Pemerintah Usul ke WTO Vaksin Covid-19 Jadi Barang Umum

CNN Indonesia | Jumat, 30/07/2021 20:27 WIB
Pemerintah mengusulkan ke WTO supaya vaksin covid bisa jadi public goods atau barang umum supaya semua negara bisa memproduksi dan mengaksesnya. Pemerintah meminta WHO menjadikan vaksin covid barang umum supaya semua negara bisa punya akses sama untuk mendapatkannya. Ilustrasi. (iStock/FilippoBacci).
Jakarta, CNN Indonesia --

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan Indonesia mendorong agar vaksin covid-19 dikategorikan sebagai public goods atau barang umum kepada Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Namun, usulan itu belum mendapatkan sambutan baik dari WTO.

"Kami juga berjuang karena kemarin di WTO permintaan agar vaksin ini sebagai public goods kelihatannya masih menghadapi tantangan yang sangat keras," ujarnya dalam acara rekomendasi Guru Besar FK UNAIR untuk Percepatan Penanganan Covid-19, Jumat (30/7).

Harapannya, kata dia, dengan dikategorikan sebagai public goods maka vaksin covid-19 bisa diproduksi dan diakses oleh semua negara di dunia. Sejalan dengan ini, pemerintah juga mempercepat pengembangan vaksin buatan anak bangsa yakni vaksin Merah Putih.


Produksi vaksin Merah Putih ini maupun vaksin buatan dalam negeri lainnya bisa mengurangi ketergantungan RI pada vaksin covid-19 impor.

"Pemerintah masih terus mencari kesempatan untuk membuat vaksin dari riset dalam negeri, tentu terutama dan sekali lagi pemerintah sangat berharap pada Eijkman dan Universitas Airlangga," ujarnya.

Ia mengatakan pemerintah juga tegas menolak politisasi vaksin covid-19 meski sejumlah negara telah memberlakukan aturan secara geopolitik terhadap vaksin covid-19.

Misalnya, masyarakat yang hendak ke China harus mendapatkan vaksin buatan China, demikian juga ke Eropa dan sejumlah wilayah lainnya.

[Gambas:Video CNN]

"Oleh karena itu pemerintah mendorong agar vaksinasi ini tidak boleh dipolitisasi. Kami meminta agar vaksin ini menjadi public goods, bisa diproduksi oleh siapa saja," ucapnya.

Sebelumnya, Kepala LPB Lembaga Biologi Molekuler (Eijkman) Amin Soebandrio menyatakan vaksin merah putih bakal menjalani uji klinis paling cepat akhir tahun 2021 dengan lama masa uji klinis selama delapan bulan. Selanjutnya, Emergency Use Authorization (EUA) diharapkan bisa diperoleh setelah delapan bulan vaksin merah putih menjalani uji klinis.

"Diharapkan pada akhir tahun atau paling lambat awal 2022 uji klinik sudah bisa dimulai," ujar Amin dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VII DPR beberapa waktu lalu.

Eijkman telah meneliti dan mengembangkan vaksin merah putih sejak April 2020. Saat ini, proses pengembangan vaksin buatan anak bangsa itu sudah lebih dari 90 persen.

(ulf/agt)
TOPIK TERKAIT
REKOMENDASI
LAINNYA DI DETIKNETWORK