Jurang Ketimpangan Kaya dan Miskin RI Melebar pada Maret 2021

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat rasio ketimpangan atau gini ratio di Indonesia naik dari 0,381 pada Maret 2020 menjadi 0,384 pada Maret 2021. Rasio ini menggambarkan ketimpangan pengeluaran penduduk.

Kepala BPS Margo Yuwono mengungkapkan gini ratio terlihat turun jika dibandingkan dengan posisi September 2020 yang sebesar 0,385.

"Gini ratio turun dari September 0,385 menjadi 0,384 per Maret 2021," ujar Margo dalam konferensi pers, Kamis (15/7).

Tercatat, gini ratio di perkotaan naik dari 0,393 pada Maret 2020 menjadi 0,401 pada Maret 2021. Sementara, gini ratio di pedesaan turun dari 0,317 per Maret 2020 menjadi 0,315 per Maret 2021.

"Nilai gini ratio berada di antara 0 dan 1. Semakin tinggi nilai gini ratio berarti semakin tinggi ketimpangan," ujar Margo.

Berdasarkan provinsi, peningkatan gini ratio tertinggi terjadi di Jawa Barat, yaitu dari 0,014 poin menjadi 0,412. Sementara, penurunan gini ratio tertinggi ada di Kalimantan sebesar 0,02 poin menjadi 0,33.

Lalu, gini ratio tertinggi ada di Yogyakarta mencapai 0,441. Peningkatan gini ratio juga terjadi di DKI Jakarta dari 0,4 pada September 2020 menjadi 0,409 pada Maret 2021.

Kenaikan gini ratio ini sejalan dengan kenaikan jumlah penduduk miskin di Indonesia dari 26,42 juta pada Maret 2020 menjadi 27,54 juta pada Maret 2021. Jumlah itu membuat tingkat kemiskinan mencapai 10,14 persen dari total populasi nasional.

Namun, jika dibandingkan dengan September 2020 lalu angkanya turun tipis 0,05 persen dari 27,55 juta penduduk.

Menurut Margo, kenaikan tingkat kemiskinan terjadi di kota dan desa. Tingkat kemiskinan di kota naik dari 7,38 persen pada Maret 2020 menjadi 7,89 persen pada Maret 2021.

Begitu pula dengan jumlah orang miskin di desa naik dari 12,82 persen menjadi 13,1 persen. Beberapa hal yang mempengaruhi tingkat kemiskinan, antara lain konsumsi rumah tangga yang masih terkontraksi hingga minus 2,23 persen pada kuartal I 2021.