Pemkot Solo Bakal Beri Bansos Covid-19 Buat Warga Luar Kota

Pemerintah Kota (Pemkot) Solo berencana memberi bantuan sosial (bansos) covid-19 untuk warga dari luar daerah. Rencana tersebut sudah dikonsultasikan dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengingat dana bansos tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Solo.

Wakil Walikota Solo Teguh Prakosa mengatakan Pemkot menyiapkan sekitar 42 ribu paket bansos covid-19. Sebagian penerima bansos merupakan warga Kabupaten Karanganyar, Sukoharjo, Boyolali, Sragen, Klaten, dan Wonogiri yang merupakan daerah penyangga Kota Solo.

"Mereka kan bekerja di Solo, berkontribusi untuk Solo dan terdampak PPKM Darurat juga. Kenyataannya seperti itu," katanya usai rapat koordinasi PPKM Level 4 Kota Solo, Jumat (23/7) sore.

Teguh mengklaim rencana tersebut telah mendapat lampu hijau dari BPK. Secara prinsip, bantuan akan disalurkan langsung ke tangan penerima.

"Secara prinsip yang penting bantuan itu disalurkan by name by address. Data penerima bantuan itu akan kita kirim ke BPK," katanya.

Data penerima bansos dihimpun dari pekerja dan pengusaha binaan lima Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yaitu Dinas Sosial, Pariwisata, Perhubungan, Perdagangan, dan Kebudayaan.

Bansos covid-19 tersebut menyasar warga terdampak PPKM seperti juru parkir, pedagang kaki lima, keamanan pasar, karyawan toko, rumah makan, hotel, hingga pelaku seni dan budaya.

Rencananya, bansos akan disalurkan pada Agustus, September, dan Oktober. Bansos tersebut berupa bahan kebutuhan pokok dengan senilai Rp 250 ribu per paket.

Selain menghimpun data penerima bansos, lima OPD tersebut juga akan menyalurkan bansos kepada penerima. Masing-masing OPD menyalurkan bansos sesuai jumlah penerima yang diajukan.

"Dulu kan jadi satu di BPBD. Sekarang kami pecah di masing OPD untuk menghindari kerumunan," katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Solo, Tamso mengatakan bansos dari Pemkot tersebut ditujukan sebagai jaring pengaman bagi warga yang belum terakomodasi bantuan dari pemerintah pusat.

Pemerintah pusat sendiri memiliki tiga program bantuan yaitu Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Nontunai (BPNT), Bantuan Sosial Tunai (BST) plus 10 kg beras.

Saat ini, Dinas Sosial (Dinsos) Kota Solo masih memilah dan memverifikasi 42 ribu penerima bansos yang diajukan lima OPD tersebut. Hal itu ditujukan untuk menghindari terjadinya penerima bansos ganda.

"Kalau sudah dapat PKH, BPNT atau Bansos Covid-19 dari pusat ya tidak boleh. Ini untuk yang terdampak tapi belum mendapat bansos dari pemerintah pusat," katanya.

Selain pemilahan dan verifikasi data, Dinsos juga masih membahas jenis bahan pokok yang akan diberikan. Tamso mengatakan bansos diusahakan berupa bahan pokok yang tidak mudah rusak.

"Rinciannya sedang kita buat. Bisa beras, minyak, dan lain-lain. Yang penting tidak mudah busuk seperti telur," katanya.

Ia menambahkan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka sempat meminta agar bansos bisa disalurkan sebelum Agustus. Namun Tamso mengaku pihaknya tidak mampu memenuhi permintaan tersebut. Mengingat masih panjangnya tahapan yang harus dilalui.

"Ini sedang dianggarkan sambil kami proses datanya. Setelah itu pengadaan, dan pengepakan. Mungkin awal Agustus baru bisa didistribusikan," katanya.

[Gambas:Video CNN]