PPKM Darurat Ancam Ekonomi Hingga Gelombang PHK

Sementara, Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede berpendapat dampak PPKM mikro darurat akan lebih dalam bagi DKI Jakarta. Masalahnya, ekonomi ibu kota bergantung dari sektor perdagangan dan jasa.

"Kalau dibandingkan provinsi lain di Jawa, karena di Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah masih ada pertanian, perkebunan, dan peternakan yang tidak terlalu terdampak dari PPKM mikro darurat," tutur Josua.

Kendati demikian, ia memproyeksi ekonomi daerah dan nasional tetap positif pada kuartal II dan kuartal III 2021. Namun, ia mengaku belum memiliki angka spesifik terkait proyeksi pertumbuhan ekonomi pasca penerapan PPKM mikro darurat.

"Kondisi terendah sudah dialami pada kuartal II 2020 dan kuartal III 2020 lalu, jadi masih akan positif," katanya.

Data BPS menunjukkan ekonomi DKI Jakarta pada kuartal I 2021 masih minus sebesar 1,65 persen, Jawa Timur minus 0,44 persen, Jawa Barat minus 0,83 persen, Jawa Tengah minus 0,87 persen, Banten minus 0,39 persen, dan Bali minus 9,85 persen.

Hanya Yogyakarta yang berhasil tumbuh positif hingga 6,14 persen pada kuartal I 2021. Angkanya berbanding terbalik dari posisi kuartal I 2020 yang minus 0,31 persen.

Ia berharap pemerintah menerapkan PPKM mikro darurat hanya satu tahap, yakni 17 hari atau sekitar dua pekan. Sebab jika diperpanjang, maka efeknya akan buruk untuk ekonomi.

"Mungkin dampak signifikan pada Juli saja. Agustus dan September recovery lagi. Tapi kalau lebih dari dua minggu bisa lebih rendah ekonomi kuartal III 2021," tegas Josua.

Meski begitu, Josua berpendapat kontribusi ekonomi Pulau Jawa terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional tetap akan di atas 50 persen. Dengan kata lain, pemberlakuan PPKM mikro darurat tak serta merta menurunkan kontribusi Pulau Jawa terhadap ekonomi dalam negeri.

"Masih tetap di atas 55 persen (kontribusi). Kontribusi masih tetap besar, kecuali ada peningkatan produktivitas signifikan dari luar Pulau Jawa, baru kontribusinya bisa tergerus," terang Josua.

Ia menambahkan pemerintah juga harus menyiapkan alokasi tambahan bantuan sosial (bansos) untuk menjaga daya beli masyarakat. Bansos dibutuhkan untuk membuat masyarakat rentan miskin bertahan dan menopang ekonomi pada kuartal III 2021.

"Pemerintah harus mengalokasikan bansos, jangan sampai daya beli turun lagi. Harapannya kuartal III 2021 tidak terperosok dalam," pungkas Josua.