Teriakan Rumah Sakit Tunggu Bayaran Tagihan Pasien Covid

Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia (ARSSI) mengungkapkan pemerintah masih memiliki tunggakan pembayaran pasien covid-19 pada 2020 lalu. Kondisi ini berdampak pada arus kas (cash flow) rumah sakit (RS) terlebih dengan bertambahnya pasien covid-19.

Sekjen ARSSI Ichsan Hanafi menuturkan Kementerian Kesehatan beralasan tunggakan klaim tersebut menunggu hasil audit dari Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

"Masih banyak (tunggakan), klaim sudah diverifikasi tapi belum dibayar. Alasan dari Kementerian Kesehatan memang masih menunggu hasil audit dari BPKP," terangnya kepada CNNIndonesia.com, Senin (28/6).

Selain menunggu audit dari BPKP, ia menuturkan sejumlah dokumen klaim mengalami dispute (permasalahan). Salah satunya berkaitan dengan kurangnya kelengkapan administrasi sehingga terpaksa dikembalikan kepada manajemen RS.

Namun, ia menuturkan mayoritas RS telah memperbaiki dispute tersebut serta telah diserahkan kembali kepada Kementerian Kesehatan.

Sayangnya, ia mengaku belum mengantongi angka pasti tunggakan klaim dari pemerintah lantaran masih dalam perhitungan asosiasi.

"RS sudah memperbaiki, tapi mungkin belum diverifikasi lagi oleh kementerian, mungkin tim dispute ini belum optimal karena masih fokus pada yang lain," terangnya.

Menurutnya, kondisi itu sangat mengganggu arus kas sejumlah RS. Pasalnya, jumlah pasien covid-19 terus bertambah. Di sisi lain, terjadi kenaikan harga obat-obatan perawatan covid-19 akibat kelangkaan maupun keterbatasan impor.

Belum lagi, RS harus membayar SDM mencakup perawat dan dokter yang harus bekerja ekstra dengan kenaikan kasus.

"Yang jelas ini sangat mempengaruhi sekali cash flow RS, apalagi di era sekarang butuh untuk pembelian obat-obatan yang naik, cukup mahal," imbuhnya.

Imbasnya, sejumlah RS terpaksa mengambil pinjaman dari bank untuk mempertahankan arus kas mereka. Khususnya, untuk RS di zona merah Pulau Jawa yang banyak menangani pasien covid-19.

"Ini sangat pengaruh sekali ke RS, akhirnya beberapa RS melakukan pinjaman ke bank. Terpaksa harus itu (meminjam ke bank), karena kami berat juga kalau cash flow terbatas," ujarnya.

Ia menuturkan asosiasi sudah membuat surat resmi ke Kementerian Kesehatan. Ada empat poin yang disampaikan dalam surat tersebut, meliputi permintaan tambahan SDM baik dokter dan perawat, bantuan pemenuhan obat yang langka di pasaran, bantuan oksigen, dan pembayaran klaim.

"Keempat adalah segera melakukan pembayaran untuk berkas yang sudah diverifikasi dan mungkin diberikan DP dulu maksimal 50 persen. Untuk kondisi sekarang sebulan juga agak berat kalau tidak ada pembayaran," ujarnya.

Dihubungi terpisah, Direktur RS Annisa Bogor Yudhy Iskandar menyatakan hal serupa. Ia mengakui masih ada tunggakan klaim pasien covid-19 yang belum dibayar oleh pemerintah, namun, ia enggan mengungkapkan nominalnya. Menurutnya, tunggakan klaim itu sangat mempengaruhi arus kas perseroan.

"Walaupun ini dijamin oleh Kementerian Kesehatan, tapi tetap RS butuh dana untuk operasional, karena kami juga harus membayar pembelian obat-obatan, vendor oksigen, dan lain-lain. Sedangkan, kami andalkan (pemasukan) salah satunya dari pemasukan (klaim) covid-19 ini, jadi kalau ada yang belum terbayarkan pasti akan ganggu cash flow kami," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]