Menilik Plus Minus PLTS Atap

Pengamat energi menyatakan peluang setiap warga negara untuk jadi pengusaha mikro di bidang energi terbarukan, khususnya PLTS Atap justru akan menjadi 'jebakan Batman'.

Hal itu dikemukakan oleh Iwa Garniwa, Guru Besar Fakultas Teknik Elektro Universitas Indonesia pada Selasa (10/8) malam.

Iwa mengakui klausul pada RUU EBT memang membuka peluang untuk swastanisasi penyediaan listrik yang bersumber dari energi terbarukan, khususnya matahari, atau PLTS Atap.

Dia menuturkan setiap orang akan berpeluang untuk menjadi pengusaha PLTS Atap namun akan bikin buntung PT PLN (Persero).

Mengacu kepada pasal 39 draf RUU EBT, penyediaan energi terbarukan dapat dilakukan tidak hanya melalui BUMN, BUMD, BUMDes, badan usaha milik swasta, tetapi juga koperasi dan perorangan. Artinya, setiap orang diperbolehkan menjadi produsen listrik yang bersumber dari energi terbarukan.

Namun, pasal selanjutnya menegaskan bahwa PLN wajib membeli tenaga listrik yang dihasilkan dari energi terbarukan yang disediakan oleh para penyedia energi terbarukan.

Meskipun, pada saat yang sama, pemerintah bisa saja menugaskan juga badan usaha milik swasta yang memiliki wilayah usaha ketenagalistrikan untuk membeli tenaga listrik yang dihasilkan dari energi terbarukan.

Iwa lebih khusus bicara PLTS Atap yang kian ramai digunakan banyak pihak di Indonesia. Artinya, PLN dalam kondisi apapun harus siap membeli kelebihan listrik dari setiap orang dan pihak yang menjadi penyedia listrik.

"Jadi PLN harus beli ini (kelebihan listrik). Ini harus berhati-hati. Apalagi kondisi sekarang, PLN sedang kelebihan suplai, terutama di Pulau Jawa dan mulai kelebihan (suplai) juga di Sumatra. Di satu sisi dia over capacity, satu sisi harus beli. Ini berbahaya sebetulnya dan menjadi 'jebakan Batman' untuk PLN," kata Iwa ketika dihubungi.

Menurutnya, kondisi itu menjadi berbahaya bagi PLN sekailgus menjadi dilema bagi masa depan industri energi. Pasalnya, baik untuk menjadi pembeli listrik maupun penyedia listrik, PLN harus mengeluarkan dana.

"Misalnya saya punya 4 kWh. Rumah saya hanya pakai 2 kWh, dan saya punya kelebihan 2 kWh yang dijual ke PLN. Ya yang untung saya, yang buntung PLN," paparnya.

Lihat Juga : Ramah Lingkungan, 3 PLTU PLN Raih ASEAN Coal Awards 2021

Dengan kondisi penggunaan solar panel yang bakal lebih masif oleh warga, lanjut Iwa, akan mengakibatkan biaya pokok produksi PLN dapat menjadi lebih tinggi.

Dia mencontohkan sebuah rumah memasang PLTS atap dengan kebutuhan rata-rata listrik harian sebesar 1.000 watt atau 1 kWh listrik. Sementara PLTS Atap yang terpasang mampu menangkap hingga 3 kWh listrik.

Pada kondisi yang ideal atau berlimpah matahari, alat itu mampu menangkap 3 kWh, jauh melebihi jumlah energi listrik yang dibutuhkannya.

"Kelebihan 2 kWh tersebut dapat saja dijual ke PLN," katanya.

Rektor Institut Teknologi (ITT) PLN ini menambahkan bahwa kendati ada potensi bisnis bagi perorangan yang memasang PLTS atap, tetapi pada implementasinya akan penuh tantangan.

Pasalnya, iklim Indonesia yang tropis dan wilayah geografinya yang dikelilingi oleh lautan menyebabkan langit di Indonesia lebih cenderung berawan dibandingkan dengan langit di wilayah lainnya, seperti di wilayah sub tropis.

Artinya, lanjut Iwa, relatif sulit mengklaim bahwa energi matahari di Indonesia lebih berlimpah dibandingkan dengan di negara sub tropis yang sangat jarang berselimutkan awan.

Baca soal Investasi Mahal di halaman berikutnya ...

Artikel ini merupakan bagian dari kampanye "Energi dari Negeri" mengenai RUU Energi Baru dan Terbarukan

Investasi Tak Murah

Donald, salah satu pengguna dan pemasang PLTS Atap di Jakarta, mengakui bahwa biaya investasi awal yang perlu dikeluarkan untuk memasang solar panel memang tidak murah.

Pria yang sudah mulai menggunakan solar panel sejak 2 tahun terakhir ini mengaku bahkan memilih memburu komponen-komponen bekas demi menyiasati biaya tinggi tersebut.

Dengan cara seperti itu, lanjutnya, dia bisa menekan biaya investasi demi memasang solar panel. Selama 2 tahun terakhir, ujarnya, biaya yang telah dia keluarkan untuk menyediakan energi listrik sebanyak 320 watt di rumahnya berkisar Rp10 juta.

"Kalau saya pakai alat-alat yang semuanya baru, dan untuk memenuhi kapasitas listrik yang lebih besar, wah, biayanya bisa jauh lebih bengkak," katanya.

Lihat Juga : Erick Thohir Bersuara Anak Pertamina Jadi Holding Geothermal

Namun demikian, dia mengakui bahwa memasang PLTS Atap di rumah dapat menjadi kepuasan tersendiri. Selain karena ramah lingkungan, aktivitas ini ternyata dapat menjadi hobi yang menyenangkan.

Iwa Garniwa menilai bahwa pemerintah sebetulnya terjebak pada janji untuk penggunaan energi terbarukan hingga 23 persen pada 2025.

"Seolah-olah yang mau digenjot adalah solar cell atau energi matahari. Padahal energi matahari ini menghadapi tipikal problem seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya," katanya.

Padahal, lanjutnya, selain fokus mengejar pengembangan energi matahari untuk pembangkit listrik, pemerintah dapat melakukan sejumlah hal yang lebih mungkin untuk didorong. Salah satunya yakni mulai melakukan co-firing atau peralihan penggunaan energi batu bara ke energi biomass.

"Saat ini, sebanyak 60 persen pembangkit listrik di indonesia menggunakan batu bara. Nah, batu baranya sebagian kita ganti. Ada bahasanya co-firing. Jadi 90 persen batu bara, 10 persen biomass. Kan renewable energi biomass itu. Sampah pun termasuk kategori renewable energi. Itu sampah, biomass, dikonversi menjadi batu bara. Dicampurlah," katanya.

Dengan strategi seperti itu, lanjutnya, ada pengurangan penggunaan batu bara hingga 10 persen.

"Coba dihitung, kebutuhan batu bara di Indonesia sekitar 120 juta. Berarti kalau diganti dengan biomass bisa mencapai 12 juta ton. Turun tuh menjadi hanya sekitar 100 juta ton. Itu berarti kontribusi renewable energi, masuk di pembangkit batu bara. Batu baranya turun," tegasnya.

Artikel ini merupakan bagian dari kampanye "Energi dari Negeri" mengenai RUU Energi Baru dan Terbarukan