Itu yang ditutupi pemerintah tapi yang namanya bangkai akhirnya tercium juga," ucapnya.

Utang yang dibiarkan menumpuk bisa menjadi bom waktu waktu perekonomian Indonesia. Cek ulasannya di halaman berikutnya.

HALAMAN :
1 2
TOPIK TERKAIT
REKOMENDASI
LAINNYA DI DETIKNETWORK